foto fp Aswaja Garis Lurus

Buku tulisan Ahok berjudul “Merubah Indonesia” itu diantaranya diulas oleh Selamet HARIADI seorang penulis di kompasiana dengan judul:

Merubah Indonesia Ala Ahok, 19 September 2012 11:51:19 Diperbarui: 25 Juni 2015 00:14:06

Kutipan singkat yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut.

buku-ahok-merubah-indonesia

Beberapa waktu yang lalu saya mendapat buku semacam biografi dari salah seorang sahabat twitter, buku ini berisi perjalanan hingga pemikiran Ahok. Buku ini juga disertai VCD wawancara Ahok dengan Peter Gontha dalam acara di sebuah stasiun Televisi.

Saat Agama jadi Sandaran Memilih

 Ada bab yang cukup menarik dan mungkin bisa jadi perbincangan seru, yakni Ahok menghadapi pemilih islam.

Ditulisnya, ada Oknum Elite yang berlindung di balik ayat Suci agama Islam. Disitirnya Surah al-Maidah 51 yang isinya memilih pemimpin dari kaum seiman. Lantas ahok menanyakan ke teman-teman, saat ada orang muslim yang ingin membunuh nabi Muhammad SAW dengan berkoalisi dengan kelompok Nasrani dan kelompok Yahudi di tempat itu. Menurut beliau, jadi ini bukan untuk memilih Pemimpin pemerintahan karena NKRI adalah kepala Pemerintahan bukan Agama/Imam.

Ahok juga membahas bagaimana elite agama Kristen yang berlindung di balik ayat suci pula dengan lebih panjang, ini wajar karena beliau adalah juga beragama Kristen.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/selamethariadi/merubah-indonesia-ala-ahok_5517a9e8a333114907b65f2b

***

Dalam kalimat itu ada yang perlu dicermati:

Ditulisnya, ada Oknum Elite yang berlindung di balik ayat Suci agama Islam. Disitirnya Surah al-Maidah 51 yang isinya memilih pemimpin dari kaum seiman. Menurut beliau, jadi ini bukan untuk memilih Pemimpin pemerintahan karena NKRI adalah kepala Pemerintahan bukan Agama/Imam.

Apa yang ditulis Ahok dalam bukunya itu ternyata menjadi geger dan meresahkan masyarakat ketika Ahok mempidatokannya dengan ada kata-kata yang menjadikan Umat Islam tersinggung yaitu: “Dibohongin pakai surat al Maidah 51,…. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” . Sehingga MUI menyatakan sikap.

PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, “…Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

  1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
  2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
  3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
  4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai peimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
  5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpinadalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) Menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:

  1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
  3. Aparat penegak hukum wajibmenindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
  5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum
DR. KH. MA’RUF AMIN

Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg.

***

Pakar Hukum Pidana: Sudah Penuhi Unsur Pidana, Pernyataan Ahok Terkait Surat Al Maidah 51

JAKARTA: Pakar hukum pidana Dr Chairul Huda, SH, MH menyatakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama terkait QS Al Maidah ayat 51 sudah memenuhi unsur pidana. Ia menegaskan, cagub incumbent yang akrab disapa Ahok itu melanggar Pasal 156 a KUHP.

“Menurut saya, itu sudah masuk unsur pidana ya,” kata Chairul Huda, Selasa (25/10), seperti dikutip dari RMOL.co, Rabu (26/10).

Pasal tersebut berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” (SALAM-ONLINE)

***

Ahok Menodai Agama dan menyinggung perasaan Umat Islam

Di samping menodai agama, Ahok dinyatakan pula menyinggung perasaan Umat Islam oleh Ketua Umum PBNU, ketika dihadiri Presiden Jokowi di kantor PBNU di Jakarta, Senin, 7 November 2016 sore.  Sehingga Dewan Pertimbangan MUI mengeluarkan pernyataan sikap lebih tegas lagi.

Dewan Pertimbangan MUI Tegaskan Ahok Tidak Hanya Menghina Al-Quran, Ulama, Juga “Hate Speech” dan Intoleran . Pernyataan itu dikeluarkan di Jakarta, Rabu 9 November 2016 terkait perkembangan kasus Ahok yakni penistaan Al Quran.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 49.061 kali, 1 untuk hari ini)