Sebanyak 1.325 alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) mengisi petisi yang berisi permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan proyek pembangunan pulau buatan atau reklamasi di Teluk Jakarta.

Inisiator petisi, Muslim Armas mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendukung proyek tersebut. Oleh karena itu, dia ingin turut mendorong pemerintah untuk ambil sikap dengan petisi yang telah diisi oleh ribuan alumni ITB.

Muslim lalu menegaskan bahwa kelompok yang menandatangani petisi bukan atas nama Ikatan Alumni ITB. Tidak ada lembaga yang terwakilkan. Begitu juga Rektorat ITB. Tidak ada kaitan antara kelompok pengisi petisi dengan birokrat kampus.

“Alumni ITB mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pencabutan Moratorium reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menko Bidang Kemaritiman dan sekaligus menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang masih berlangsung,” kata Muslim di Jakarta, Selasa (24/10).

Muslim, yang merupakan alumnus Teknik Kimia angkatan 1988 menilai proyek reklamasi sarat dengan kecacatan prosedur. Salah satunya adalah pembangunan oleh pengembang di salah satu pulau buatan meski belum mendapat surat izin dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Selain cacat prosedur, reklamasi juga disebut berakibat buruk terhadap lingkungan. Muslim meyakini hal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya.

Dikatakan Muslim, Ada 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke laut. Apabila proyek reklamasi dilanjutkan, air sungai dari Jakarta akan menjadi sulit mengalir ke laut lepas.

Muslim lalu mengatakan Giant Sea Wall yang akan dibangun dengan keuntungan dari reklamasi tidak perlu dilakukan. Menurutnya, daratan Jakarta yang menurun bukan karena permukaan air laut yang naik. Tidak ada ancaman dari elevasi muka air laut.

Jika ingin meminimalisir terjangan air laut ke daratan, pemerintah menurut Muslim hanya perlu memperkuat tanggul pantai dan tanggul sungai khusus di daratan yang rentan mengalami penurunan permukaan. Adapun konsep Giant Sea Wall dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) tidak perlu dilanjutkan.

“Onshore solution lebih murah, aman, tidak ada dampak lingkungan,” ujarnya.

Muslim mengaku siap bila ditantang adu kajian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Justru yang menurut Muslim jadi persoalan adalah hingga saat ini, pemerintah belum membeberkan hasil kajian yang membuat Kemenkomaritim membatalkan moratorium.

Bantah Luhut Pandjaitan

Kelompok Alumni ITB yang menolak reklamasi juga menegaskan bahwa kajian yang digunakan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bukan hasil kajian atas nama ikatan alumni ITB.

Pernyataan itu disampaikan lantaran Luhut pernah memberi pernyataan yang seolah-olah Ikatan Alumni ITB ikut melakukan kajian bersama Kemenko Kemaritiman.

Pernyataan yang dimaksud adalah saat Luhut menyatakan bahwa pengkajian reklamasi oleh pemerintah dipimpin oleh Ketua Ikatan Alumni ITB, Ridwan Djamaluddin. Hal Itu diucapkan Luhut saat berada di Medan, Sumatera Utara 6 Oktober lalu.

“Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luhut yang mengesankan bahwa pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan kajian Alumni ITB adalah tidak benar,” ucap Muslim.

Ridwan Djamaluddin memang Ketua Ikatan Alumni ITB. Namun,kata Muslim, Ridwan Djamaluddin saat melakukan kajian bekerja sebagai Deputi Menko Bidang Kemaritiman.

Terlebih, lanjut Muslim, Ridwan Djamaluddin juga tidak pernah memposisikan dirinya sebagai ketua Ikatan Alumni ITB saat menangani proyek reklamasi.

“Pernyataan itu keluar dari Luhut, bukan dari Ridwan. Sikap kami dan Ridwan itu sama,” katanya.

Meski merasa dirugikan, Muslim menyampaikan bahwa segenap alumni ITB yang keberatan dengan pernyataan Luhut belum ingin membawa ke ranah hukum. Klarifikasi dari Luhut dinilai Muslim sudah cukup memuaskan para alumni ITB yang merasa dirugikan.

“Dan kami tidak ingin berhadapan dengan rakyat. Dari zaman Soeharto kami berjuang bersama rakyat, kok sekarang kita dianggap dukung kebijakan yang bertentangan dengan rakyat,” ujar muslim.(anya/cnn)

Sumber : kabarsatu.news

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.960 kali, 1 untuk hari ini)