Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum

Surat Edaran (SE) Kapolri bisa membuat masyarakat sosmed di negeri ini jadi frustrasi. Orang-orang yang tak bisa dijangkau hukum jadi semakin merasa nyaman dalam melakukan pelanggaran hukum karena Polri (aparat hujum) dianggap melindungi mereka di dunia nyata maupun di dunia maya.

Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum

Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut seseorang

Inilah beritanya.

***

HATE SPEECH

SURAT EDARAN KAPOLRI JUSTRU MENUAI KEBENCIAN

MINGGU, 01 NOVEMBER 2015 , 19:17:00 WIB

LAPORAN: ADE MULYANA

thumb

RMOL. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti harus segera mencabut Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Karena SE yang  dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 itu telah menggelisahkan para pengguna sosmed (media sosial) yang kemudian melahirkan gelombang kebencian kepada aparat kepolisian RI.

Masyarakat pengguna sosmed sebenarnya memiliki tata nilai yang obyektif. Sedangkan kriteria “hate speech” dalam SE sangat subyektif dan cenderung “ngaret” karena bisa ditafsirkan sesuai kehendak aparat (dan pihak yang keberatan) atas ujaran di sosmed itu.

“Selama ini masyarakat sosmed justru membantu Polri (penegak hukum) dalam hal memberikan sangsi sosial kepada para pelanggar hukum, terutama para pejabat negara yang tidak tersentuh hukum,” ujar Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam perbincangan dengan redaksi.

Dia mencontohkan Dirut PT Pelindo (Persero) RJ Lino, yang bahkan membuat (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso harus kehilangan jabatannya karena mau memproses skandal korupsi Dirut Pelindo II itu. Masyarakat sosmed dengan penuh kesadaran menggalang kebencian kepada RJ Lino yang “kebal hukum”.

Di sosmed pula perusahaan besar seperti PT Sinar Mas, PT Wilmar, dan perusahaan besar lain yang menyebabkan hutan-hutan Indonesia terbakar dan mengasapi langit se-ASEAN di-bully karena memang tak bisa disentuh hukum. Masih banyak contoh lainnya.

Tapi, masih kata Adhie, SE Kapolri bisa membuat masyarakat sosmed di negeri ini jadi frustrasi. Orang-orang yang tak bisa dijangkau hukum jadi semakin merasa nyaman dalam melakukan pelanggaran hukum karena Polri (aparat hujum) dianggap melindungi mereka di dunia nyata maupun di dunia maya.

“Akibatnya, tentu saja, SE Kapolri itu bisa menimbulkan gelombang kebencian rakyat kepada polisi. Makanya, harus segera dicabut!” demikian Adhie Massardi. [dem] rmol.co MINGGU, 01 NOVEMBER 2015 , 19:17:00 WIB

***

Sementara itu liputan6.com memberitakan, Surat Edaran hate speech atau ujaran kebencian Nomor SE/06/X/2015 itu ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Isi Surat Edaran Kapolri

Pada salinan surat yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada Nomor 2 huruf  (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

(Rmn/Mut) http://news.liputan6.com/

Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum

Dalam berita itu dijelaskan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian di media sosial harus mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Kekuatan hukumnya berada di bawah, sehingga harus melakukan harmonisasi dari peraturan perundangan di atasnya. Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut seseorang, yang menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, dia melanggar Undang-Undang atau KUHP,” ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/11/2015)./ news.liputan6.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 866 kali, 1 untuk hari ini)