Ilustrasi

.

 

Inilah beritanya.

***

DPR: Kewenangan Sertifikasi di MUI, Pengawasan di Kemenag

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad Rubae menolak solusi yang ditawarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait jalan tengah lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang  Jaminan Produk Halal (RUU JPH).

Menurut Rubae membentuk lembaga baru sertifikasi halal yang terdiri dari berbagai elemen ormas dan Kementerian Agama (Kemenag), sama saja memperkecil  peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Bagi kami di DPR kewenangan MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan label halal itu justru harus diperkuat, karena kewenangan syariat terkait halal memang ada di Ulama,” ujarnya kepada Republika, Selasa (4/3).

Menurut dia tawaran dari BSN itu seharusnya dibalik. Yakni MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal, harus diperkuat dari beberapa elemen ormas Islam dan Kemenag, khususnya pada LPPOM MUI. Dengan demikian, MUI sebagai representasi Ulama tidak menjadi suplemen tapi lembaga yang berwenang.

Ia menjelaskan, tawaran DPR khususnya Komisi VIII adalah MUI sebagai lembaga yang berhak mengaluarkan label halal diperkuat. Tapi di sisi lain pengawasan terhadap MUI juga harus diperkuat. “Aspek pengawasan inilah peran besar dari Kemenag selaku pemerintah,” ujarnya. Dengan demikian, kata dia, semua stakeholder bisa terlibat.

REPUBLIKA.CO.ID, Selasa, 04 Maret 2014, 19:45 WIB

***

Sebelumnya telah beredar berita sebagai berikut.

***

Selasa, 04 Maret 2014 , 06:00:00

Kemenag dan MUI Berebut Stempel Halal

JAKARTA – Perdebatan tentang kewenangan pengelolaan sertifikasi produk halal antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) masih alot. Kedua pihak masih merasa paling pas untuk mengelola sertifikasi produk halal itu.

Menag Suryadharma Ali (SDA) menyangkal adanya kisruh hak pengelolaan sertifikasi produk halal antara Kemenag dan MUI. “Yang terjadi adalah perdebatan. Khususnya terkait dengan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH, Red),” kata SDA Senin (3/3).

Menurut SDA, MUI memiliki konsep bahwa pencatatan atau pelabelan halal adalah wajib. Alasan MUI, label halal itu dapat memenuhi hak konsumen.

Sementara itu, pemerintah menyebut hanya sukarela. Alasan pemerintah, pewajiban pelabelan halal tersebut dikhawatirkan memukul pelaku usaha kecil dan mikro. “Usaha-usaha kecil akan tersandung permasalahan hukum karena tidak memiliki label halal,” kata menteri yang juga ketua umum PPP itu.

Akibatnya, kata SDA, ke depan usaha kecil dan mikro bisa jadi memilih gulung tikar. “Kemenag tidak mau gara-gara aturan tersebut, roda ekonomi terganggu,” jelas SDA.

Perdebatan berikutnya adalah siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat label halal. Perdebatan saat ini mengarah pada pemerintah atau MUI yang menjalankan pelabelan itu. Posisi saat ini, kata SDA, pemerintah berpendapat, pihaknya yang berhak. Sebaliknya, MUI mengklaim hal serupa.

SDA mengatakan, pemerintah merasa paling berhak menangani sertifikasi halal karena berposisi sebagai pelaksana UU. Pemerintah juga memandang bahwa MUI adalah organisasi massa (ormas). Jika nanti MUI ditetapkan sebagai pelaksana pelabelan halal, bisa timbul kecemburuan di ormas-ormas yang lainnya.

Menurut SDA, bila pelabelan halal ditangani pemerintah, peran MUI tetap ada. Di antaranya, MUI yang mengeluarkan rekomendasi halal atau tidak terhadap produk tertentu. Tetapi, badan pengujinya ada di bawah komando pemerintah.

Mengenai biaya pelabelan halal, SDA mengatakan, pemerintah melalui Kemenag nanti tetap menariknya. Tetapi, uang tersebut masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu, yang terjadi saat ini, MUI tidak perlu mempertanggungjawabkan pelabelan halal kepada pemerintah karena lembaga tersebut sejenis swasta alias di luar institusi pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Bidang Produk Halal MUI Amidhan menegaskan bahwa sertifikasi produk halal merupakan domain ulama. Sebab itu, dia mengaku heran dengan inisiatif Kemenag yang akan ikut-ikutan mengurus stempel halal. “Kami kurang sependapat kalau sertifikat halal diambil alih pemerintah,” jelas Amidhan.

Menurut dia, fungsi MUI dalam peran sertifikasi halal itu sangat penting. Alasannya, halal tidaknya sebuah produk dihasilkan dengan apa yang disebut fatwa tertulis yang sudah dibahas bersama ormas-ormas Islam.

Amidhan menegaskan, MUI lebih berhak mengeluarkan sertifikat halal karena merupakan lembaga yang menaungi beragam organisasi umat Islam, yang terlibat aktif ada NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas Islam lainnya. “MUI berharap setiap keputusan yang dikeluarkan MUI soal sertifikasi halal bisa diterima semua umat,” jelas Amidhan. (wan/c10/agm) jpnn.com

***

Sebelumnya telah diberitakan sebagai berikut:

Samarinda (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambil alih proses sertifikasi halal karena semestinya pemerintah hanya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan.

Siaran pers Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diterima ANTARA, Kamis, menyebutkan bahwa Ketua MUI KH Amidhan mengatakan hal tersebut tatkala bersilaturahim dengan Fraksi PKS DPR RI, Rabu (13/2), di Gedung DPR, Jakarta.

Amidhan yang didampingi Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan jajarannya, diterima Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR dari PKS, Sohibul Iman dan anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Nasir Djamil.

Amidhan mengungkapkan, kedatangannya dalam rangka meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

“PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk yang dikonsumsi umat. PKS ini partai kader yang sebenarnya, dan sudah teruji konsistensinya. Alhamdulillah PKS luar biasa, mampu menyelesaikan masalah. Mampu mengubah musibah menjadi berkah. Ada musibah justru makin solid,” puji Amidhan.

Amidhan menambahkan, RUU JPH sebaiknya tidak memberi peluang kepada pemerintah untuk menerima pendaftaran permohonan sertifikasi halal.

Menurut dia, sebaiknya peran pemerintah adalah pasca sertifikasi dilakukan oleh MUI.

“MUI dengan LPPOM sudah melangkah jauh. Proses permohonan sertifikasi halal sudah bisa online. Pemohon tinggal isi formulir online, lalu LPPOM MUI mengirim auditor,” tutur Amidhan.

Menanggapi Amidhan, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, sikap PKS sudah jelas untuk mendukung kewenangan sertifikasi halal tetap ada di MUI.

“PKS sudah `firm`, kewenangan fatwa halal-haram itu ada di MUI. Pemerintah cukup menindaklanjuti dengan sosialisasi, pengawasan, regulasi dan lain-lain,” ujar Hidayat.

Untuk itu, Hidayat meminta MUI juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar mendukung upaya meloloskan RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.(rr)/ beritasentagi. 13 Feb 2013

(nahimunkar.com)