Ilustrasi

.

  • Surat Kuasa FPJP Century yang Melibatkan Boediono
  • SBY dibalik kasus Century?
  •  FPJP Bank Century Merugikan Negara Rp 7,4 Triliun

Inilah beritanya

***

SBY Tahu Proses Pengucuran FPJP Century

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tahu mengenai adanya tindakan dan proses penyelamatan Bank Century melalui pengucuran Fasiltas Pengadaan Jangka Pendek (FPJP) tahun 2008 lalu, meski saat itu tengah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS).

Hal itu sebagaimana terungkap dalam rekaman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI medio 16 November 2008 lalu yang diputar di persidangan lanjutan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (9/5).

Boediono saat memimpin RDG membeberkan bahwa dirinya sudah melaporkan proses penyelamatan Century saat itu. Nah, setelah rapat itu, kata Boediono, dia dan jajaran BI akan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyampaikan situasi dan BI akan melakukan langkah awal sebelum ada keputusan KSSK pada malam harinya.

“Setelah itu saya melaporkan juga kepada presiden, hari Kamis saat tidak ikut kriling itu resiko akan besar, ada macam-macam. Waktu presiden mendarat di Tokyo, saya melaporkan dan berikan arahan-arahan, Intinya ya ambil tindakan tepat, cepat tapi intinya jangan sampai ada dampak yang bisa mengganggu,” kata Boediono seperti terdengar dalam rekaman RDG.

Dalam rekaman itu terungkap juga bahwa Presiden SBY aktif menanyakan perkembangan Century meski melalui perwakilan yang tidak disebutkan jelas dalam rekaman.

“Bukan beliau, tetapi ngecek lagi, apa yang dilakukan dan yang terjadi. Saya katakan, itu hari Jumat pagi, nggak ada apa-apa paginya. kemudian saya minta mengecek di KBI, kemudian dari pak Harga ada laporan, tidak ada bank panic,” terangnya.

Selain itu, dalam rekaman tersebut juga terungkap bahwa laporan kembali dilakukan Boediono ketika SBY mendarat di Washington. Laporan itu isinya tidak ada bank panic, meski ada beberapa hal, yakni sedikit rush di Palembang

“Saya juga dengan wapres, hari Kamis dia nelpon. Kita akan melakukan yang saya sampaikan untuk menjaga ini. Bahwa tidak ada bank panic juga saya forward kepada beliau pada hari Jumat-nya,” terang Boediono masih dalam rekaman itu.[wid]

Jum’at, 09 Mei 2014 , 14:46:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

***

Nih, Surat Kuasa FPJP Century yang Melibatkan Boediono

Kamis, 11 April 2013 – 09:25

Jakarta, Seruu.Com – Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono berperan penting dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century.

Dokumen dengan nomor surat Dewan Gubernur No.10/68/Sr.Ka/GBI itu berisi surat kuasa terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century. Tiga orang yang diberi kuasa Boediono adalah Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter Eddy Sulaeman Yusuf, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng, dan Kepala Biro Operasi Moneter Dody Budi Waluyo.

Berikut isi salinan surat dimaksud.

Bank Indonesia: Dewan Gubernur No.10/68/Sr.Ka/GBI Surat Kuasa

Yang bertandatangan di bawah ini:
BOEDIONO, Gubernur Bank Indonesia bertempat tinggal di Jakarta; bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Pimpinan Dewan Gubernur BI dan dengan demikian mewakili BI berdasarkan Pasal 39 UU 32 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008, dengan ini memberi kuasa kepada;

1. Eddy Sulaiman Yusuf, Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter bertempat tinggal di Jakarta.

2. Sugeng, Kepala Biro Pengembangan dan Pegaturan Pengelolaan Moneter, bertempat tinggal di Jakarta

3. Dody Budi Waluyo, Kepala Bior Operasi Moneter, bertempat tinggal di Jakarta.

Untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ————  KHUSUS——– Untuk dan atas nama BI menandatangani Akta Gadai dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek PT Bank Century Tbk secara notariil berikut segala perubahannya, sesuai dengan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan atas Peraturab BI No 10/26/PBI/200 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum.

Jakarta, 14 November 2008

Yang menerima kuasa
Eddy Sulaeman Yusuf, (ttd)
Sugeng (ttd)
Dody Budi Waluyo (ttd)
Yang memberi Kuasa
BOEDIONO (ttd)

– See more at: http://utama.seruu.com/read/2013/04/11/157025/nih-surat-kuasa-fpjp-century-yang-melibatkan-boediono#sthash.aSzCpnK7.dpuf

***

SBY dibalik kasus Century?

WASPADA ONLINE

Monday, 03 March 2014 23:37

JAKARTA – Inisiator hak angket Bank Century, Akbar Faisal mengatakan, ada tiga alat bukti yang dapat mendefenisikan pertanggungjawaban pemberian dana talangan ke bank gagal tersebut, berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akbar menyatakan, hal itu berdasarkan hasil temuan tim pengawas skandal Bank Century bentukannya itu.

