BPJS Kesehatan

KALANGAN buruh menolak dinaikkannya iuran bagi pe­serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain tidak memberikan solusi terhadap keterpurukan pereko­nomian buruh, pemerintah dianggap sengaja merampok rakyatnya sendiri dengan menaikkan iuran BPJS.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan kompo­sisi buruh harus membayar ke­naikan 2 persen dan pengusaha sebesar 3 persen, sangat tidak manusiawi.

“Di tengah menurunnya daya beli buruh dan kembalinya rezim upah murah melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 oleh pemerin­tahan Jokowi, kenaikan iuran BPJSitu sangat memberatkan buruh,” ujarnya.

Selain itu, kata Iqbal, harus secara jujur dibuka oleh pemer­intah, bahwa Pelayanan BPJSKesehatan belum optimal.

“Masih banyak orang sakit ditolak rumah sakit, antrean panjang masih terjadi, pembe­rian obat BPJS terbatas yang mengakibatkan buruh harus kembali menambah biaya obat, dan sebagainya. Semua itu harus dievaluasi. Iuran BPJS belum layak dinaikkan,” protesnya.

Lebih parahnya lagi, lan­jut Iqbal, di saat buruh sedang menuntut sistem INACBG’s dan Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang tarif untuk dicabut, karena menjadi pangkal rumah sakit dan klinik swasta tidak melayani pe­serta BPJS, serta amburadulnya pelayanan rumah sakit pemer­intah, malah BPJS Kesehatan menaikkan iuran.

“Tak satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi pemerintah.Malah pemerintah balik membalas dengan memaksakan kehendak lewat kebijakan-kebijakan yang membuat buruh kian terpuruk,” kritiknya.

Sementara Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS (FMP BPJS) Hery Susanto menilai, karena belum bekerja sesuai kewajiban, para jajaran Direksi BPJSKesehatan justru telah menunjukkan upaya poli­tisasi terhadap badan asuransi sosial itu.

Kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan pun dinilai Hery tidak layak dilakukan, se­bab tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, kinerja BPJSjuga masih buruk dalam mengelola keuangan yang di­himpun dari masyarakat melalui iuran BPJS yang sangat besar.

“Politisasi itu terlihat dari BPJS Kesehatan yang berori­entasi pada massifikasi peserta bantuan iuran (PBI) yang dis­ubsidi negara menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga mencapai 86,4j juta orang yang dinilai sebagai rentan miskin,” ungkap Hery.

Padahal, lanjut Hery, ber­dasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, warga miskin di Indonesia men­capai 25,8 juta orang. “Kemana dan siapa saja warga PBI/KIS ini, yang jumlahnya meledak melebihi jumlah warga miskin versi BPS?” ujarnya.

Kementerian Sosial yang mendata dan merekrut PBI/KIS, dinilai Hery, telah salah arah. Demikian pula Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang belum mampu mengurusi penye­diaan fasilitas kesehatan (faskes) dan pelayanan kesehatan di ru­mah sakit yang memadai.

Ini semua, lanjutnya, menjadi­kan masyarakat peserta BPJS Kesehatan hanya menjadi pe­lengkap penderita dari program BPJS Kesehatan yang digembar-gemborkan pemerintah.

“Hasilnya, BPJS Kesehatan mengaku rugi dan defisit ang­garan hingga triliunan rupiah, sehingga ada alasan bagi mereka menaikkan iuran dan tarif. Tentu saja langkah ini menyentak rasa keadilan masyarakat,” tandas Hery.

Karena itu, dia menolak ke­naikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak Presiden Jokowi agar memerintahkan Kemensos mengurangi jumlah PBI/KIS sesuai data BPS.

Herry juga minta presiden agar memerintahkan Kemenkes segera memperbaiki faskes dan pelayanan rumah sakit mitra BPJS. Serta membenahi sistem layanan BPJS, agar tak menjadi alat politik kekuasaan. (rmol/kin/pojoksulsel)

Sumber: sulsel.pojoksatu.id/Yakin Achmad/Rabu, 16 Maret 2016

(nahimunkar.com)