KIBLAT.NET, Jakarta – Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama, Prof. DR. Machasin untuk hati-hati dalam berbicara. Hal ini terkait dengan pernyataan Machasin yang mengatakan pemerintah siap mencabut UU penodaan agama.

Anwar menjelaskan, sebagai pejabat pemerintah, Machasin tidak seharusnya mengatakan demikian. “Kalau pendapat pribadi boleh, tapi ini kan mengatasnamakan pemerintah,” kata Anwar seperti dilansir Republika Online (ROL), Ahad (23/11).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Machasin itu salah besar. Sebagai Dirjen tidak seharusnya berkata ke media seperti itu. Ia harus berbicara sesuai dengan instruksi atasannya, Menteri Agama dan Presiden. “Lah, Menagnya aja lagi mencoba diskusikan, kok dia sudah memutuskan?” ungkap Anwar.

Anwar menjelaskan, untuk mencabut UU itu tidak mudah. Menurut Anwar, semua itu harus sesuai dengan inisiatif pemerintah seperti presiden. Setelah presiden, kata Anwar, permohonan penghapusan UU itu akan diproses di DPR.

Lagipula, ujar Anwar, masalah UU penodaan agama sudah selesai dibicarakan. Menurutnya, ini sudah dibicarakan saat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, UU ini tetap dipertahankan.

Anwar mencurigai tindakan yang dilakukan Machasin tersebut. “Dia kemungkinan kepanjangan (corong) asing,” kata Anwar.

Menurutnya, Muchasin bisa saja menjadi bagian Amnesty International (AI), yang membawa aspirasi AI ke pemerintahan.

Sementara itu, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (Sekum DPP FPI) Jafar Shodiq menilai apabila Undang-Undang (UU) Penodaan agama dicabut maka itu pesanan asing. Ini artinya, ada agenda besar dibalik pencabutan itu.

“Ini kan cuma pintu masuk, selangkah. Untuk nantinya boleh menistakan agama,” terang Jafar kepada Republika Online, Ahad (23/11).

Menurut Jafar, Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sudah baik. Hanya saja, selama ini pelaksanaan dan pengamalan undang-undang tersebut yang belum maksimal.

Karena itu, yang perlu dilakukan bukanlah mencabut dan mengganti undang-undang tersebut, melainkan menjalankan isi dari UU Penodaan Agama itu dengan tegas. “Tapi yang ada sekarang aja nggak diamalkan, nggak dijalankan,” ujar Jafar.

Jafar juga menghimbau agar rakyat tidak lagi disibukkan dengan wacana-wacana seperti ini, yang membuat kehebohan tersendiri. Pasalnya, Jafar khawatir ketika rakyat sibuk mengurusi hal-hal seperti ini, pergerakan dari musuh-musuh negara dan musuh-musuh yang merusak NKRI malah semakin menjadi-jadi.

“Kita ini negara yang sudah merdeka, berdiri di kaki sendiri. Jangan terlalu ikuti kehendak orang asing,” jelas Jafar.

Sebelumnya, amnesty International telah melakukan seminar dan membahas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam seminar itu, AI meminta pemerintah untuk menghapus UU penodaan agama. Menurut AI, ini tidak sesuai dengan konsep HAM yang ada di dunia.

Sumber: Republika

Penulis: Qathrunnada

***

SELASA, 02 SHAFAR 1436H / NOVEMBER 25, 2014

Nyatakan Ahmadiyah Tak Nodai Islam, Dirjen Bimas Islam Kemenag Lukai Perasaan Umat Islam


JAKARTA (Panjimas.com) – Pernyataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam Kemenag), Machasin yang menyatakan jika aliran sesat Ahmadiyah tidak menodai Islam, telah melukai hati umat Islam. Sejumlah tokoh Islam pun mengecam keras pernyataan Machasin itu.

“Digaji dari pajak umat Islam kok Dirjen Bimas Islam ini berani sakiti perasaan umat ya? Dirjen Machasin rupanya terapkan perspektivisme dalam menilai Ahmadiyah #LOL maka wajar bagi dia tak ada aliran sesat/menodai Islam,” tegas Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta, Fahmi Salim, melalui akun Twitter @Fahmisalim2.

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Machasin mengatakan jika Ahmadiyah tidak menodai Islam. Machasin mengatakan, dalam UU 1/1965 tentang Penodaan Agama, tidak jelas antara kelompok sempalan dan orang yang menodai agama. Seperti misalnya, Ahmadiyah menyebut adanya nabi setelah Nabi Muhammad, sehingga Ahmadiyah dianggap menodai ajaran Islam.

Machasin menganggap umat Ahmadiyah bukan bermaksud menodai Islam, tapi memang begitulah mereka meyakininya. “Dan memakai keyakinan itu untuk mereka sendiri,” alasan Machasin, pada Ahad (23/11/2014).

Menurut Machasin, seperti halnya agama Islam yang meyakini Yesus seorang nabi bukan Tuhan. Sementara Kristen mengatakan Yesus adalah tuhan. Hal tersebut tidak masuk kategori penodaan oleh Islam karena hanya disampaikan untuk kalangan umat Islam sendiri. “Kalaupun Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, silakan saja karena itu keyakinan mereka,” kata Machasin. [GA/intgn]


SELASA, 02 SHAFAR 1436H / NOVEMBER 25, 2014

Kemenag Bela Ahmadiyah, Indikasi Rezim Jokowi Legalisasi Aliran Sesat & Liberalisasi Agama

JAKARTA (Panjimas.com) – Pemikir Islam, Muhammad Iwan Januar mengecam keras pernyataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam Kemenag), M Machasin yang menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah tidak menodai Islam.

Iwan Januar menilai, sikap Machasin itu menjadi indikasi bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokwi-JK) telah menyeret umat Islam dari liberalisasi ekonomi ke liberalisasi agama. “Respon pejabat itu indikasi rezim Jokowi seret umat dari liberalisasi ekonomi ke liberalisasi agama | dunia-akhirat rugi #salamgigitjari,” tegas Iwan melalui akun Twitter @iwanjanuarcom.

Menurut Iwan Januar, liberalisasi agama itu terlihat dari keterkaitan antara permintaan Amnesty Internasional agar Republik Indonesia (RI) mencabut UU Penodaan Agama dengan sikap Dirjen Bimas Islam Kemenag itu.

“Amnesty Internasional minta RI cabut UU Penodaan Agama | Pejabat Kemenag beri respon; Ahmadiyah tak menyimpang #liberalisasiagama. Gejala apa ini? Apalagi kalau bukan #liberalisasiagama | Barat dan kompradornya coba usik lagi kesucian akidah umat,” tulis @iwanjanuarcom.

Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Machasin mengatakan jika Ahmadiyah tidak menodai Islam. Machasin mengatakan, dalam UU 1/1965 tentang Penodaan Agama, tidak jelas antara kelompok sempalan dan orang yang menodai agama. Seperti misalnya, Ahmadiyah menyebut adanya nabi setelah Nabi Muhammad, sehingga Ahmadiyah dianggap menodai ajaran Islam.

Machasin menganggap umat Ahmadiyah bukan bermaksud menodai Islam, tapi memang begitulah mereka meyakininya. “Dan memakai keyakinan itu untuk mereka sendiri,” alasan Machasin, pada Ahad (23/11/2014).

Menurut Machasin, seperti halnya agama Islam yang meyakini Yesus seorang nabi bukan Tuhan. Sementara Kristen mengatakan Yesus adalah tuhan. Hal tersebut tidak masuk kategori penodaan oleh Islam karena hanya disampaikan untuk kalangan umat Islam sendiri. “Kalaupun Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, silakan saja karena itu keyakinan mereka,” kata Machasin. [GA/intgn]

***

Bunyi Pasal Penodaan Agama

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

(nahimunkar.com)

(Dibaca 834 kali, 1 untuk hari ini)