Alfian Tanjung saat berpidato tentang ancaman PKI. Tangkapan layar /YouTube

Polisi berpendapat vonis yang diberikan kepada Alfian Tanjung dalam perkara ujaran kebencian terhadap PDI Perjuangan bukanlah putusan bebas, melainkan putusan lepas. Putusan Mahkamah Konstitusi telah melegalkan upaya kasasi, bukan banding, terhadap putusan lepas atau bebas sekalipun.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis lepas kasus Alfian Tanjung ihwal kicauannya di Twitter pada Januari 2017 silam. Meski perbuatannya dinyatakan terbukti, apa yang dilakukan tersebut dinilai bukan tindak pidana.

Alfian pun “bebas” dari tuntutan jaksa, pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, karena dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah direvisi dengan UU Nomor 19/2016.

“Mengadili, menghukum terdakwa Alfian Tanjung, menyatakan perbuatan terbukti namun bukan hukum pidana. Maka Alfian bebas dari tuntutan hukum,” ujar ketua Majelis Hakim, Mahfudin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018), dilansir Viva.

Mahfudin menyatakan Alfian terbukti membuat pernyataan di akun Twitter dengan menyebut “85 persen kader PDIP adalah pengikut PKI”. Tetapi menurut majelis hakim, perbuatan Alfian dinilai sekadar melaksanakan Tap MPRS/2005/1966, yang berisi larangan terhadap keberadaan paham komunisme dan penyebarannya di Indonesia.

Majelis juga menyatakan Alfian Tanjung tidak terbukti melakukan ujaran kebencian lewat cuitannya di Twitter karena hanya menyalin tempel (copy-paste) konten dari salah satu media yang tak terdaftar di Dewan Pers. Belum jelas apa nama media dimaksud, atau kapan kontennya dipublikasikan.

Ihwal cuitan copy-paste, kepolisian tetap menganggap pernyataan Alfian dalam kicauan itu bersifat komentar pribadi dan dapat dilihat orang lain sehingga menyebabkannya dilaporkan ke polisi.

“Cuitan itu person, objektif pribadi. Sehingga ketika anda mencuit, artinya anda tahu apa yang didistribusikan, ditransmisikan, dapat diaksesnya oleh orang lain,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, Rabu (30/5).

Pihak kepolisian pun menilai, Alfian Tanjung bukan diputus bebas, melainkan mendapat putusan lepas atau onslag. Dua jenis putusan itu hampir sama, tetapi berbeda. Seperti dinyatakan majelis hakim, “perbuatan (Alfian) terbukti namun bukan hukum pidana”.

Terhadap fakta itulah, putusan terhadap Alfian disebut bersifat onslag. Berbeda dengan putusan bebas yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan bukti-bukti persidangan.

“Jadi teman-teman, ketika ingin membuat berita, bukan bebas, tapi lepas. Kenapa lepas? Karena hakim melihat apa yang dilakukan oleh Alfian Tanjung bukan merupakan tindak pidana, tetapi ada wujud perbuatannya…” jelas Kombes Adi Deriyan (Detikcom, 30/5).

Setelah persidangan, pihak jaksa menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi. Sementara Alfian menyatakan menerima putusan tersebut, dan merasa putusan itu sudah objektif. Meski demikian, tim penasehat hukum Alfian siap menghadapi proses hukum selanjutnya bila jaksa mengajukan kasasi.

Adapun terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali. Pasal 67 KUHAP mengecualikan upaya hukum banding terhadap putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pengadilan dalam acara cepat di pengadilan tingkat pertama.

Namun, seperti dijelaskan Hukumonline, upaya hukum kasasi bisa dilakukan berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012, dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

Tentang klaim Alfian soal PKI dan PDIP

Alfian ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian di media sosial setelah dilaporkan warga Jakarta, Tanda Pardamean Nasution ke Polda Metro Jaya pada Februari 2017.

Jaksa menuntutnya 3 tahun penjara, denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Alfian dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a ayat 2 UU 19 tahun 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa menilai tindakannya menimbulkan kebencian dan merugikan PDIP.

Tokoh yang konon sudah menekuni sejarah PKI selama 30 tahun itu dalam pembelaannya pada 2 Mei 2018 silam, menyatakan apa yang dia dilakukan semata-mata sebagai bentuk kekhawatirannya terhadap kebangkitan PKI di Indonesia.

Saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 31 Mei 2017 silam, pengacara Alfian menjelaskan bahwa pernyataan kliennya lewat akun Twitter @Alfiantmf itu bukan tanpa dasar. Ia mengklaim pada 2002 ada kader PDIP yang berkata bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia yang memilih PDIP.

“Tahun 2002 di Lativi, ada salah satu kader PDIP yang namanya Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia, dan itu pun menurut yang bersangkutan semua itu memilih partai tersebut,” ucap Abdullah Alkatiri, salah seorang tim penasehat hukum Alfian yang dilansir Viva (1/6/2017).

Pasca-pembacaan putusan kemarin (30/5), Alfian kembali menegaskan apa yang disampaikannya berasal dari pernyataan Ribka Tjiptaning Proletariyati. Keberadaan Ribka di PDIP, diklaimnya salah satu bukti bahwa PDIP disusupi kader PKI.

“Apa yang saya sampaikan melalui Twitter adalah pernyataan dari Ribka Tjiptaning, seharusnya dia yang disidang karena pernyataannya melanggar hukum,” ungkapnya usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Tribunnews, Rabu (30/5).

Ribka, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari PDIP, memang pernah diwawancarai stasiun televisi Lativi (sekarang TVOne) pada 2002 tentang nasib keturunan anggota PKI. Dalam wawancara, ia menyebut angka perkiraan, namun tak mengatakan bahwa angka tersebut adalah jumlah kader PKI. Pun tak menyinggung jumlahnya di PDIP saat ini.

Dalam rekaman wawancara yang masih bisa ditemukan di YouTube, jurnalis La Tivi,Safari ANS, bertanya kepada Ribka, “…berapa jumlah orang yang senasib dengan Anda begini, yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua, mungkin karena paman, dan sebagainya…?”

Jawaban Ribka saat itu, “… perkiraan, tapi hampir tepat begitu, itu kalau baru anaknya saja, dari jumlah orang tuanya dan saya telah meneliti betul, 15 juta lebih, belum cucunya…” Dari tanya jawab itu, Ribka pun mengiyakan saat Safari ANS menyebut perkiraan angka 20 juta keturunan anggota atau kader PKI.

Ia memang menyatakan setuju dengan pencabutan Tap MPRS/2005/1966, yang melarang keberadaan paham komunisme dan penyebarannya di Indonesia. “Pembubaran sebuah partai harusnya diatur dengan Undang-undang,” katanya.

Namun, tak ada kutipan mengenai berapa banyak jumlah kader PDIP yang merupakan kader atau keturunan partai terlarang itu, seperti diklaim Alfian atau tim pengacaranya.

Sumber: beritagar.id / Rahadian P. Paramita

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.898 kali, 1 untuk hari ini)