Jakarta – Mempertunjukkan kekuatan Polisi dan Militer demi melindungi orang yang sudah melakukan penistaan agama yang dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa hari ini,  merupakan tindakan yang mengherankan. Hal tersebut dikatakan oleh Aktifis Senior Era 90an, Sri Bintang Pamungkas.

Menurutnya, cara tersebut tidak akan bisa menyelamatkan Basuki Tjahaya Purnama  alias Ahok. Memberikan contoh dengan membenarkan pemimpin yang salah hanya akan membuat rakyat akan tetap bergerak dan tidak sulit diredam.

“Presiden mempertunjukkan kekuatan polisi dan militer untuk meredam kekuataan gerakan masyarakat. Dia pikir (Presiden) cara ini merupakan cara untuk mencoba membenarkan orang yang salah, Enak saja,” kata Sri Bintang di Warung Daun, Jakarta, Kamis (17/11).

Ia yakin saat ini merupakan momentum yang tepat untuk kebangkitan bagi kebenaran dan perlawanan terhadap penjajah. “Masalah ucapan Ahok tentang Al maidah 51 merupakan pintu pijakan awal pergerakan,” ujarnya.

“Kebangkitan negara ini sudah terlihat dekat, Jangan sampai terlewatkan. Kita masih mempunyai beberapa improvisasi untuk melahirkan suatu strategi, kita akan tetap bergerak demi menegakkan kebenaran,” katanya.

(Herwin Wijaya)/ jurnas.com

***

Aktivis Sri Bintang: Ahok Tersangka atau Tidak, Jokowi Harus Lengser

presiden-jokowi

Presiden Joko Widodo

POJOKSATU.id, JAKARTA — Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menilai pemerintah di bawah komando Jokowi semakin bobrok. Hal itu juga berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

“Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh. Diadili atau tidak pokoknya Jokowi harus jatuh,” ujar aktivis senior Sri Bintang Pamungkas dalam diskusi bertema ‘Kasus Ahok, Sasar Jokowi?’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Kamis (17/11).

Menurut Sri Bintang, gelombang aksi massa sebagai upaya impeachment terhadap pemerintahan Jokowi akan muncul cepat atau lambat. Rentetan tersebut bisa saja dimulai saat aksi demo akbar pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

“Jadi kalau tanggal 25 kita mulai sidang istimewa atau DPR sementara atau MPR sementara, maka Jokowi jatuh,” ungkapnya.

Sri Bintang menilai, pemerintahan Jokowi kerap kali mengumbar janji palsu. Salah satu faktornya karena sistem kaderisasi kepartaian yang tidak bagus.

“Karena sistem kepartaian, sistem undang-undangnya, sistem pemilunya menghasilkan pemimpin gombal. Jokowi ini akumulasi dari rezim kegombalan. Kita tidak bisa berharap kepemimpinannya diteruskan hingga pergantian presiden selanjutnya,” demikian Sri Bintang.

(wah/pojoksatu/rmol/pojoksatu.id)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.720 kali, 1 untuk hari ini)