Warga Muslim Uighur. (Foto: EPA/How Hwee Young)


BEIJING, iNews.id – Laporan terbaru berhasil mengungkap jika China meningkatkan belanja keamanan secara besar-besaran pada 2017 di wilayah Xinjiang, barat laut negara itu. Di wilayah itu, ratusan ribu Muslim diduga ditahan pemerintah komunis China.

Lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Jamestown, Foundation menyatakan, pengeluaran di daerah itu menjelaskan hampir semua pembangunan fasilitas terkait keamanan naik sebesar 213 persen antara 2016 dan 2017.

Sebelumnya, data satelit menunjukkan lonjakan fasilitas keamanan baru pada 2017.

Kendati demikian, China menyebut kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan.

Namun menurut data anggaran yang ditinjau oleh akademisi Jerman, Adrian Zenz, atas laporan tersebut, pengeluaran untuk pelatihan kejuruan di Xinjiang justru menurun sebesar 7 persen pada 2017, sementara pengeluaran untuk pembangunan terkait keamanan meningkat hampir 2,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Angka anggaran Xinjiang mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten dengan pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik yang sangat aman yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang (Uighur) dengan proses seminimal mungkin,” kata Zenz, seperti dilaporkan BBC, Rabu (7/10/2018).

Zenz sebelumnya mengatakan, berdasarkan dokumen pemerintah lokal, setidaknya beberapa ratus ribu dan mungkin lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di Xinjiang.

Perkiraan tersebut juga dikutip tim panel hak asasi manusia PBB awal tahun ini. China membantah fasilitas itu adalah kamp interniran.

Pejabat tinggi di wilayah itu malah mengatakan bahwa pendidikan kejuruan dan program pelatihan membantu orang untuk memikirkan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama.

Menurut pejabat daerah, pada kelas-kelas itu dibagikan pendidikan sejarah, bahasa, dan budaya China.

Mantan tahanan Uighur yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada BBC, mereka harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis di kamp-kamp, ​​dan membaca hukum secara benar atau menghadapi pemukulan.

Seorang pria mengaku ditahan pada 2015 setelah polisi menemukan gambar seorang perempuan mengenakan kerudung di ponselnya.

Zenz, seorang antropolog dan ahli kebijakan etnis China di Sekolah Kebudayaan dan Teologi Eropa di Jerman, juga menemukan kamp-kamp itu dibangun oleh organisasi yang sama yang mengawasi sistem pendidikan ulang tenaga kerja China yang kini telah dihapus.

Secara terpisah pada Selasa (6/11/2018), catatan hak asasi manusia China ditinjau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Menanggapi kekhawatiran Inggris, Prancis, Jerman, dan AS soal penahanan massal, perwakilan China, Le Yucheng, mengatakan negaranya tidak akan menerima tuduhan politik dari beberapa negara yang penuh dengan bias.

Dia menegaskan China harus bebas untuk memilih jalurnya sendiri ketika menyangkut hak asasi manusia.

AS sendiri menyatakan akan mempertimbangkan sanksi terhadap China atas kebijakannya, yang menurut Human Rights Watch melanggar hak atas kebebasan berekspresi, agama, dan privasi.

Editor : Nathania Riris Michico

***

China Legalkan Tempat Pengasingan Rahasia untuk 1 Juta Muslim Uighur

China diduga menahan lebih dari 1 juta warga Muslim Uighur di pusat tawanan masal. (Foto: Thomas Peter/Reuters)

BEIJING, iNews.id – Wilayah Xinjiang di barat China mengesahkan pengiriman warga minoritas Muslim Uighur ke tempat yang mereka sebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan”. Namun, negara-negara Barat menyebut tempat ini sebagai kamp penawanan besar-besaran.

Sebuah komite hak asasi manusia PBB baru-baru ini menyatakan pihaknya percaya China menahan lebih dari 1 juta warga Uighur di kamp-kamp rahasia. Namun klaim ini berulang kali dibantah oleh China.

Sebuah pasal baru ditambahkan pada undang-undang anti-ekstremisme Xinjiang, yang menyatakan pusat pelatihan itu dimaksudkan untuk “mendidik dan mentransformasi” tahanan.

“Pemerintah di tingkat daerah dapat mengatur pusat pelatihan kejuruan, untuk mendidik dan mengubah orang-orang yang dipengaruhi oleh ekstremisme,” demikian isi undang-undang tersebut.

Undang-undang anti-ekstremisme di kawasan itu berlaku sejak April 2017. Isinya melarang laki-laki dan perempuan Muslim memelihara jenggot yang dianggap “tidak normal” atau mengenakan jilbab di depan umum.

Muslim Uighur bahkan dilarang memiliki janggut dan memakai kerudung. (Reuters: Reinhard Krause)

Kecaman dunia internasional semakin meningkat setelah sejumlah laporan memuat penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya di China. Amerika Serikat (AS) bahkan mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap China.

China membantah pihaknya menahan warga Uighur di pusat pengungsian dan menyebut fasilitas semacam itu tidak ada. Namun mereka mengaku mengirim para pelaku tindak kriminal ke pusat pelatihan.

Sementara itu, mantan tahanan mengaku dipaksa keluar dari Islam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Partai Komunis. Dia juga menggambarkan fasilitas itu sebagai tempat indoktrinasi politik.

“Menjadi sebuah pembenaran retrospektif untuk penahanan massal orang-orang Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata James Leibold, pakar kebijakan etnis China di La Trobe University di Melbourne.

