Stafsus Jokowi Bisa Diseret ke Polisi, ‘Titip’ Perusahaan Sama Saja Dagang Pengaruh Jabatan

 
 

Beredarnya surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada camat seluruh Indonesia mengenai kerja sama relawan Covid-19 tak henti-hentinya menuai kritikan.

Bukan tanpa alasan, surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra yang notabenenya tidak memiliki kewenangan yang tercantum dalam surat tersebut.


Bahkan menurut aktivis kemanusiaan Natalius Pigai, surat tertanggal 1 April 2020 tersebut itu dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh jabatan.

“Sudah masuk kategori dagang pengaruh jabatan. Apalagi dia sudah menunjuk perusahannya sendiri berniat jahat atau penyalagunaan jabatan,” kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (14/4).

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang ‘dititipkan’ Andi Taufan Garuda Putra sebagai relawan Covid-19 untuk wilayah Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Seperti diketahui, Andi Taufan merupakan CEO perusahaan tersebut.

Merujuk hal itu, mantan Komisioner Komnas HAM ini berpandangan tindakan Andi Taufan bisa diseret ke ranah hukum.

“Bisa dilaporkan ke Ombudsman atau kalau suratnya sudah keluar bisa jadi bukti untuk laporkan ke polisi,” tandasnya. (*)

 

Demokrasi news, Rabu, 15 April 2020

***

Kelakuan Stafsus Jokowi sampai ke Telinga Rizal Ramli: Payah Abis, Belajar dari Siapa Ya?

 

Jakarta –

Ekonom Senior, Rizal Ramli memprotes cara staf khusus milenial Jokowi, yakni Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat ke seluruh camat yang ada di Indonesia. Surat itu tampak memakai kop surat bertuliskan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani Andi tersebut, juga tampak membawa-bawa nama perusahaan yang dimilikinya yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Surat itu ditujukan kepada camat untuk memberitahukan bahwa bantuan edukasi akan diberikan kepada masyarakat terkait Covid-19 melalui Amartha.

Stafsus muda2 sudah abusive, tidak tahu malu! Tidak punya etika, ndak ngerti bahwa ‘conflict of interest’ itu tidak boleh. Payah abis. Belajar dari siapa ya?” tulis Rizal dikutip dari akun Twitternya, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga: Stafsus Jokowi Memalukan Institusi, Tokoh: Solusinya Mudah, Pecat!

Dia menilai janggal bahwa kecamatan di seluruh Indonesia harus bekerja sama dengan PT milik stafsus Jokowi tersebut.

Fwrd: 7.094 kecamatan seluruh Indonesia  harus bekerja sama dg PT milik Staf Khusus  @jokowi?” tulisnya.

Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ikut mengkritik cara stafsus Jokowi tersebut. Dia mengaku salah menduga sejak awal terkait masuknya Andi ke lingkaran Istana. Menurutnya, surat yang dikirimkan tersebut sudah seperti ‘dagang pengaruh’.

“Saya kira anak kecil ini dia polos, jujur dan bermoral sebelum masuk Istana. Jika surat ini benar, Saya sdh duga ada Vandalisme Moral dan salah satu potret Istana hari ini. Tidak pantas dijadikan panutan. Surat resmi mencantumkan perusahaan sendiri itu sudah Dagang Pengaruh,” ujar dia.

WE Online, Selasa, 14 April 2020 22:14 WIB

***

Surat Sakti Stafsus di Tengah Pandemi Covid-19


 

Oleh: Tardjono Abu Muas, Pemerhati Masalah Sosial

Gaduh Lagi…Gaduh Lagi. Sangat disesalkan dan sekaligus memalukan di tengah kita semua sedang fokus menghadapi pandemi covid-19, tiba-tiba Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra membuat gaduh karena telah mengirim “Surat Sakti” ke seluruh camat di seluruh provinsi Indonesia dengan kop surat Sekretariat Kabinet berlambang Burung Garuda.

Pengiriman “Surat Sakti” yang langsung ke para camat di seluruh Indonesia, paling tidak, berdasar Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017, berjumlah tidak kurang dari  7.094 kecamatan. Tindakan ceroboh yang bersangkutan secara etika sudah sangat tidak patut ditiru karena disadari atau tidak, yang bersangkutan sudah tidak menghormati dan menghargai para gubernur, bupati dan walikota yang sedang kerja keras menyelamatkan warganya dari pandemi covid-19.

Paling tidak, yang bersangkutan pula telah melangkahi sekaligus tidak menghargai kerja keras 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 walikota yang ada di negeri ini.

“Surat Sakti” dari yang bersangkutan yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia tertulis bersifat “penting” dan perihalnya tertulis, Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19, dengan langkah seperti ini selain telah melangkahi para gubernur, bupati/walikota, apakah tidak juga telah melangkahi wewenang Ketua Gugus Tugas Pusat Penanganan Covid-19 yang ditunjuk presiden?

Jika dirunut latar belakang munculnya surat sakti dari yang bersangkutan sepertinya jika dalam bahasa hukum disebut ada “konflik kepentingan’, tapi kalau boleh disebut dalam bahasa “pasaran” malah terbalik menjadi, ada “kepentingan konflik”, dimana kepentingan bisnis yang bersangkutan didahulukan tak pandang bulu setelahnya akan terjadi konflik.

Semoga di tengah kesibukan Pak Presiden menjadi komandan perang melawan pandemi covid-19 ini, sedikit dapat meluangkan waktu untuk memanggil yang bersangkutan untuk dinasihati atas kelancangannya, lalu “monggo kerso” (terserah) kalau mau diberhentikan atau dipecat!

Annas Indonesia, 14 April 2020 19:43

(nahimunkar.org)

(Dibaca 400 kali, 1 untuk hari ini)