.

 

 

Silakan menyimak.

***

 

Isi Fatwa MUI Tentang Wajib Ikut Pemilu

 

(MUI: Golput Termasuk Perbuatan Dosa).

Jakarta (CiriCara.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata sudah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan umat Islam di Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan Presiden. Fatwa tersebut diputuskan pada tahun 2009, silam.

Ketua MUI KH Amidhan pun menyebutkan bahwa umat Muslim yang tidak ikut Pemilu itu sama saja sudah melakukan perbuatan dosa. Menurut Amidhan, Pemilu itu juga secara tidak langsung akan menentukan nasib umat Islam di Indonesia.

Baca juga: MUI: Golput Termasuk Perbuatan Dosa.

 Fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu itu diputuskan melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Salinan fatwa tersebut juga sudah dimuat dalam buku berjudul “Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975” yang diterbitkan oleh Erlangga.

Berikut isi fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu yang dibuat oleh MUI, seperti dikutip dari Republika.co.id:

 Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi

a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.

 b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu itu ditetapkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, 26 Januari 2009, silam. Karenanya, MUI pun kembali mengingatkan agar umat Islam di Indonesia agar tidak Golput. (YG)/ /ciricara.com

***

MUI: Golput Termasuk Perbuatan Dosa!

 by Mr.JUPEr

 Jakarta (CiriCara.com) – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan agar umat Islam mau menggunakan hak pilihnya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua MUI KH Amidhan Shaberah.

Amidhan mengatakan bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti Pemilu. Bagi yang tidak ikut Pemilu atau Golput (golongan putih), maka dianggap telah melakukan perbuatan dosa.

 “Golput termasuk perbuatan dosa karena sudah ada fatwa MUI yang mewajibkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Siapa yang tak mengerjakan perkara wajib berarti berdosa,” kata Amidhan, seperti dikutip dari Republika.co.id, Jumat (28/2/2014).

Amidhan menjelaskan bahwa Pemilu merupakan salah satu program untuk memperbaiki nasib bangsa dan juga nasib umat Islam. Karenanya, menurut Amidhan, umat Islam diwajibkan untuk mengikuti Pemilu yang dibuat untuk kebaikan tersebut.

 “Bagi umat Islam yang tidak bergerak atau melakukan sesuatu untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka itu termasuk perbuatan dosa,” ujar Amidhan.

 Fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti Pemilu itu sejatinya merupakan hasil ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga di Kabupaten Padang Panjang, Padang, Sumatera Barat. Fatwa wajib Pemilu itu ditetapkan pada tahun 2009 lalu.

Karena tujuan Pemilu itu dibuat untuk tujuan kebaikan, maka MUI menganjurkan agar semua umat Islam mau memberikan hak pilihnya. MUI berharap agar masyarakat Muslim bisa memilih pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia.

 Baca juga: Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

 Sekadar info, rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pemilihan legislatif pada 9 April 2014, mendatang. Sementara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014. (YG)/ ciricara.com/

***

Para penentang fatwa MUI berorasi

***

Berlandaskan Demokrasi, Haram Mengikuti Pemilu

BLORA, JAWA TENGAH (voa-islam.com) – Bertentangan dengan syariat Islam, umat muslim tidak boleh mengikuti pesta demokrasi dalam ajang pemilihan umum (pemilu). Demikian disampaikan Ustadz Abu Sifa’ Mustaqim. MA dalam Training The Islamic Leadership di Gedung Pertemua Markaz Yayasan Islam Al Ausath Blora, Blora, Jawa Tengah, Selasa (25/03/2014) kemarin.

“Adapun sebuah sistem Pemilu yang di dasarkan dengan Aqidah Demokrasi maka Haram mengikuti Pemilu yang bertentangan dengan syariat Islam,” tutur ustadz yang juga berprofesi sebagai motifator ini.

Menurutnya, sitem demokrasi yang mengagungkan suara rakyat itu bagian dari bentuk kemaksiatan kepada Allah. “Haram mengikuti sesuatu yang bermaksiat pada Allah,” tuturnya.

