Soal SKB 3 Menteri, Ketua Dakwah MUI: Tak Mencerminkan Wajah Pendidikan


 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri telah diteken.

 

Adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas bersama-sama menerbitkan kebijakan tersebut.

 

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis mengkritisi kebijakan tersebut. Dikutip dari cuitannya di twitter, Kyai muda asal Madura menyebut kebijakan ketiga menteri itu harus ditinjau kembali atau dicabut.

 

“Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan,” tulis Kyai Cholil dalam akun twitternya @cholilnafis, Kamis (4/2/2021).

 

Menurutnya, seharusnya di bangku sekolah anak didik dipaksa untuk melakukan hal-hal baik.

 

“Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yg baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” ujar Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU (2005-2015) ini.

Klo pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yg baik dr perintah agama krn utk pembiasaan pelajar. Jd SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut

— cholil nafis (@cholilnafis) February 4, 2021

Siswa masuk kelas wajib pakai sepatu kan? Dan murid bayar spp dipaksa kan bukan suka rela kan? Itu maksudnya. Diwajibkan dg sanksi jk melanggar. https://t.co/JYwrpFbd7I

— cholil nafis (@cholilnafis) February 4, 2021

[PORTAL-ISLAM.ID] Jumat, 05 Februari 2021 KABAR UMAT

***

***

Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di di sini.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 

Demikianlah.

Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:

 

“Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).

***

Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.

SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.

Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.

Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.

Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.

Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB

https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/

***


Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini


Posted on 2 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 


Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.



Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum


Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.


Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.

Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN




Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.

Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016

Posted on 10 Januari 2016

by Nahimunkar.org

https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 157 kali, 1 untuk hari ini)