Rosnida Sari bertemu dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin di Kementerian Agama guna menerangkan mengapa dia sementara harus meninggalkan Banda Aceh. Foto oleh Andreas Harsono


Apakah Pantas Menag Lukman Jadi Amirul Hajj (Pemimpin Haji) Indonesia tahun ini 437H/ 2016?

Beredar Surat Teguran MUI kepada Menag Lukman karena Dukung LGBT

Heboh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghadiri dan pidato di acara yang menghadiahi kelompok LGBT pada Kamis (25/8), beritanya makin santer. Dan tampaknya justru makin kentara bahwa sosok Menag Lukman membela LGBT.

Walau sudah dilayangkan surat teguran dari MUI kepada Menag Lukman atas kasus yang memalukan itu, namun tanda-tanda kapok belum tampak. Karena memang Menag Lukman dalam membela LGBT pernah sampai berkata yang tidak pantas sama sekali bagi orang Muslim.

Di antara perkataan Menag Lukman dan pendapatnya sebagai berikut:

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa meski homoseksualitas tidak dibenarkan oleh negara, itu adalah pilihan bebas tiap individu.

“Betul agama tidak mentolerir, tapi perilaku seperti itu juga bisa dimaknai sebagai pilihan,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Antara Jumat, 20 Maret 2015.

Miris ga’? Coba, mari kita ulangi perkataan Menag Lukman:

“Betul agama tidak mentolerir, tapi perilaku seperti itu (homoseksualitas, red nm)  juga bisa dimaknai sebagai pilihan,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Antara Jumat, 20 Maret 2015.

Kalu perkataan Menag Lukman itu diikuti, maka kumpul kebo (pergaulan bebas bagai suami isteri namun tanpa ikatan nikah) pun juga bisa dimaknai sebagai pilihan.

Betapa mengerikannya, ketika ucapan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum negara ini justru diucapkan oleh seorang menteri agama yang membawahi KUA se-Indonesia yang mengurusi soal perkawinan Muslimin se-Indonesia.

Pantaskah Menag pendukung homoseksualitas ini jadi Amirul Hajj?

Yang jadi persoalan pula, apakah bangsa Indonesia yang merupakan negeri paling besar jumlah Umat Islamnya sedunia ini ketika amirul hajjnya tahun ini 1437H/ 2016 adalah Menag Lukman yang merupakan sosok pendukung homoseksual seperti itu? Masih pula khabarnya dengan SK yang dia buat, tiap harinya mendapatkan uang saku Rp4 juta sebagai Amirul Hajj itu. Dan itu tentunya duit dari rakyat yang mayoritas adalah Muslim.

Berita tentang pembelaan Menag Lukman teradap LGBT dan teguran MUI terhadapnya serta kilah Menag Lukman dapat dibaca berikut ini.

***

Menag Tak Sependapat dengan MUI soal LGBT

JAKARTA, Indonesia — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa meski homoseksualitas tidak dibenarkan oleh negara, itu adalah pilihan bebas tiap individu.

“Betul agama tidak mentolerir, tapi perilaku seperti itu juga bisa dimaknai sebagai pilihan,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Antara Jumat, 20 Maret 2015.

Lukman membenarkan bahwa homoseksualitas memang dilarang, namun tidak serta merta hukuman bisa ditentukan.

“Kemnterian Agama tidak mentolerir hubungan seksual antara sejenis. Namun kemudian apakah perlu diberi hukuman sanksi maksimal sampai hukuman mati tentu perlu didalami lagi,” kata Lukman.

“Menurut hemat saya, sejauh itu belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebaiknya kita kedepankan pendekatan persuasif.”

Lebih lanjut lagi, Lukman mengatakan bahwa tiap orang bebas untuk memilih, meski kemerdekaan untuk memilih hendaknya bisa diarahkan dengan baik oleh agama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tak sependapat dengan fatwa mati MUI bagi kaum homoseksual. Selain menganjurkan pendekatan persuasif, Lukman mengatakan homoseksual adalah pilihan individu.

Fatwa mati MUI

Awal bulan ini MUI mengeluarkan rekomendasi hukuman mati bagi para pelaku homoseksual. “Sodomi, homoseksual, gay dan lesbi dalam hukum Islam adalah haram dan merupakan perbuatan keji yang bisa dikenakan hukuman hingga hukuman mati,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, 3 Maret. Hasanuddin juga mengatakan bahwa homoseksualitas menyakiti moral nasional dan meminta pemerintah untuk mendirikan pusat rehabilitasi bagi kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT).

Belakangan, pernyataan ini direvisi oleh Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya Cholil Ridwan. “Saya rasa itu wartawannya salah kutip. MUI tidak mungkin menerapkan itu,” kata Cholil sebagaimana dikutip oleh tempo.co.

