Sudah Terlanjur Kena Marah Dianggap Lalai, Ternyata Kemenkes Belum Terima Dana Corona Rp87 T

 

 



Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ternyata belum menerima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun terkait penanganan pandemi Covid 19. Hal ini tidak diketahui publik, sehingga Kemenkes menjadi kambing hitam.

Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Suryo Prabowo menilai, Kemenkes menjadi kambing hitam terkait wabab Covid 19. Padahal dana masih di-hold. Ironisnya publik tidak mengetahui hal tersebut.

“Ini sangat memprihatinkan, karena saat ini tidak diketahui oleh publik, pasti Kementerian Kesehatan menjadi kambing hitam terhadap wabah Covid-19. Padahal itu dana masih dihold nggak tahu yang ngehold siapa,” tegas Prabowo di akun Twitter @JSuryoP1 meretweet tulisan bertajuk “Wah Ternyata, Kemenkes Belum Terima Anggaran Covid-19”.

Ini sangat memprihatinkan, karena saat ini tidak diketahui oleh publik, pasti Kementerian Kesehatan menjadi kambing hitam terhadap wabah covid-19. Padahal itu dana masih dihold nggak tahu yang ngehold siapa

Sumber: https://t.co/tKkPqEidLQ https://t.co/tKkPqEidLQ

— J Suryo Prabowo (@JSuryoP1) July 3, 2020


“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum terima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun, sedangkan institusi itu dinilai lalai karena penyerapan anggaran sangat minim hanya 1,56% saja.”, tulis laman mediaindonesia, 1 Juli 2020.

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang turut mempertanyakan keberadaan anggaran untuk Kemenkes itu.

“Perpu sudah. Marah sudah. Dikambinghitamkan Sudah. Yang belum anggaran. Anggarannya dimana? Apa perlu Perpu lagi? Atau harus bagaimana lagi? CC Abang Dok @berlianidris,” tulis Yos di akun @yosnggarang.

Praktisi medis dr Berlian Idris di akun @berlianidris merespon cuitan @yosnggarang: “Itulah Bang.  Pening kita dibuatnya.”

Ketua ProDem Iwan Sumule menegaskan bahwa penyerapan dana Covid 19 minim menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempunyai program kerja yang jelas dalam mengatasi pandemi Covid 19.

“Penyerapan Dana Covid minim menunjukan: 1. Pemerintah tidak punya program kerja jelas atasi Covid. Tak punya solusi. 2. Program kerja tidak berjalan. Kalau pun punya program. 3. Menteri takut dipenjara.  Tapi, Dana Covid Naik 3x. Dari 405 T –> 677 T –> 905 T. Mundurkan!,” tegas Iwan di akun @KetuaMajelis.

Aktivis senior Haris Rusly Moti sempat menduga, anggaran untuk Kemenkes itu belum tersedia. “Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden @jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari, alias KasKos (kas kosong),” tulis Haris di akun  @motizenchannel.

Politisi Gerindara Arief Poyuono menanggapi cuitan @motizenchannel. Menurut Arief, dana sudah ada, tetapi hambatan dan penghambat dana cair banyak. “Duit sudah ada.. Cuma hambatan dan penghambat dana cair banyak,” tulis Arief di akun @bumnbersatu. [itoday]

 

demokrasi.co.id – jumat, 03 juli 2020 | 19:38 wib

***

 

Siapa yang rugi ya

Pertama, marah-marah itu malah membuka ‘aurat’ yang seharusnya tidak boleh terbuka.

Kedua, marah-marah yang diedarkannya setelah sepuluhan hari setelah peristiwa, itu menimbulkan tanda tanya, kenapa?

Ketiga, Umat Islam di seantero negeri ini sedang ramai2 menolak RUU HIP yang diusung PDIP. Karena RUU HIP itu dinilai mau menghidupkan kembali PKI Komunisme, makar terhadap pancasila dengan mau menggantinya jadi ideologi komunis, maka pengusungnya perlu dipidanakan, dan partainya agar dibubarkan. Nah, tahu-tahu muncul dan beredar kasus marah2 yang secara waktu edar mengalami semacam kadaluarsa itu. Maka muncul dugaan bahwa itu untuk mengalihkan isu, agar penolakan terhadap RUU HIP yang sangat ramai di mana-mana itu teralihkan atau tertutupi beritanya. Nah. Siapa yang rugi ya?

Kata pepatah, yang mau diraih ternyata tiada didapat, sedang yang dikandung pun berceceran. Ambyarrr, kata orang sekarang!

(nahimunkar.org)

(Dibaca 518 kali, 1 untuk hari ini)