Buku panduan belajar Kemendikbud RI


JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) mengakui banyak yang menanyakan soal buku panduan belajar SD kelas V yang menyebutkan bahwa NU masuk dalam kategori organisasi radikal.

“Memang banyak yang menanyakan itu melalui WA, dan buku itu sudah mengalami revisi,” ujar Mendikbud RI, Muhajir Effendy saat wawancara dengan Timesindonesia.co.id pada Selasa (5/2/2019).

Namun demikian, Muhajir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan radikal dalam buku tersebut konteksnya adalah sikap NU terhadap penjajahan Belanda dulu.

“Karena radikal tersebut hanya terkait sikapnya yang non kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya beredar buku panduan belajar untuk kelas V SD melalui beberapa medsos.

Dalam buku panduan belajar yang diterbitkan Kemendikbud RI pada 2017 tersebut menyebutkan organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni NU masuk kategori sebagai organisasi radikal(*)/ www.timesindonesia.co.id SELASA, 05 FEBRUARI 2019 – 23:39

***

Sebut NU dan PKI sebagai Organisasi Radikal, Buku Keluaran Kemendikbud Diprotes Wali Murid

Isi buku tematik terpadu kurikulum 2013 Tema 7, yang membahas soal NU sebagai organisasi radikal. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

PAMEKASANTIMES, JOMBANG – Beredar buku pelajaran untuk siswa sekolah dasar mencantumkan secara jelas bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) masuk dalam golongan organisasi radikal.

Buku tersebut merupakan buku tematik terpadu kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 untuk siswa kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Pada sampul tersebut, tertulis Tema 7 dengan judul Peristiwa Dalam Kehidupan.

Dari hasil penelusuran, buku tersebut ditemukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sulamuddiniyah, Jl Diponegoro Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pada Rabu (6/2/2019) siang.

Menurut Muhammad Asy’ari, guru kelas V di sekolah tersebut mengatakan buku dengan 226 halaman itu diprotes oleh sejumlah wali murid. Pasalnya di dalam buku tersebut terdapat tulisan yang menyamakan organisasi NU dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tergolong sebagai organisasi radikal.

“Beberapa hari lalu ini ada beberapa wali murid yang datang ke sekolah menanyakan perihal ada kata radikal di dalam buku tema 7 ini,” ungkap Asy’ari saat diwawancarai JombangTIMES, Rabu (6/2/2019).

Saat melihat isi buku tersebut, di halaman 45 dijelaskan, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal ada Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI).

Sementara, Asy’ari menuturkan, buku-buku tersebut sudah dibagikan oleh pihak MI Sulamuddiniyah ke siswanya sejak sepakan yang lalu sebanyak 45 eksemplar.

Namun, ia mengaku bahwa buku pelajaran tersebut belum sampai diajarkan. “Buku ini diterima tahun ajaran baru ini. Ini baru dibagikan satu minggu, dan buku ini belum diajarkan. Baru dibagi,” terangnya.

Ditanya mengenai rencana mengembalikan buku tersebut, Asy’ari masih belum bisa memastikan. Ia masih akan berkomunikasi dengan Kepala Sekolah untuk membahas hal tersebut. “Untuk ditarik, kami masih perlu komunikasi dengan Waka Kurikulum dan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang punya wewenang untuk menarik buku ini,” tutupnya.(*)/pamekasantimes.com – Rabu, 06-02-2019

***

Mendikbud akan Tarik Buku Ajar yang Sebut NU ‘Organisasi Radikal’

Zakia liland – detikNews

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menarik buku ajar untuk sekolah dasar yang menyebut NU sebagai ‘organisasi radikal’. Muhadjir mengatakan pihaknya akan merevisi buku ajar tersebut agar memuat sistematika dan informasi yang benar.

“Jadi gini, buku ini ditulis pada tahun 2013. Kemudian, karena ada berbagai masukan akhirnya pada tahun 2016 ditulis kembali. Dan dalam penulisan itu kemudian kita ada masalah ini. Terkait dengan itu, maka, kita tadi sudah bertemu dengan pimpinan PBNU dan LP Ma’arif. Kami dari kesekjenan dan kalibtang termasuk humas dan ristekom menyimpulkan bahwa buku ini akan ditarik, dihentikan, ditarik kemudian kita revisi. Kemudian dalam proses revisi itu akan dimitigasi, supaya secara sistematika benar. Secara substansi juga benar,” kata Muhadjir dikompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

PBNU sebelumnya memprotes penggunaan ‘organisasi radikal’ dalam buku ajar untuk sekolah dasar. PBNU menilai frasa radikal yang ditulis di buku tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman.

“Meskipun frasa ‘organisasi Radikal’ yang dimaksud adalah organisasi radikal yang bersikap keras menentang penjajahan Belanda, dalam konteks ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat menyayangkan diksi “organisasi radikal” yang digunakan oleh Kemdikbud dalam buku tersebut. Istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman oleh peserta didik di sekolah terhadap Nahdlatul Ulama,” kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulis.

(knv/fjp)/news.detik.com – Rabu 06 Februari 2019

(nahimunkar.org)

(Dibaca 684 kali, 1 untuk hari ini)