Previous Post
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook
Read on Mobile

Tetap Ajukan Banding, Kejagung Dinilai Ingin Ahok Bebas

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/4). Rapat tersebut membahas berbagai persoalan terkait penanganan tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan termasuk penanganan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017. AKTUAL/Tino Oktaviano


Jakarta – Sekretaris F-PAN DPR Yandri Susanto, menyatakan sikap Kejaksaan Agung yang tetap mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai aneh.

Pasalnya, Ahok sendiri selaku terpidana sudah menerima vonis tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan banding setelah mencabut rencana awal.

“Apa yang menjadi landasan utama jaksa, kalau mau dilihat dari tuntutan kan sudah lebih dari tuntutan jaksa, biasanya jaksa banding jika putusannya lebih rendah dari tuntutan, ini kan udah lebih tinggi,” tegas Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).

Menurutnya, sikap ngotot Kejaksaan Agung justru menimbulkan pertanyaan terkait independensi kejaksaan dalam penegakan hukum.

“Kita pertanyakan independensi jaksa menjadi sesuatu pertanyaan publik, kenapa mereka ngotot untuk banding, apa pengen Ahok bebas atau mau lebih ringan dengan hukuman yang ada sekarang?,” ujar dia.

“Kita juga enggak jelas, maka memang untuk menghilangkan, menghentikan debat publik semua itu, sebaiknya ya jaksa tidak banding memang, menghentikan semua polemik sekarang,” pungkas Yandi.

(Novrizal Sikumbang)

By: Soemitro / aktual.com

***

Sejak Awal JPU Sudah Curang dalam Kasus Ahok

Pada gelar perkara di Mabes Polri, diajukan dua pasal. Yaitu Pasal 156 a KUHP (ujaran kebencian dalam tanda kutip versi KUHP, delik formil) dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE (ujaran kebencian, delik aduan).

Oleh JPU, Pasal 28 ITE itu dihilangkan, diubah menjadi Pasal 156. Padahal, Pasal 28 UU ITE itu sebagai pasal berlapis “ujaran kebencian” hanya berbeda delik dan bukunya. Pasti sukar Ahok lolos dari pasal berlapis seperti itu. Jadi sejak awal JPU sudah curang. Dan berikutnya, JPU pindah dari dakwaan primernya ke subsidernya.

Di tangan JPU ditukangi dengan cara menghilangkan pasal berlapisnya, Pasal 28 UU ITE diganti pasal exit door, yaitu Pasal 156 KUHP, pintu darurat penyelamatan Ahok. Hanya itu cara satu-satunya. Canggih Ali Mukartomo. Besok-besok saya mau pakai dia untuk selamatkan klien.

Cuma Budi Dwiarso terlalu jeli untuk ditipu. Ia tak mau menari di gendangnya JPU yang disetir Jakgung selaku pendukung Ahok.

Hasilnya dari 5 hakim, 2 hakim disenting opinion. Akibatnya, 2 hakim disenting tak beroleh promosi jabatan dari Mahkamah Agung. Bravo MA.

(Dagelan Ala Jaksa Agung

Oleh Djoko Edhi Abdurahman (Mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU) – ( Sabtu, 13 Mei 2017 – 08:54:44 WIB ) di Rubrik TSNongkrong – www.teropongsenayan.com https://www.nahimunkar.org/memblejeti-jaksa-agung-dan-jpu-kasus-ahok/ ).

ilustrasi teks KUHP Pasal 156a/ inewstv/youtube

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.407 kali, 1 untuk hari ini)
Next Post

Related Post

Sejak Awal JPU Sudah Curang dalam Kasus Ahok
Pada gelar perkara di Mabes Polri, diajukan dua pasal. Yaitu Pasal 156 a KUHP (ujaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *