Ditembah dengan kenyataan pahit:

15 Dari 19 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Berasal Dari Parpol Pendukung Jokowi

Inilah beritanya.

***

Ketum PPP Ditangkap KPK, Tagar #RommyJumatanDimana Trending Topik

Ketum PPP Pendukung Jokowi Ditangkap KPK/ foto al-viraal.com

KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Saat ini Rommy sedang berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal.

Seorang penyidik membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB hari ini, Jumat (15/3/2019). Polisi juga memberikan pembenaran.

“Benar,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dikonfirmasi, seperti dilansir detikcom.

Pemeriksaan Romi dan pihak-pihak lainnya dilakukan di Mapolda Jatim.

Rommy ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4468535/pimpinan-partai-yang-ditangkap-kpk-ketum-ppp-romahurmuziy

***

Penangkapan KPK terhadap Ketum PPP ini sontak heboh di sosial media.

Warganet di twitter meramaikan dengan tagar #RommyJumatanDimana yang kini menempati Trending Topik.

Tagar ini sebagai balasan olok-olokan yang kerap digunakan pendukung 01 terhadap Prabowo.

Kini berbalik menimpa koalisi 01.

Gusti Allah mboten sare.

Sing salah bakal seleh.

 https://al-viraal.com

***

Pengamat ingatkan kasus Rommy dapat lemahkan strategi TKN Jokowi-Ma’ruf

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago (Dok. pribadi)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kasus penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan konflik antara PSI-PDIP dapat melemahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

Karena itu dia menilai TKN Jokowi-Ma’ruf harus segera melakukan konsolidasi untuk merapatkan dukungan bagi kemenangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Koalisi Jokowi-Ma’ruf akan kehilangan fokus dan melemah karena kegaduhan internal dan tertangkapnya Ketum PPP,” kata Pangi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan terkait kasus Rommy, diperkirakan TKN akan dibuat sibuk dan fokus pada kasus hukum karena harus bekerja keras untuk menjaga dan mempertahankan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf karena kasus ini dengan mengelola emosi publik.

Pangi melanjutkan, pasca ini internal PPP akan sibuk pada pemulihan nama baik partai, dan yang lebih urgen lagi adalah akan ada perebutan kekuasaan atau pemilihan ketua umum baru pengganti Rommy.

“Nanti akan berlanjut pada konflik memperebutkan ketua umum di internal PPP. Belum nanti pengaruhnya pada mesin partai dan pemenangan pak Jokowi di Pilpres 2019,” ujarnya.

Pangi menjelaskan, peranan partai sangat penting dalam pemenangan Pilpres, sehingga kalau mesin partai mati maka kemenangan di pilpres akan mustahil dicapai.

Sementara terkait konflik PSI-PDIP, menurut Pangi akan melemahkan kekuatan karena diperkirakan akan menggangu soliditas dukungan.

Pangi mengatakan, PSI tidak memikirkan soliditas dukungan karena hanya ingin terkenal disebabkan elektabilitasnya di bawah elektoral.

“Karena itu mereka menyerang PDIP dengan harapan mereka ikut numpang tenar menaikkan elektabilitas, karena PDIP itu adalah mesin utama bersama beberapa partai yang lain,” katanya.

Untuk itu, Pangi mengingatkan, kalau konflik antar parpol pendukung Jokowi ini terus dibangun dan tidak dihentikan, maka akan mengganggu mesin-mesin partai untuk pemenangan Pilpres.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono

aceh.antaranews.com

***

Nah Loh! Ganggu Soliditas, AMPG Ingin PSI Dikeluarkan dari Koalisi

[PORTAL-ISLAM.ID] Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menuai kontroversi dari rekan satu koalisi pilpres.

Dalam pidato bertajuk “Festival 11” di Medan, Grace juga menyinggung buku karya Gurubesar Ilmu Politik Nothern Illinois University, Michael Buehler berjudul “The Politics of Sharia Law”.

Buku itu, kata Grace, menyimpulkan bahwa PDIP dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan syariah di seluruh Indonesia.

Grace juga mempertanyakan sikap partai nasionalis yang tidak mendukung rekomendasi NU untuk tidak menggunakan istilah kafir kepada kelompok non muslim.