”Sudah ada tiga alat bukti yang mengatakan, Presiden (SBY) tahu (tentang penggelontoran dana ke Bank Century). Surat keterangan dari (mantan Menteri Keuangan) Sri Mulayani dan pernyataan Boediono mengatakan, (pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun) itu menjadi tanggung jawab presiden,” terang Akbar, saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Pertanggungjawaban presiden itu pun, sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).Akbar menambahkan, saat ini, kerumitan penyelesaian Bank Century tersebut, sebenarnya sudah terurai. Meski pun masih ada informasi yang hilang, tetapi, ujar dia, Timwas sudah punya keterangan resmi dari para terkait.

Keterangan itu, dapat mengerucut pada nama penanggungjawab pemberian izin keluarnya dana bantuan ke Bank Century itu. Menurut Akbar, informasi yang hilang itu berada dalam kotak rahasia tersangka korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum. Anas dikatakan Akbar, sudah mengaku dalam pemeriksaan perkara di KPK awal Februari lalu.

Dikatakan Akbar, Anas tahu banyak informasi ‘gelap’ tentang larangan timwas Century DPR, mengarah kan pencarian fakta skandal itu ke lingkaran Istana Presiden.

”Anas tadinya kan Ketua Fraksi Partai Demokrat. Anas mengakui meminta agar (waktu itu) kasus Bank Century tidak ‘lari’ ke lingkaran presiden,” ungkap Akbar. Untuk itu, Akbar meminta Anas untuk bicara mengenai mega skandal korupsi itu.

Dikabarkan sebelumnya, KPK menyatakan berkas perkara bailout Bank Century sudah lengkap atau P21. Pekan ini, Kamis (6/3) akan mulai sidang perdananya.

Tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendana Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya sudah dinyatakan P21. “Sidangnya rencana digelar tanggal 6 Maret,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, ketika dihubungi, hari ini.

Sidang perdana itu akan mendudukan sebagai terdakwa, mantan Deputi IV Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter Budi Mulya. Meski baru menyangkakan Budi, namun KPK menyatakan aktor-aktor intelektual di balik kasus itu akan terungkap dalam dakwaan Budi.

“Lihat saja saat nanti dakwaan yang dibacakan. Semuanya nanti akan diungkapkan. Lihat saja menarik atau tidak di dalam dakwaan nanti,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas.

Adapun penyelesaian berkas perkara FPJP Bank Century ini molor dari jadwal yang sebelumnya dijanjikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang pernah menjanjikan kasus tersebut akan masuk ke pengadilan pada akhir Januari 2014 ini.

“Diharapkan pada pertengahan Januari proses pemeriksaan selesai dan akhir Januari kajian diterima dan kemudian dinaikkan ke pengadilan,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus FPJP Bank Century ini telah merugikan negara sebanyak Rp7,4 triliun. Bukan Rp 6,7 triliun sebagaimana diberitakan selama ini.

Rincian kerugian itu, yakni Rp689,39 miliar dalam pemberian FPJP dari BI kepada Bank Century pada 14, 17, dan 18 November 2008. Serta sebanyak Rp6,76 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Nilai Rp6,76 triliun itu merupakan keseluruhan penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century selama periode 24 November 2008 sampai dengan 24 Juli 2009./ WASPADA ONLINE

***

FPJP Bank Century Merugikan Negara Rp 7,4 Triliun

on Jumat, 07 Maret 2014 08:41.

JAKARTA, KAWANBISNIS – Sidang perdana dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century dengan  terdakwa adalah mantan Deputi IV Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Devisa dan Moneter, Budi Mulya Jumat (7/3/2014) akan digelar .

Dalam persidangan nanti akan ada nama-nama lain yang nantinya akan dibacakan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntuntut Umum (JPU) KPK. Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Di dalam dakwaan itu bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lainnya. Dikualifikasi di situ ada cukup banyak nama. Ada sekitar 5-6 orang,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat dihubungi Kawanbisnis.com.

Namun Bambang sendiri enggan menyebutkan lebih akurat tentang nama-nama tersebut yang diduga ikut terkait dalam kasus ini.

“Kalau bersama-sama termasuk yang 5-6 orang itu, nanti Anda bisa lihat di surat dakwaan. Pokoknya 5-6 orang itu adalah orang yang berkaitan dengan rekan kerjanya, BM (Budi Mulya),” tandas Bambang.

Akibat kasus ini Budi Mulya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus FPJP Bank Century telah merugikan negara Rp 7,4 triliun. Bukan Rp 6,7 triliun sebagaimana diberitakan selama ini.

Rincian kerugian itu yakni Rp 689,39 miliar dalam pemberian FPJP dari BI kepada Bank Century pada 14, 17, dan 18 November 2008, serta sebanyak Rp 6,76 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Penulis: Fitria Komalasari
Editor: Retna Trilediana Rahmadona/kawanbisnis.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.313 kali, 1 untuk hari ini)