Pada kesematan tersebut, Ustadz alumni al-Azhar ini menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. “Hukum memilih pemimpin dalam Islam itu wajib, dan Umat Islam wajib hukumnya taat dan patuh dengan Pemimpin yang telah di angkat dan di baiatnya, karena masalah kepemimpinan itu adalah masalah yang sangat penting dalam Islam,” tuturnya.

Sehingga, menurutnya, memilih pemimpin itu wajib hukumnya, selama cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. “karena mengikutinya itu adalah bagian dari sumbangsih kita akan kepedulian terhadap umat selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam!.”

Tidak diragukan lagi bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang keikutsertaan memberikan hak suara dalam ajang pemilu. Ada sebagian yang menyatakan wajib seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Golput termasuk perbuatan dosa karena sudah ada fatwa MUI yang mewajibkan menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Siapa yang tak mengerjakan perkara wajib berarti berdosa,” kata Ketua MUI KH Amidhan, Kamis (27/2/2014).

Ada juga sebagian komponen umat Islam Indonesia berpendapat, ikut serta menggunaan hak suara hukumnya mubah saja.

“Pada prinsipnya, Pemilu yang merupakan hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih, adalah hal yang Mubah. Artinya, menggunakan hak pilih di dalam Pemilu Tidak Wajib, dan menghindarinya (tidak menggunakan hak pilih) Tidaklah Haram,” demikian isi surat keputusan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) terkait pemilu dan parlemen yang diterima redaksi, Ahad (23/03/2014) lalu.

Pandangan Majelis Mujahidin ini didasarkan realita bahwa sampai sekarang, “belum munculnya Parpol Islam yang secara terus terang dan tegas menjadikan Islam sebagai asas partainya, dengan tujuan utama dan satu-satunya adalah menegakkan syari’at Islam di lembaga negara dan pemerintahan,” tulisnya pada rilis yang ditandangani Drs. Muhammad Thalib selaku ketua dan Drs. Nashruddin Salim, S.H, M.H selaku Sekretaris Umum.

Keputusan yang tidak mewajibkan umat Islam Indonesia menggunakan suaranya tersebut juga didasarkan kepada kenyataan, partisipasi sebagian besar parpol di dalam Pemilu bermaksud untuk mengukuhkan sistem syirik, yaitu sistem demokrasi sekuler yang memisahkan negara dan agama, atau yang tidak peduli terhadap hukum hukum agama dan moral. [PurWD/voa-islam.com] Rabu, 2 Jumadil Akhir 1435 H / 26 Maret 2014 16:45 wib

***

HTI SOLO “GOLPUT sebagai pilihan politik terbaik”

Surakarta(Islamlagi) Akhad (02/03/2014) HTI Solo Raya mengadakan Halaqoh dan peradaban dengan tema “Golput, Antara Fatwa dan kepentingan politik” di Gedung Pertemuan Al Irsyad Pasar kliwon jam 08:00 – 11::30. Dalam kesempatan tersebut menghadirkan Fendy E. Wahyudi, SIP (Dosen Undip Semarang) sebagai pembicara yang pertama yang mana beliau menyampaikan Fakta dan realitas politik yang ada di Indonesia.

John Zaller berkata “dalam demokrasi itu sebenarnya Suara anda itu bukan suara anda yang sebenarnya, dan keinginan masyarakat masyarakat ditentukan oleh elit politik yang berkuasa.Ada tiga tipe orang melakukan Golput :
1. Tidak memilih adalah salah satu dari pilihan. 2. Memilih tidak akan membawa perubahan. 3. Golput sebagai pilihan politik terbaik.
dari sekian banyak orang yang golput dan semakian tahun semakin meningkatnya angka golput yang ada di Indonesia,kebanyakan mereka merasakan kekecewaannya terhadap mereka yang telah dipilih karena tidak ada perubahan sedikitpun stelah mereka terpilih.
Saya itu bingung dengan negara yang menganut sistem Demokrasi terutama di Indonesia, bahwa sebenarnya Fatwa menurut Demokrasi adalah Haram karena Fatwa itu bertolak belakang dengan demokrasi itu sendiri,demokrasi itu menjadikan suara terbanyak adalah keputusan yang akan diambil, sedangkan fatwa itu hanya diambil oleh beberapa orang.
Kalo ada yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah sistem kuno yang tidak cocok dengan zaman sekarang,maka demokrasi adalah sisitem yang jauh sangat kuno karena telah ada sekitar 6000 Tahun SM. Seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu Plato mengatakan : Dalam masyarakat demokrasi menyebabkan : 1. Orang-orng penghasut, karena kebanyakan masyarakat yang ada adalah mereka yang bodoh dari pada yang pintar,sedangkan yang bodoh mudah sekali di hasut dan dimanfaatkan orang-orang yang mempunyai kepentingan. 2. Tidak ada sedikitpun nilai baikdalam demokrasi itu sendiri. ((AG/AN) Islam Lagi , 3 Maret