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bahkan menilai pidato Grace telah mengganggu soliditas koalisi.

Wabendum PP AMPG Ahmad Irawan bahkan mendesak PSI keluar dari koalisi karena telah merugikan rekan-rekan yang lain. Dengan begitu, kata dia, PSI bisa lebih fokus untuk meloloskan diri dari ambang batas parlemen.

“Sebaiknya PSI dikeluarkan saja dari koalisi. Lebih baik PSI fokus meloloskan partainya ke parlemen karena keberadaan mereka juga tidak signifikan di lapangan membantu pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucap Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Maret 2019.

Ahmad yang juga caleg Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jatim V itu sangat keberatan dengan pernyataan-pernyataan Ketum PSI. Menurut dia, PSI seperti menggunting ikatan sejarah dan menyimpan kebencian yang akut terhadap keharmonisan masyarakat Indonesia.

“Keharmonisan yang terbangun berdasarkan prinsip mayoritas melindungi minoritas dan tidak meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik yang merangkul semua pihak. Jadi pernyataan dan serangan PSI hanya akan mengipasi bara dan menyebarkan kebencian terhadap UUD 1945 dan Pancasila,” bebernya.

Maka dari itu, dia mengingatkan agar rakyat Indonesia tidak terprovokasi dengan pernyataan Grace yang hanya bertujuan untuk menarik dukungan politik semata.

“Masyarakat harus disadarkan langkah-langkah PSI hanya menjadi alat penarik dukungan politik yang dapat mengancam kepentingan bangsa dalam jangka panjang,” tandasnya.

Sumber: RMOL/www.portal-islam.id Kamis, 14 Maret 2019

***

15 Dari 19 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Berasal Dari Parpol Pendukung Jokowi

ILUSTRASI – Kepala Daerah. (Foto: IST)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh dibilang menjadi ganjalan tersendiri bagi Joko Widodo yang kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Pasalnya, data menunjukkan 15 dari 19 kepala daerah yang terjaring OTT KPK berasal dari parpol pendukung Jokowi.

Kasus OTT terbaru kembali menimpa kader PDI Perjuangan, yang diketahui merupakan partai politik arus utama yang mengusung Jokowi. Komisi antirasuah menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang kini meringkuk di balik jeruji besi usai ditangkap tangan KPK pada Rabu 25 Oktober 2018. Dia ditangkap atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Sunjaya adalah kader PDI Perjuangan yang mengantarkannya menang di Pilkada Cirebon 2018.

Sebelum kasus Sunjaya terbongkar, nama Neneng Hasanah menggema di seluruh penjuru nusantara. Bupati Bekasi dari Partai Golkar ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap perizinan mega proyek Meikarta. Sialnya, Neneg tercatat sebagai tim sukses pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 sebelum akhirnya diberhentikan.

Sebelum Neneng, ada pula nama Setiyono, Wali Kota Pasuruan yang juga berhasil ditangkap KPK dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Data Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Istimewa)

Setiyono adalah kader Partai Golkar yang diusung partai beringin tersebut dan PDI Perjuangan. Dia juga tercatat sebagai Koordinator Wilayah Tim Kampanye Daerah (Korwil TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kota Pasuruan.

Bulan Juli 2018, KPK juga menangkap kader PDI Perjuangan, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap dalam kasus dugaan suap di lingkungan pemerintah daerah Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Adapun sejumlah nama lain kepala daerah dari parpol pendukung Jokowi yang tertangkap KPK di antaranya Bupati Tulungagung Sahri Mulyo (PDIP), Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (PDIP), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (diusung PDIP), Bupati Bener Meriah Ahmadi (Golkar), Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP), Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo), Bupati Bandung Barat Abubakar (PDIP), Bupati Lampung Tengah Mustafa (Nasdem), Bupati SubangImas Aryuminungsih (Golkar), Bupati Ngada Marianus Sae (PDIP) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP) dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Golkar).

Selebihnya terdapat nama lain seperti Bupati Sungai Tengah Abdul Latif (Berkarya), Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (PAN), dan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN). (eda/bbs)

Editor: Almeiji Santoso

https://nusantaranews.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 366 kali, 1 untuk hari ini)