Soal Umat Islam dan Lainnya Menuntut Dicabutnya RUU HIP: DPR dan PDIP Lempar-lemparan dengan Pemerintah?



Ilustrasi: Penampakan massa penolak RUU HIP saat berdemo di depan gedung MPR/DPR RI. (Suara.com/Arga).

“Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat…”/ suara.com, Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita, Kamis, 16 Juli 2020 | 14:59 WIB

 

Tuntutan MUI se-Indonesia dan Ormas-Ormas Islam serta lainnya adalah tegas minta RUU HIP dicabut, tidak diganti dengan nama apapun. Karena menyangkut ideologi bukan ranah Undang-Undang tapi konstitusi. Juga isi RUU HIP itu mengubah Pancasila jadi Trisila Ekasila serta berideologi komunis serta membuang Tap MPRS XXV 1966, karena PDIP pengusung RUU HIP itu ternyata telah habis-habisan berupaya mencabut TAP MPRS pelarangan PKI Komunis tersebut namun ternyata gagal hingga kini.

Juga dalam RUU HIP yang dinilai merupakan makar karena mengganti Pancasila itu (maka secara hukum bisa dituntut pidana pemimpin partai pengusungnya dan dibubarkan partainya) , sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Itu maknanya menghapus agama, menurut para pakar dan ahli. Maka demo besar telah dilakukan dua kali, Kamis 16 Juli 2020 DPR telah digeruduk Massa penolak RUU HIP yang menuntut dicabutnya RUU berhaluan komunis dan memberi peluang bangkitnya kembali PKI yang telah dilarang secara tegas di Tap MPRS XXV 1966 itu. Bahkan ditunda atau diganti nama pun, Umat Islam dan lainnya yang suaranya dilantangkan massa pendemo itu tetap menolaknya.

Namun tuntutan MUI se-Indonesia dan Ormas-Ormas Islam serta lainnya itu tampaknya disikapi oleh DPR dan PDIP seperti lempar-lemparan dengan pemerintah. Belum ada kejelasan untuk mendengar aspirasi para penuntut agar RUU HIP dicabut total dan menuntut tidak ada main-main dengan menggantinya pakai nama lain.

Silakan simak berita berikut ini.

***

Soal RUU HIP, Jokowi: TAP MPRS Komunis Final, Tolak Ekasila & Trisila!


Menko Polhukam Mahfud MD (Kompas)

Jakarta, – Sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akhirnya sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencannya, sikap resmi Pemerintah terkait RUU HIP itu akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ke DPR hari ini Kamis 16 Juli 2020.

Baca juga : Soal Corona, di Luar Negeri Menkes Mundur, di Indonesia Eselon Digeser

Mahfud memastikan, sikap pemerintah atas RUU HIP ini tidak berbeda dengan pernyataan sebelumnya pada 16 Juni 2020 dimana pemerintah meminta pembahasan RUU HIP ditunda.

Kata dia, pihaknya meminta penundaan pembahasan RUU HIP karena dua hal yakni ingin lebih fokus menangani Covid-19 dan karena adanya perdebatan dalam materi RUU HIP.

Baca juga : Kepung DPR, Buruh: Jokowi Orang Nomor Satu yang Hapuskan Buruh Tetap!

“Pemerintah besok akan menyampaikannya (sikap resmi pemerintah,-Red) secara resmi secara fisik dalam bentuk surat, menteri yang akan menyampaikannya ke situ, mewakili presiden,” kata Mahfud dalam jumpa pers, Rabu 15 Juli 2020 kemarin.

Menurut dia, dalam sikap itu, setidaknya ada dua hal mendasar yang disampaikan pemerintah.

Baca juga : Demo Mahasiswa: Rezim Jokowi Jadikan Corona untuk Ekspolitasi Rakyat!

Pertama kata dia, soal prosedur pembahasan RUU HIP, pemerintah meminta agar DPR mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyaraat.

Selanjutnya kedua, soal substansi RUU HIP, pemerintah menegaskan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dan Pancasila yang sah adalah Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

“Bahwa TAP MPRS (Nomor XXV/MPRS/1966) final dan Pancasila yang sah resmi itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah,” ujarnya.

Di luar hal itu, dia menegaskan, pemerintah siap berdiskusi dengan DPR.

“Itu (Pancasila,-Red) tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas juga tidak bisa ditambah. Itu posisi pemerintah. Soal-soal lain bisa didiskusikan, yang di luar itu,” tutur dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, pemerintah setuju dengan dua hal yang diprotes masyarakat dengan adanya sikap itu.

Yakni soal TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan persoalan eka sila dan tri sila.

“Pemerintah tidak setuju dalam dua hal yang diprotes. Kan dua yang diprotes satu soal TAP MPRS, kedua soal Tri Sila dan Eka Sila. Nah kita jawab itu. kita sependapat dengan masyarakat,” beber dia.

Setelah pemerintah menyampaikan surat resmi ke DPR pada Kamis besok, lanjut Mahfud, proses selanjutnya ada di DPR.

“Nanti silahkan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi seperti apa. Apakah ke prolegnas atau apa, tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu,” ujar dia.

Mahfud melanjutkan, pemerintah tidak bisa serta merta meminta pencabutan pembahasan RUU HIP.

Hal ini karena RUU HIP yang merupakan RUU usulan dari DPR merupakan kewenangan DPR untuk mencabutnya.

“Ini masalah ketetanegaraan. Kita pemerintah, kita gak bisa cabut, ada proses-proses legislassinya,” katanya.

(Ade Irmansyah\Editor)

 

law-justice.co, Kamis, 16/07/2020 06:28 WIB

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 154 kali, 1 untuk hari ini)