Inilah berita penjelasannya.

***

Heru Triyono/09:54 WIB – Senin , 21 November 2016

Plt Gubernur Jakarta Soni Sumarsono: Pejabat-pejabat dinas akan saya ganti

soni-sumarsono002

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono ketika diwawancara Beritagar.id di ruang tamu Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016).© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Berbeda dengan Ahok, Soni mengedepankan komunikasi dengan DPRD DKI

Sikap mengejutkan Soni membatalkan 14 lelang yang direncanakan Ahok membuat isu dari Balai Kota kembali hangat.

Alasan Soni, kegiatan lelang tersebut dilakukan sebelum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan dewan.

“Kalau lelang dilakukan sebelum kesepakatan namanya barang belum jelas, apa yang mau dilelang,” katanya kepada Fajar WH, Heru Triyono, Ronna Nirmala dan fotografer Wisnu Agung saat wawancara di ruang tamu Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Selain lelang, gebrakan Soni yang lain adalah merombak “menteri-menterinya”. Dalam dua bulan ia akan merotasi para pejabat dinas di era Ahok. “Pergantian itu instruksi undang-undang,” kata mantan Ketua Tim Delapan, tim penggodok produk kebijakan pengelolaan perbatasan negara, ini.

Selama 40 menit Soni membahas keberhasilan dan kekurangan Ahok, lelang, serta reformasi birokrasi. Dia bicara dengan anggukan kepala dan gerakan tangan–yang menampakkan kilau batu mulia di kedua jari manisnya. Berikut perbincangannya:

Keputusan Anda membatalkan 14 proyek lelang Ahok jadi ramai dan menuai kontroversi…
Tidak ada ramai. Saya memakai logika hukum dan prosedur politik saja. Begini, lelang itu memiliki tiga dimensi: administratif, hukum dan politik. Dari dimensi administratif proses lelang sudah benar 100 persen. Tidak ada yang salah, apalagi fiktif.

Lalu dimensi hukumnya juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Tetapi kegiatan lelang dilakukan sebelum ada kesepakatan dengan dewan.

Bukankah lelang ini prioritas, dimaksudkan untuk percepatan pembangunan yang krusial, seperti rumah susun dan sekolah, kenapa tidak diteruskan saja?
Perpres nomor 54 itu memang mengenai percepatan pengadaan barang atau jasa. Tapi pertanyaannya seberapa cepat? Yang dinamakan percepatan itu kalau proyeknya untuk 2017 tapi dikerjakan pada 2016.

Pertanyaannya lagi, kalau memang iya dipercepat, pengerjaannya kapan? Januari, Maret atau kapan? Mesti jelas kapannya dan mesti jelas juga kesepakatannya dengan DPRD. Itu namanya kesepakatan politik.

Artinya 14 proyek itu belum ada pembahasan sama sekali dengan dewan?
Memang belum ada persetujuan dengan dewan. Kalau belum ada kesepakatan dalam bentuk KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) namanya proyek belum jelas.

Kalau sudah disetujui dewan kan firm (kukuh) proyeknya. Berapa jumlah duitnya, lokasinya di mana, apa-apa saja programnya. Ini kan tidak fix, hanya estimasi eksekutif saja.

Menurut pihak Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Jakarta, tak perlu persetujuan dewan jika lelang itu masuk kategori khusus untuk kondisi tertentu…
Mana ada. Tidak ada yang khusus. Apanya yang khusus. Itu hanya justifikasi saja.

Ya pembangunan fasilitas rumah sakit itu akan memiliki peran penting buat masyarakat?
Kondisi tertentu itu boleh. Tapi tetap ditempatkan dalam dinamika regulasi yang benar, termasuk secara politik. Jelaskan dulu kondisi tertentunya ke dewan. Kan bisa.

Lagi pula rumah sakit yang ada masih cukup. Proyeknya kan hanya tambahan fasilitas saja. Kecuali Jakarta tidak punya rumah sakit, baru itu disebut mendesak dan khusus.

Jangan jadikan dewan hanya jadi tukang stempel saja. Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Harus ada komunikasi.

“Tidak usah izin ke Pak Ahok, kalau salah batalkan saja” Soni Sumarsono

Anda berkomunikasi dengan Ahok soal lelang ini?
Orang yang memiliki profesionalisme di pemerintahan pasti mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan di pemerintahan. Kan semua ada instrumen-instrumennya.

Maksudnya apakah Anda izin dulu ke Ahok…
Tidak usah izin ke Pak Ahok, kalau salah batalkan saja. Saya kan Dirjen Otda. Tugasnya membina daerah seluruh Indonesia, yaitu 524 kabupaten kota dan 34 provinsi. Jadi Jakarta itu hanya satu provinsi saja. Maka itu saya tegas mengenai ini.

Anda dilobi dewan untuk membatalkan 14 proyek ini?
Maksudnya? Tidak ada itu lobi. Masa saya dilobi. Saya melihat dengan mata sendiri ada kesalahan (lelang).

Ini sama saja dengan Anda masuk SMA tapi dari SD, boleh enggak? Enggak kan. Kalau mau masuk SMA mesti masuk SMP dulu, kan begitu prosedurnya. Jadi tidak usah dilobi pun akan saya batalkan.

Untuk penegasan, di mana letak kesalahan prosedur yang dilakukan Ahok?
Menempatkan kegiatan lelang-lelang itu sebelum ada kesepakatan KUA PPAS dengan dewan. Harusnya keluar KUA PPAS dulu baru jalankan. Secara politik Ahok menyinggung dewan dan membentuk hambatan psikologis antara eksekutif dan legislatif–yang membuat komunikasi tidak lancar.

Sebagai Plt Anda menjalin komunikasi yang intens dengan dewan?
Buktinya kesepakatan KUA PPAS langsung dibahas di badan anggaran dan Perda APBD juga sudah keluar–setelah saya bangun komunikasi. Hari ini (Rabu, 16/11/2016) sudah digelar rapat paripurna.

Sumber : beritagar.id dikutip bagian yang hubungannya dengan pembatalan 14 proyek lelang Ahok.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.042 kali, 1 untuk hari ini)