“Ini merupakan bentuk baru dari pendidikan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar tidak memiliki dasar hukum, dan saya melihat mereka mencoba menciptakan dasar hukum untuk kebijakan ini.”

China menyatakan Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan dan separatis Islam. Kerusuhan antara warga Uighur dan warga mayoritas Han menewaskan ratusan orang dalam beberapa tahun terakhir.

Secara terpisah, Xinjiang meluncurkan kampanye melawan produk halal, untuk menghentikan Islam mempengaruhi kehidupan sekuler dan memicu ekstremisme.

“Para pemimpin Partai Komunis Kota Urumqi memimpin para kadernya bersumpah untuk ikut berperang memerangi ‘pan-halalisasi’,” demikian pemberitahuan yang disampaikan di akun resmi WeChat milik Kota Urumqi.

Patroli keamanan Uighur berpatroli di Masjid Id Kah, Kashgar, daerah otonomi Xinjiang. (Foto: AP)

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga membutuhkan pejabat pemerintah dan anggota partai secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, bukan agama. Mereka juga meminta agar bahasa yang digunakan untuk berbicara di muka umum adalah bahasa Mandarin.

“Permintaan bahwa hal-hal yang halal tidak bisa benar-benar halal memicu permusuhan agama, dan memungkinkan Islam memengaruhi kehidupan sekuler,” demikian laporan Global Times.

Secara teori, warga China secara bebas mempraktekkan agama apa pun, namun mereka mengalami peningkatan pengawasan karena pemerintah berusaha membuat ibadah keagamaan berada di bawah kendali ketat negara.

Bulan lalu, muncul gambar salib yang dibakar dan diturunkan dari gereja-gereja Kristen di Provinsi Henan tengah. Dilaporkan beberapa salib-salib ini diganti dengan gambar Presiden China Xi Jinping.

Pada Agustus, pejabat lokal di wilayah otonomi Ningxia Hui mengumumkan akan menghancurkan sebuah masjid yang baru dibangun. Pengumuman ini memicu protes langka yang menarik ratusan jamaah.

Kemudian Partai Komunis merevisi peraturan yang mengatur perilaku anggotanya, mengancam hukuman, atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama.

Editor : Nathania Riris Michico

***

Amnesty Rilis Laporan soal Penahanan 1 Juta Muslim China, Isinya Miris

Polisi berjaga di Masjid Id Kah di Kota Kasghar, daerah otonomi Uighur, saat pelaksanaan Salat Id pada 2017 (Foto: AFP)

BEIJING, iNews.id – Lembaga hak asasi manusia Amnesty International merilis laporan mengenai penahahan 1 juta muslim Uighur di Xinjiang oleh Pemerintah China, Senin (24/9/2018).

Pemerintahan Partai Komunis menerapkan banyak pembatasan terhadap kelompok minoritas muslim atas nama perang terhadap ekstremisme dan separatis di provinsi itu.

Langkah keras ini justru berpotensi semakin memperuncing konflik dan berisiko memicu kebencian kelompok minoritas muslim terhadap Beijing. Keingina untuk memisahkan diri pun semakin besar.

Dalam laporan Amnesty disebutkan, pemerintah mengintensifkan kampanye pemaksaan massal, pengawasan yang ketat, indoktrinasi politik, serta asimilasi budaya secara paksa, demi menanamkan nilai-nilai komunisme.

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dari tahanan yang kabur dari kamp-kamp. Mereka mengaku ditahan karena melanggar peraturan yang melarang jenggot, menggunakan cadar, serta kepemilikan Alquran yang tak sah.

“Ratusan ribu keluarga tercabik-cabik oleh tindakan keras ini. Mereka putus asa untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Sudah saatnya pihak berwenang China memberikan jawaban,” kata Nicholas Bequelin, direktur Amnesty International Asia Timur, dikutip dari AFP.

Amnesty mewawancarai beberapa mantan tahanan yang mengatakan mereka dimasukkan ke tahanan, disiksa, dan dipaksa menyanyikan lagu-lagu politik serta mempelajari Partai Komunis.

Amnesty juga menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban China atas tragedi Xinjiang ini.

Laporan Amnesty ini juga sejalan dengan temuan tim panel PBB yang menyelidiki diskriminasi rasial terhadap muslim Uighur. Isinya, banyak orang yang ditahan hanya karena berhubungan dengan anggota keluarga mereka di luar negeri serta mengucapkan selamat hari besar Islam di media sosial.

Pemerintah China membantah laporan mengenai kamp penahanan. Namun bantahan itu dimentahkan dalam bentuk dokumen-dokumen pemerintah yang bocor serta kesaksian tahanan yang melarikan diri.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengecam pelanggaran berat terhadap muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp.

China memperketat aturan soal praktik menjalankan agama. Korbannya tak hanya umat Islam, tapi Kristen bahkan umat Budha.

Awal bulan ini, Beijing mempertimbangkan pembatasan konten religius secara online, seperti gambar orang yang berdoa.

Pengawasan negara terhadap agama telah meningkat dalam upaya untuk membendung ekstremisme. Pihak berwenang menghapus simbol-simbol Islam seperti bulan sabit di ruang publik di daerah dengan populasi muslim yang besar.

Umat Kristiani juga menjadi target tindakan keras, dengan menutup gereja yang dianggap ilegal. Simbol keagamaan seperti salib di gereja-gereja Provinsi Henan melihat diturunkan serta umat Kristiani dilecehkan.

Editor : Anton Suhartono

Sumber : inews.id

(nahimunkar.org)

(Dibaca 638 kali, 1 untuk hari ini)