JAKARTA – Tentunya masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta masih ingat betul dengan spanduk yang terpampang di Gedung DPRD DKI Jakarta bertuliskan “Usir Ahok dari Jakarta Sekarang Juga, karena Mau Cabut Subsidi BBM di Jakarta” medio Desember 2013 lalu.
Kini spanduk serupa berukuran sekitar 2 x 0,5 meter dan “menyerang” Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta beragama Kristen bernama lengkap Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama itu kembali terpasang di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/9/2014).
Sama seperti spanduk sebelumnya, spanduk itu kembali disuarakan oleh Forum Betawi Bersatu (FBB). “Forum Betawi Bersatu Menolak Keras. Usir Ahok dari Jakarta karena Arogan, Melecehkan/Menghina Anggota DPRD Se-Indonesia,” demikian tulisan dalam spanduk yang didominasi warna hijau tersebut.
Kemudian, di sisi kiri, tampak foto seseorang yang sedang berdakwah dan tertulis nama KH Endang, Ketua Umum FBB. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belum ada Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Balaikota dan DPRD DKI dan petugas Satpol PP yang menurunkan spanduk itu. Hingga pukul 18.00 WIB sore ini, spanduk belum juga diturunkan.
Salah seorang tukang ojek yang biasa “mangkal” di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Mandra menduga spanduk baru dipasang hari ini. “(Spanduk) baru (dipasang) kayaknya. Soalnya kemarin (spanduk) belum ada,” jelas Mandra.
…Forum Betawi Bersatu Menolak Keras. Usir Ahok dari Jakarta karena Arogan, Melecehkan/Menghina Anggota DPRD Se-Indonesia…
Perseteruan DPRD dan Ahok ini bermula dari revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Ahok tidak sepaham dengan Partai Gerindra serta Koalisi Merah Putih yang menyepakati rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) itu oleh DPRD DKI Jakarta.
Akibatnya, Ahok langsung memutuskan mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya sebagai Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada DKI 2012.
Ahok beralasan, apabila RUU Pilkada jadi disahkan menjadi UU, kepala daerah hanya akan menjadi “sapi perah” bagi para anggota legislatif. Kemudian, kepala daerah hanya akan mengutamakan kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan masyarakat luas.

Tolak Ahok 4Selain itu, potensi korupsi semakin terbuka lebar antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, Ahok memastikan diri tidak akan lagi bertarung pada Pilkada DKI 2017 apabila nantinya kepala daerah hanya akan menjadi budak DPRD.
Beberapa anggota DPRD DKI pun mengecam pernyataan “keras” Ahok itu, seperti Abraham Lunggana dari PPP dan M Taufik dari Partai Gerindra. Mereka pun mengancam bakal melakukan hak interpelasi hingga melaporkan Ahok kepada polisi. [GA/kmps/intlg] (Panjimas.com)
***
Sabtu, 13 September 2014 01:07 WIB

Hina DPRD, Ahok Akan Dipolisikan

Tolak Ahok 2JAKARTA,(GM).-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik berencana melaporkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Hal itu sehubungan dengan pernyataan Ahok yang menilai DPRD layaknya calo yang tak pantas diberi wewenang untuk memilih kepala daerah.
“Kami menyayangkan saja perbedaan pendapat ini disertai dengan kata-kata yang merendahkan lembaga DPRD. Jadi, dalam waktu dekat pasti akan kami laporkan ke pihak kepolisian,” ancam Taufik, di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/9).
Taufik menyatakan, tidak sepantasnya Ahok mencitrakan DPRD sebagai lembaga yang buruk, yang berisikan orang-orang yang suka memeras. Sebab menurutnya, DPRD merupakan lembaga yang bertugas membantu kinerja eksekutif dalam menyukseskan jalannya roda pemerintahan.
“Kami menyayangkan pernyataan dia yang bilang di DPRD banyak pemeras, yang kerjaannya main golf. Saya tidak bisa main golf dan tidak pernah main itu,” bilang Taufik.
Lebih lanjut Taufik mengklaim rencananya untuk melaporkan Ahok telah mendapat dukungan dari rekan-rekannya yang lain di DPRD DKI, terutama yang berasal dari Koalisi Merah Putih. Kemungkinan dukungan yang sama datang dari para anggota DPRD di daerah lainnya. “Yang setuju untuk melaporkan Ahok di DPRD DKI ada 57 orang. Mungkin nanti dari DPRD lainnya. Karena Ahok kan tidak menyebut spesifik DPRD DKI,” ujarnya.
Berbeda dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Ia memastikan, lembaga yang dipimpinnya tidak akan melaporkan Ahok ke Mabes Polri.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini hanyalah gaya Ahok yang tak lumrah di kalangan masyarakat. Karenanya, polemik Ahok adalah masalah internal dengan Partai Gerindra. “Kalau ingat zaman dulu, ada Bob Sadino yang menemui Presiden Soeharto memakai celana pendek. Kasusnya kan serupa, Ahok ini punya gayanya sendiri dan tidak usah diperbesarlah masalah ini,” tuturnya.
Tolak Ahok 3Pura-pura gila
Di lain pihak, Ahok tak mau ambil pusing dengan ancaman tersebut. Ia berpendapat, pekerjaan di Jakarta masih banyak, sehingga tidak ada waktu untuk menanggapi Ketua DPD Gerindra DKI tersebut. “Kerjaan kita banyak, kita enggak usah campurin orang politik, nanti terlalu ngetop. Kita mau beresin macam-macam, macet, banjir, rumah susun, inspeksi sungai,” terang Ahok.
Ahok mengatakan hak setiap warga negara untuk membuat pengaduan ke polisi. Selain itu apabila dilaporkan, lanjut Ahok, dirinya tidak akan takut.
“Kalau saya dilaporkan, saya sudah menyiapkan strategi. Saya akan pura-pura gila aja,” kelakar Ahok disertai tawa.

(net)**/ klik-galamedia.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.014 kali, 1 untuk hari ini)