Sumber foto : Alfian Risfil Auton, Teropong Senayan

Surat Permohonan Silaturahmi DPRD kepada Pimpinan KPK


JAKARTA, (TEROPONGSENAYAN) – Lambatnya komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut skandal korupsi RS Sumber Waras, membuat politisi Kebon Sirih penasaran.

Pasalnya, sejak Desember akhir tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit korupsi RS Sumber Waras ke KPK.

Namun, sekitar tiga bulan sejak hasil audit tersebut diterima, komisi anti rasuah itu hingga kini tak kunjung menunjukkan tanda-tanda adanya progres apapun.

Tak ayal, publik pun mulai berandai-andai. Bahkan, sebagian kalangan mencurigai KPK tak serius dalam menuntaskan kasus RS Sumber Waras, lantaran Ketua KPK Agus Raharjo disinyalir memiliki kedekatan khusus dengan penguasa DKI, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menyikapi polemik yang mulai liar tersebut, pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta berencana menyambangi Gedung KPK, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa esok(16/02/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengatakan, bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturahmi biasa antar dua lembaga.

“Kita mau koordinasi dengan para pimpinan KPK baru. Kemarin saat kita (DPRD) ke sana (KPK) komisioner-nya masih yang lama, ketuanya masih Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki),” kata Haji Lulung kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Senin (15/02/2016).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, DPRD akan  mendiskusikan dan sharing segala hal yang terkait dengan upaya antisipasi tindak pidana korupsi.

Saat ditanya apakah nanti juga akan menyinggung soal progres kasus RS Sumber Waras, Haji Lulung membenarkan.

“Iya pasti, itu diantaranya. Prinsipnya, kita (DPRD) ingin agar penanganan kasus RS Sumber Waras segera diusut tuntas. Supaya jelas duduk persoalan yang sebenarnya,” tegas dia.

Bahkan, Ketua DPW PPP DKI memastikan, bahwa khusus masalah RS Sumber Waras, pihaknya akan menagih kepada pimpinan KPK, sampai sejauh mana perkembangan penyelidikan dugaan korupsi RS Sumber Waras.

“Apalagi, kasus itu (RS Sumber Waras) kan belakangan terus menuai polemik ditengah-tengah masyarakat.  Bahkan bisa dibilang sudah menjadi isu nasional. Makanya, kita sebagai wakil rakyat DKI Jakarta ingin tahu,” ujar Haji Lulung.

Ketua DPW PPP DKI ini menjelaskan, silaturahmi dan koordinasi ke KPK dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI, termasuk di internal DPRD.

“Kita tidak ingin, kasus-kasus korupsi pada APBD-P 2014 terulang lagi. Apalagi, menjelang Pilkada biasanya rawan penyelewengan,” ungkap Haji Lulung.

“Seperti UPS (Uinterruptible Power Supply), Sumber Waras, pengadaan HT (Handy Talky), alat fitness, education class room (ECR), serta printer 3D dan scanner,” tandasnya. (lih)

 Alfian Risfil Auton, TEROPONGSENAYAN

http://m.teropongsenayan.com/, Senin, 15 Feb 2016 – 09:39:00 WIB

 ***

Bukti Temuan Kasus Ahok – Sumber Waras

Temuan Sumber Waras

Yang tidak kalah HEBOH , dugaan AHOK melakukan permainan kongkalikong permainan harga dalam pembelian lahan untuk RS Kanker Sumber Waras, dan itu terendus DPRD DKI dan dilaporkan

Ahok di laporkan ke KPK

bahkan terus berlanjut hingga di bentuk PANSUS (panitia khusus) untuk mengusut lebih jauh dugaan permainan harga dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras

Kasus Sumber Waras

Hasil Pansus terjadi dugaan Mark-up dari nilai NJOP- PBB yng seharusnya sehingga tanah yang harusnya di beli dengan harga wajar malah dibeli lebih mahal Rp. 191 miliar

Kasus Sumber Waras0001

bukti AHOK menyetujui

Kasus Sumber Waras0002

By: repelita.com/February 10, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.135 kali, 1 untuk hari ini)