Beritanya sebagai berikut:

Terus Dikorupsi NU Siap Boikot Pajak

Cirebon – Pangurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengancam akan merilis fatwa yang melarang umat Islam membayar pajak jika pajak dari rakyat terus dikorupsi. Ancaman ini akan dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2012 di Cirebon 15-17 September 2012.

“Bayar pajak sebenarnya tidak wajib dalam Islam. Tapi menjadi wajib karena kami taat pada pemerintah, tapi dengan syarat pemerintah harus memanfaatkan pajak itu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jumat malam, 14 September 2012.

Selama ini, menurut Said, duit pajak yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang tak kembali ke masyarakat karena dikorupsi. “Kalau ditemukan sangat banyak yang dikorupsi, timbul pertanyaan masih wajibkah bayar pajak. Faktanya kebocoran pajak sangat parah,” Said Aqil mengatakan.

Karena itu, ucapnya, pihaknya akan membahas kewajiban pajak dalam forum bahtsul masail, sebuah forum yang terdiri dari para kyai untuk membahas persoalan terkini yang dianggap mendesak. “Hasilnya berupa rekomendasi pada pemerintah,” katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU, Marsyudi Syuhud menambahkan, pihaknya telah berulangkali mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertajam giginya saat memberantas korupsi. Bahkan PBNU juga telah merilis fatwa kyai tak boleh menyolati koruptor. “Wacana pajak ini akan menaikkan tensi lagi,” katanya.

Persoalan pajak ini akan mulai dibahas besok dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, yang berlangsung 15-17 September 2012. Mereka juga akan membahas sejumlah undang-undang yang dinilai merugikan rakyat.

DWI RIYANTO AGUSTIAR

TEMPO.CO, -JUM”AT, 14 SEPTEMBER 2012 | 20:48 WIB

***

NU Ancam Boikot Pajak, Presiden SBY ”Gerah”?  

Cirebon – Wacana pemboikotan pajak oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ”gerah”.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sampai meminta staf khususnya untuk menanyakan persoalan ini secara langsung ke dirinya.

“Staf khusus Presiden SBY yang mengontak saya, namanya Yusuf (staf khusus presiden bidang energi dan pangan). Melalui dia Presiden bertanya soal diskusi tentang pajak,” kata Said Aqil di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad 16 September 2012.

Said Aqil menjelaskan saat ini memang sedang berlangsung Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan itu, para ulama mengkaji ulang kewajiban masyarakat membayar pajak.

Said Aqil mengatakan pajak perlu dikaji lagi karena selama ini duit dari masyarakat itu selalu dikorup. “Setelah melihat indikasi ada kebocoran pajak, ditinjau kembali kewajiban pajak,” katanya.

TEMPO.CO,SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 | 10:14 WIB

***

MUNAS NU: Ini Dia Klarifikasi NU Soal Boikot Pajak

CIREBON: Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengalu sudah dihubungi pihak Istana Presiden dan sejumlah pejabat terkait wacana boikot membayar pajak.

“Pihak Istana sudah meminta klarifikasi dan sudah saya jelaskan ini sebuah warning untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara, mereka memahami” ujar Said, hari ini (17/09).

Selain staf khusus Istana, Said juga mengaku sudah dihubungi utusan dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Dirjen Pajak. Sejumlah tokoh masyarakat juga menanyakan mengenai wacana ini.

Said mengatakan peringatan boikot membayar pajak bertujuan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara agar lebih baik.

Boikot membayar pajak menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU. Said mengatakan Islam tidak mewajibkan umatnya membayar pajak, namun membayar zakat. Selama ini, warga NU taat membayar pajak karena tunduk terhadap aturan pemerintah.

Namun, jika hasil pajak dan dana dalam APBN terus menerus dikorupsi, maka ketaatan membayar pajak itu perlu ditinjau ulang.

Said Aqil mengatakan NU akan memberikan kesempatan dalam setahun kedepan bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan uang negara hasil pajak.

Dalam sidang komisi Munas NU yang membahas masalah itu, hingga tadi malam,  juga muncul pendapat jika NU akan merekomendasikan agar pengelolaan dan penyaluran pajak juga mengambil semangat dalam sistem zakat.

Artinya, kesejahteraan rakyat terutama golongan fakir miskin harus mendapat prioritas dalam alokasi dana hasil pajak yang tecermin dalam APBN.

Rencananya, Said Aqil akan menyerahkan rekomendasi hasil Munas NU kepada Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono setelah memberikan arahannya pada pukul 10.00 WIB. (Bsi)

Asep Dadan Muhanda

bisnis.com, Senin, 17 September 2012 | 09:36 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 820 kali, 1 untuk hari ini)