JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang terseret kasus dugaan penistaan agama telah membuat negara menjadi gaduh.

Karena itu, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan Islam menyerukan proses hukum yang berkeadilan.

“Semua pembicara itu sama isinya, negara ini gaduh karena hanya satu orang. Intinya gitu ya, oleh karena itu minta penyelesaian hukum yang adil dan fair. Sesuai hukum dan memenuhi rasa keadilan. Semua menyebut hari-hari ini yang muncul masalah Pak Ahok saja,” kata Mahfud usai menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).

Mahfud juga memaparkan hal yang harus dikedepankan dalam proses kasus ini adalah nurani masyarakat yang merasa dinistakan agamanya. Persoalan hukum, menurut dia, bisa saja memutuskan Ahok bebas dengan pertimbangan pasal tertentu, bisa juga sebaliknya.

“Saya bilang ke Presiden, saya mantan hakim, kalau mau (di) hukum, orang tahu pasalnya, kalau mau bebaskan orang juga tahu pasalnya. Kalau cuma hukum, tapi kan kita bicara keadilan. Ada rasa, hati nurani. Saya tidak tahu Ahok salah atau tidak, tapi itu ukurannya,” jelasnya.

Ia menuturkan, karena pemerintah sudah menjanjikan dalam dua minggu kasus ini akan diputuskan, maka masyarakat harus menerima apa pun hasilnya. Namun, Mahfud menekankan keputusan hukum juga harus mempertimbangan asas kemanfaatan dan risiko.

“Masyarakat harus menerima, tapi kita tidak tahu kesan masyarakat terhadap seluruh proses hukum itu tadi. Makanya saya katakan harus betul-betul rasa keadilan ditunjukkan. Hukum kan ada asas kepastian, asas keadilan berdasarkan rasa. Lalu ada pasal kemanfaatan, dihitung risiko yang akan timbul,” tandasnya.

(fas)

Sumber: news.okezone.com/Reni Lestari/Rabu, 9 November 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 6.080 kali, 1 untuk hari ini)