Terkait pemblokiran tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs di internet seenaknya. Penutupan terhadap situs hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

 

Menurut Mahfud, perihal penutupan ataupun pemblokiran sebuah situs pernah diselesaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sehingga diharuskan pemblokiran dilakukan lewat keputusan hakim di pengadilan.

“Mestinya sesuai proses pengadilan. Pemblokiran atas permintaan hakim. Pemblokiran itu sudah menyangkut hak orang,” ujar Mahfud di DPR,  Selasa kemarin juga.

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut menanggapi soal ini. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Sinansari Ecip, mengatakan pemblokiran situs-situs islami oleh pemerintah dapat memicu ketakutan yang berlebihan atau islamophobia.

 

Pemblokiran situs-situs media Islam itu, lanjutnya, telah menimbulkan reaksi yang begitu masif dan serentak dari umat Islam. Ia mengatakan, pemblokiran situs-situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, seperti MUI, Kementerian Agama, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Dengan demikian, katanya, keputusan pemblokirannya benar-benar kredibel dan tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan.

“Dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” tuturnya.

 

Almuzzammil Yusuf, anggota Komisi lll DPR RI, juga menyatakan jangan sampai eksistensi media Islam di era kepemimpinan Joko terancam. Karena, ia menilai ini akan semakin membahayakan umat Islam.

“Eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam,” katanya dalam keterangan tertulis.

 

Ia pun mengungkapkan, DPR akan memanggil pihak pemerintah terkait pemblokiran situs-situs tersebut.

“Teman-teman di Komisi l, lll, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini,”  tuturnya.

 

 

Menurut Almuzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs itu dan berdialog sebelum diblokir. Selain itu, lanjutnya, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah situs-situs tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

“Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam, serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam,”  ujar Almuzzammil.

Jangan sampai, tambahnya, situs-situs yang menyampaikan ayat Alquran dan sunah serta mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.

KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym juga ikut menanggapi soal ini lewat akun Twitter-nya.

“Wah.. ada apa dengan pemerintah sekarang ini? Harus ada penjelasan yg adil, agar tidak dianggap anti-Islam,” tulis Aa Gym.

Sementara itu, pakar teknologi informatika, Onno W Purbo, ketika ditemui di Kantor Kemenkoinfo pada Selasa kemarin mengatakan, pemerintah goblok jika tidak berhenti memblokir situs atau media Islam.

 

[Ron/Ton/Pur/pribuminews/voa-islam.com] Kamis, 14 Jumadil Akhir 1436 H / 2 April 2015 22:10 wib, diringkas dari tulisan berjudul Situs Islam Diblokir, Umat Islam Resah dan Gerah!

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 1.091 kali, 1 untuk hari ini)