PRIBUMINEWS – Di tengah banyaknya masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, mulai dari harga-harga kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi, subsidi listrik yang akan dicabut, bencana asap yang belum juga usai, sampai perpanjangan kontrak karya Freeport, Kapolri Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran mengenai ujaran kebencian di media sosial yang memicu kontroversi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun mengatakan, surat edaran itu  harus mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya. “Kekuatan hukumnya berada di bawah, sehingga harus melakukan harmonisasi dari peraturan perundangan di atasnya. Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut seseorang, yang menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum. Misalnya dia melanggar undang-undang atau KUHP,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/11).

Surat edaran itu, tambahnya, merupakan alat yang digunakan Polri kepada jajaran di bawahnya. Dengan demikian, jika seseorang melanggar aturan yang tertuang dalam surat edaran, yang bersangkutan tidak bisa dituntut hukuman pidana. “Kalau seseorang melanggar surat edaran terus dituntut lima tahun atau sepuluh tahun, tidak seperti itu aturannya kalau melanggar surat edaran. Kalau melanggar undang-undang di atasnya, itu bisa saja,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam tata urutan perundang-undangan, urutan surat edaran adalah di tingkat pelaksanaan. “Konstruksi hukumnya tentunya di bawah. Jadi tidak kuat, karena untuk itu tidak bisa dijadikan alasan untuk, misalnya, melanggar pasal ini dituntut sekian tahun. Itu tidak boleh,” kata Agus lagi.

Di kesempatan berbeda, pengamat politik dari Universitas Al Azhar-Jakarta, Rahmat Bagja, mengatakan surat edaran itu seakan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 lalu. Karena, kendati tak disebutkan secara jelas, tentunya yang menjadi subyek akhir dari surat edaran tersebut adalah presiden, yang notabene kerap kali menerima hujatan. “‎Jelas maksudnya untuk presiden, dia di ujungnya. ‎Munculnya surat edaran ini malah pasal yang dikunci dalam demokrasi itu dihidupkan kembali. Itu yang membuat demokrasi kita tidak elegan, bahkan cenderung salah,‎ kata Rahmat di Gedung DPR, Senayan, Senin kemarin (2/11). ‎

Surat edaran itu, tambahnya, sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi yang coba dikuatkan Presiden Joko. “Itu berbahaya.  Balik lagi ke Orde Baru, bahkan bisa lebih gila. Zaman Megawati enggak ada begini-beginian,” tuturnya. ‎

Rahmat pun berpandangan, surat edaran itu akan menambah masalah baru bagi Joko. “Itu malah mendeskreditkan Joko. Kasihan, sudah ke-asep-an, sekarang ngurus surat edaran,” kata Rahmat.  Karena, tambahnya, bisa saja adanya surat edaran itu berpengaruh pula pada para penghuni parlemen yang memang tugasnya mengkritik pemerintah jika kebijakan yang ke luar dinilai tidak tepat. “Apa susahnya sih nerimakritik? Misalnya nih soal asap, apakah mau bikin Ketua DPR kena surat edaran Polri? Lebih gila lagi itu. Kayak kemarin paripurna, berarti lima orang kena tuh. Pasal itu kena. Apakah itu yang diinginkan Jokowi ?” tuturnya. (Ron/Ton/Pur)

Sumber: pribuminews.com / Selasa 3 Nov 2015 , 16:14

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.507 kali, 1 untuk hari ini)