Dua daerah sudah menerapkan hukuman untuk kaum homoseksual

Setidaknya sudah dua pemerintah daerah menerapkan hukuman bagi kaum homoseksual, yakni Aceh dan Palembang.

Pada September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang melarang hubungan sesama jenis. Bila ketahuan, maka akan dicambuk hingga 100 kali di depan publik. Hukum Syariah Islam ini berlaku untuk umat Islam dan non Islam.

Hukuman bagi kaum homoseksual juga diberlakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Warga Palembang yang ketahuan melakukan aktivitas homoseksual akan mendapat hukuman maksimal 6 bulan penjara dan denda Rp 5 juta.

BY UPR GO/asmarhusein.com/ Minggu, 28 Februari 2016

***

Beredar Surat Teguran MUI kepada Menag Lukman Karena Dukung LGBT

Eramuslim.com – Kehadiran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam ulang tahun ke-22 Aliansi Jurnalis Independen untuk menyampaikan orasi ilmiah berbuntut panjang.

Setelah memicu polemik lantaran dalam acara yang berlangsung pada Kamis (25/8) tersebut AJI menganugerahkan Tasrif Award untuk Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Inseksual, dan Queer (LGBTIQ) dan IPT 1965,  kini, beredar di media sosial surat teguran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditujukan kepada Menag.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, dan Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan itu memuat sejumlah poin penting dengan redaksi sebagai berikut :

“Pertama, menyesalkan kehadiran Saudara Menteri Agama  pada acara tersebut, karena di samping acara itu bukan menjadi tupoksi Kementerian Agama, juga LGBTIQ sudah difatwakan oleh MUI haram hukumnya dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, kehadiran Saudara pada acara tersebut sebagai Menteri Agama, sekaligus menyampaikan orasi kebudayaan dan memberikan apresiasi dan simpati kepada kelompok LGBTIQ, dapat  dipahami memberikan legitimasi keabsahan keberadaan  kelompok LGBTIQ.

Baik ditinjau dari segi agama, hukum, maupun sosial kemasyarakatan. Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Bapak sendiri pada rapat antara Komisi VIII DPR-RI dan Kementerian Agama (17 Februari 2016) menyatakan bahwa LGBTIQ sebagai masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga, kepribadian bangsa, serta ancaman potensial terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Dan pada rapat itu pula, Menteri Agama tegaskan bahwa masalah LGBTIQ mengancam generasi penerus. Bahkan LGBTIQ merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang religius.

Ketiga, ke depan kami mengharapkan kiranya Saudara lebih berhati-hati menghadiri setiap acara yang diselenggarakan berbagai pihak, sehingga tidak menimbulkan kontraproduktif  dengan perlindungan umat dan kemaslahatan bangsa.”

Sebelumnya, Menteri Agama telah mengklarifiskasi melalui pesan whatsap ihwal kedatangannya dalam acara itu.

Menag menulis, ”Saya diminta menyampaikan orasi kebudayaan dalam ultah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-22. Ternyata dalam acara itu juga diberikan tiga award, (Tasrif Award utk kategori lembaga/komunitas yg paling gigih memperjuangkan hak-haknya, Udin Award utk wartawan yg paling gigih dengan liputan atau kehormatan profesinya, dan SK Trimurti Award utk perempuan yg gunakan media utk berjuang).

Saya dan semua hadirin tak ada yang tahu siapa yg akan mendapatkan award di masing-masing kategori itu, sampai diumumkan pada malam itu.

Ternyata yg menjadi pemenang untuk memperoleh Tasrif Award adalah Komunitas LGBTIQ dan IPT. 
Saya tentu tak bisa intervensi apapun terhadap penetapan award yang masing-masing dilakukan oleh tim penilai tersendiri.

Saya menyampaikan orasi sama sekali tak menyinggung para pemenang award tersebut. Isi orasi saya justru mengingatkan media agar bersifat obyektif dan mengacu pada konstitusi NKRI yg masyarakatnya beragama dan beragam.

Demikian penjelasan saya. Marilah berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan zalim dan fitnah. *Lukman Hakim Saifuddin* (Menteri Agama).”

  • Bukankah setelah menyadari adanya award untuk kaum LGBT, Menteri Lukman harusnya segera keluar ruangan sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuannya. Namun yang dilakukan Menag malah tetap duduk adem ayem, seolah tak terjadi apa-apa. (ts)/

Sumber: eramuslim.com/Rabu, 28 Zulqa’dah 1437 H / 31 Agustus 2016

Di samping itu, telah tersiar pula berita:

Menag Lukman dalam Video Wawancara Jelas Mendukung Penghargaan untuk Kelompok LGBT

(nahimunkar.com)

(Dibaca 5.340 kali, 1 untuk hari ini)