***

 

KH AHMAD FAIZ “GOLPUT hukumnya WAJIB”

img_533d04d012b4b

Surakarta(IslamLagi) Sebagai pembicara kedua yaitu Drs K.H Ahmad Faiz (Ketua Lajnah Khusus Ulama HTI Solo Raya). Fatwa MUI tahun 2009 sebagai berikut : 1. Pemilu Umum Dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imaroh dalam kehidupan bersama. 3. Imamah dan Imaroh dalam islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4.Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa,jujur (shidiq),terpercaya (amanah),aktif dan spiratif (tabligh), mempunyao kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat islam hukumnya adalah wajib. 5.
Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir satu atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa MUI sangatlah rancau dan mengandung multi tafsir,disalah satu sisi ada yang mengartikan bahwa fatwa itu mengandung arti bahwa Golput adalah Haram akan tetapi disisi lain ada yang mengartikan bahwa Golput adalah wajib.

Orang awampun bisa menyimpulkan dari fatwa yang dikeluarkan MUI itu,kalo memag calaonnya tidak memenuhi syarat-syarat itu maka Golput adalah hukunya Wajib,sebagai mana yang sekarang terjadi di indonesia banyak calon yang tidak memenuhi syarat maka golput hukumnya Wajib tegasnya.

Sistem demokrasi dan islam itu sendiri bertentanagn 180 derajat karena demokrasi memang memberikan hak mengutarakan pendapat untuk merubah sistem demokrasi itu sendiri dengan sistem khilafah akan tetapi demokrasi tidak akan mengizinkan menerapkan khilafah yang kita tawarkan.
Kita bisa mengambil ibroh dari apa yang terjadi di Palestina,Mesir dll,ketika umat islam berhasil merebut kekuasaan melewati jalur demokrasi akan tetapi semua itu digagalkan karena masih berbenturan dengan sisitem organisasi itu sendiri. Menurut sisitem demokrasi entah tertuli atau tidak mengatakan bahwa hukum sholat itu adalah mubah bukan wajib,karena dalam sistem demokrasi walaupun dia islam dan tidak sholat itu adalah hak nya meraka masing – masing ,kalo dalam islam seandainya ada anak yang berusia lebih dari 10 tahun maka harus dipukul atau sekedar dikasih tahdzir agar memberikan rasa jera pada anak-anak agar tidak meninggalkan sholat lagi.

Demokrasi tidak bisa terlepas dari sekulerisme,liberalisme karena ujung-ujungnya demokrasi adalah nafsu duniawi saja,kemaren – kemaren MUI telah memfatwakan haramnya sekulerisme dan liberalisme dan semoga MUI juga segera mengeluarkan haramnya demokrasi. Ust yang juga sebagai pengasuh pondok ABA (Abdurrohman Bin Auf) Klaten ini menceritakan ketika beliau silaturrohim ke salah satu ulama klaten,beliau berkata “Seandainay ada orang islam yang terpilih menjadi bagian dari legislatif ketika mau memasuki ruang sidang paripurna harusya membaca do’a ketika henda masuk ke kamar mandi karena sama – sama kotornya kamar mandi dan ruang sidang paripurna. (AG/AN)islamlagi.com, 3 Maret

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 3.855 kali, 1 untuk hari ini)