by @TM2000Ronin

Ahok mencoreng imlek dengan perilaku korupnya pic.twitter.com/bGWD1tfzdh

BPK

Ahok mencoreng komunitas cina indonesia dengan keserakahan dan korupsinya pic.twitter.com/YzjTHeIRMM

tweet mayang baliga

Bapak Bangsa @TM2000Ronin08/02/2016 08:59:57 WIB

Ahok mencoreng nama baik jokowi dengan korupsi dan fitnahnya pic.twitter.com/wkFWuThPaL

ahokk

Bapak Bangsa @TM2000Ronin08/02/2016 09:01:01 WIB

Ahok merugikan negara dan rakyat dengan berbagai perampokannya di APBD pic.twitter.com/W1VVIgj2cN

joko

Bapak Bangsa @TM2000Ronin08/02/2016 09:01:41 WIB

Ahok secepatnya harus dibui dan dihukum mati pic.twitter.com/XjmQc1Kt0C

pengakuan ahok

Bapak Bangsa @TM2000Ronin08/02/2016 09:02:55 WIB

Ahok bukan saja koruptor tapi bahaya nyata terhadap keamanan dan keselamatan negara pic.twitter.com/pwVtwXsnLS

Bapak Bangsa @TM2000Ronin08/02/2016 09:40:39 WIB

Kronologi Lengkap Korupsi 400M Ahok Dalam Pembelian Tanah RS Sumber Waras” by @TM2000Ronin – Chirpstory chirpstory.com/li/302816 @

Berdasarkan investigasi BPK, Manajemen aset pada Pemprov DKI Jakarta ada kelemahan dalam pengelolaan dan sistem pengendalian intern

Kelemahan itu membuktikan Pemda DKI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Antara lain pada tanah & bangunan Pemprov DKI seluas 2,72 juta m2 dikuasai/ dijual pihak lain, mengakibatka kerugian negara Rp8,11 triliun.

Pengadaan alat peraga berbasis teknologi & buku tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah

Sehingga tidak dapat dimanfaatkan, mengakibatkan, pemborosan keuangan daerah/negara senilai Rp2,03 triliun.

Terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp15,08 miliar. Mayoritas kekurangan penerimaan berasal dari penerimaan pemprov DKI

Kerugian senilai Rp12,36 miliar terjadi pada 2 objek pemeriksaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dishub DKI Jakarta.

Pendapatan e-ticketing kartu prabayar belum dibayarkan 4 bank penerbit kepada Unit Pelaksana Transjakarta Busway sebesar Rp2,05 miliar.

Pemborosan keuangan daerah senilai Rp2,49 triliun, terjadi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Terdapat 35 bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas ±1.538.972m2 minimal Rp7,97 triliun yang digugat pihak ketiga melalui pengadilan

Sampai semester I tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta telah dinyatakan kalah untuk aset tanah seluas 67.239m2 minimal senilai Rp259,05 miliar

Akibat gugatan hukum tersebut, Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan aset tanah seluas ±1.538.972m2 senilai Rp7,97 triliun.

Tanah di 144 lokasi & bangunan kosong di atasnya minimal seluas 1.181.420,17m2 senilai Rp137,01 miliar telah dimanfaatkan oleh pihak lain

Atas pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga tersebut, Pemprov DKI tdk melakukan upaya baik itu pengamanan administrasi maupun langkah hukum

Akibatnya Pemprov DKI Jkta kehilangan aset tanah yang dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah seluas 1.181.420,17m2 senilai Rp137,01 miliar

Kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga mengakibatkan kerugian penerimaan daerah DKI Jakarta sebesar Rp789 miliar

Kepemilikan aset tidak didukung bukti sah. Aset tanah belum bersertifi kat atas nama Pemprov DKI seluas 17.392.884m2 senilai Rp98,88 triliun

BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA2013, menurun dari WTP

WDP karena : 1) realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan melewati batas yang ditentukan yaitu tanggal 15 Desember 2013

realisasi belanja tidak berdasarkan bukti diverifikasi melainkan rekapitulasi uang muka bendahara kepada pelaksana kegiatan

realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dengan kerugian senilai Rp59,23 miliar

Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 mengungkapkan terdapat 86 temuan senilai Rp1,54 triliun

Temuan tersebut terdiri atas temuan kerugian daerah senilai Rp85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp1,33 triliun

kekurangan penerimaan daerah senilai Rp95,01 miliar dan temuan 3E senilai Rp23,13 miliar

Pemberian status WDP pada pemprov DKI Jakarta adalah capaian TERBURUK sejak 5 tahun terakhir. Posisi Jakarta No. 2 terburuk setelah Kaltara

Abimantrono Anwar 

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.669 kali, 1 untuk hari ini)