Reklamasi Teluk Jakarta


Reklamasi itu ditolak karena izin untuk melaksanakan proyek itu tidak sesuai dengan logika publik, lingkungan, akademik dan hukum,  Sejumlah kalangan juga masih mempersoalkan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Itulah sebabnya publik mendesak pemerintah membatalkan izin reklamasi Teluk Jakarta untuk selama-lamanya. Jangan abaikan dampak reklamasi, jika ingin menyelamatkan tata lingkungan Ibu Kota yang bersahabat untuk masa depan anak cucu.

Bagaimana pun juga, sekali upaya pengabaian terhadap aturan tata lingkungan, termasuk mengabaikan aturan reklamasi, maka dampak negatifnya akan berpengaruh serius terhadap lingkungan sosial, lingkungan hidup termasuk ekosistem perairan laut sekitarnya.

Sekali lagi kita ingatkan reklamasi yang salah kaprah, malah akan melenyapkan hak-hak hidup keluarga nelayan dan hak-hak hidup ekosistem perairan laut sekitarnya.

Berdasarkan hasil seminar yang diadakan oleh IRESS pada 16 Mei 2017 yang lalu di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, jelas terungkap bahwa reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, justru akan menenggelamkan sebagian besar wilayah di Jakarta Utara, menihilkan kehidupan para penduduk pesisir, merusak lingkungan hidup, mendegradasi kawasan lindung, menghilangkan berbagai biota laut, meningkatkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan biaya operasi dan pemeliharaan pompa, memboroskan keuangan negara karena harus memindahkan pelabuhan, dan lain-lain.

Di sisi lain, jangan karena kepentingan bisnis, investasi dan membela pengusaha kakap, lalu melenyapkan satu dekade generasi yang secara tradisional dan budaya, lahir, besar dan bertahan hidup di pantai. Jika itu terjadi, jelas sebuah petaka tengah menghampiri masa depan Ibu Kota.

Sebaliknya, dicatat bahwa proyek tersebut akan lebih banyak memberi keuntungan bagi segelintir oknum-oknum pengembang dan penguasa yang lebih berorientasi pada kepentingan bisnis dan oligarki.

Sikap Anies dalam reklamasi sudah jelas disampaikan saat kampanye pilkada lalu. Anies mengejek Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada bulan Maret 2017 bahwa Ahok mengizinkan dan menjalankan reklamasi yang melanggar aturan.

Pertanyaan publik, untuk apa dan untuk siapa reklamasi itu?  Dan siapa yang diuntungkan dari bisnis triliunan dari pengurugan laut milik negara itu? Nelayan, masyarakat sekitar atau pengusaha?

Kini semua terpulang kepada seluruh anak negeri, terutama warga Ibu Kota, apakah tetap membiarkan saja proyek itu berlanjut atau dihentikan untuk selama-lamanya? Namun jika dilihat dari kerusakaan yang diakibatkannya, dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat, proyek reklamasi 17 Pulau Teluk Jakarta jangan dilanjutkan.

Jika proyek tersebut  dilanjutkan justru akan menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta, menghilangkan hak hidup dan mata pencaharian puluhan ribu nelayan, melanggar berbagai aturan, merusak lingkungan dan sarat dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Kini warga Jakarta dan Indonesia, kaum terdidik dan terutama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi harus bersikap tegas dan tegar: bahwa proyek reklamasi itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat, tapi nya menguntungkan segelintir pengusaha/pengembang yang membiayai proyek itu. Selain itu proyek ini juga akan menjadi ancaman politik, sosial, dan keamanan nasional.

Para pengembang reklamasi tampaknya menjelma menjadi orang-orang yang sangat sakti di republik ini, karena mereka dapat melaksanakan proyek lebih dulu tanpa izin, dan justru mendapat perlindungan dari penguasa. RT-RW bisa dibuat sesuka hati sesuai kepentingan pengembang! Mereka mengabaikan hukum secara vulgar dan mengendalikan para pejabat publik yang berwenang untuk menerbitkan izin-izin atau “mengamankan” prosedur hukum yang harus ditempuh.

Berbagai kalangan mengajak seluruh rakyat untuk menuntut pemerintah segera menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, karena hanya mengutamakan kepentingan bisnis para konglomerat, diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, dan menggusur hak hidup kaum nelayan pribumi tanpa diberi kesempatan bersuara.

Kita pun menuntut Anis-Sandi untuk konsisten dengan salah satu janji kampanye –proyek reklamasi akan dihentikan – tanpa terpengaruh intervensi maupun ancaman dari siapapun pihak-pihak atau anggota oligarki yang berkepentingan.

(***)/http://megapolitan.harianterbit.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 581 kali, 1 untuk hari ini)