Kasus Ahok, Polisi Jangan Sia-Siakan Kepercayaan Masyarakat

Kasus Ahok gubernur DKI Jakarta yang dilaporkan ke polisi oleh sejumlah ormas Islam dan elemen masyarakat karena dugaan menghina Al-Qur’an alias penodaan agama, jangan sampai disia-siakan oleh pihak polisi.

Kepercayaan masyarakat untuk menempuh jalur hukum hingga melaporkan kasus sangat sensitif dan serius ini perlu dihargai, apalagi umat Islam masih mampu menahan diri di kala MUI Pusat telah menyuarakan secara resmi bahwa Ahok telah menghina Al-Qur’an dan ulama. (lihat Resmi! MUI Nyatakan Ahok Hina Alquran ).

Sebelum keluar pernyataan resmi dari MUI Selasa 11/10 2016 itu telah ramai dibahas tentang kasus Ahok melecehkan Al-Qur’an.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 antara lain menyatakan, “…Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”

Perkataan Ahok tersebut telah meresahkan masyarakat. Pidato ini langsung memantik reaksi keras dari umat Islam. Tak hanya di DKI Jakarta, tapi juga meluas ke berbagai penjuru di Indonesia.

Sebuah koran mengulas sebagai berikut.

PERNYATAAN Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut ayat Alquran, Surah Al Maidah: 51 saat kunjungan dinasnya di Pulau Seribu, Rabu 28 September 2016 lalu, langsung memicu pro-kontra di masyarakat.

Banyak kalangan menyayangkan komentar Ahok tersebut karena bisa memicu keretakan di masyarakat, terutama menjelang Pilkada DKI 2017.

Langkah masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum dibandingkan menggunakan cara-cara nonhukum (baca main hakim sendiri) tentu sangat baik bagi kelangsungan kerukunan di DKI Jakarta. Fenomena ini juga harus dimaknai sebagai munculnya kepercayaan masyarakat kita terhadap aparat hukum yang dinilainya mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Karena itu, kepercayaan masyarakat ini tidak boleh disia-siakan oleh aparat hukum. Sebagai aparat negara, polisi harus bersikap netral dan mengusut setiap laporan yang muncul dari masyarakat. Mengusut laporan dugaan pelecehan yang diduga dilakukan Gubernur Ahok ini memang cukup dilematis bagi polisi.

Kita tahu, Ahok sebagai petahana saat ini merupakan satu dari tiga kandidat yang akan ikut dalam Pilkada 2017. Di tambah lagi, Ahok juga didukung oleh partai yang sedang berkuasa. Harapan kita adalah jangan sampai akhirnya muncul kesan bahwa pengusutan laporan polisi itu merupakan upaya penjegalan Ahok dalam pilkada mendatang.

Namun, sebaliknya jika polisi berani “bermain api”, tentu hal itu akan memicu kemarahan masyarakat yang akan membahayakan persatuan bangsa. (lihat Ahok Dilaporkan ke Polisi Koran SINDO Sabtu,  8 Oktober 2016  −  09:49 WIB)

Dalih netralitas mengandung pembelaan, dan justru pemberian peluang untuk berbuat jahat

Umat Islam walau dalam keadaan sangat memanas suasananya namun masih tetap menyalurkan perkaranya kepada pihak penegak hukum itu menandakan betapa tinggi kesabarannya yang telah tersulut dengan perkataan Ahok yang mengusik keyakinan inti Islam yakni Al-Qur’an itu.

Dari sisi lain, berkaitan dengan akan dilangsungkannya pilkada DKI Jakarta 2017 dan si Ahok pengusik keimanan umat Islam tersebut menjadi salah satu bakal calon, maka justru yang dituntut bukannya polisi mendiamkan kasusnya dengan alasan netralitas.

Alasan netralitas itu justru mengandung makna di balik itu yaitu pembelaan terhadap yang berkasus. Kenapa? Karena dengan adanya mendiamkan, dengan alasan apapun (kecuali alasan tepat, misalnya pelaku sudah mati, atau dinyatakan oleh psikiater bahwa dalam keadaan gila dan tidak mampu berkomunikasi sama sekali, dan semacamnya) maka sama dengan membelanya. Mendiamkan orang yang seharusnya diproses hukum, berarti membelanya. Apalagi dalam masa menghadapi pilkada, maka justru lebih bisa diindikasikan bahwa itu merupakan salah satu cara membela.

Lebih bahaya dari itu, bila dengan alasan netralitas karena menjelang pilkada lalu calon yang seharusnya diproses hukum menjadi tidak diproses itu sama dengan memberi peluang untuk bertindak kejahatan.

Kenapa?

Karena secara tidak langsung akan memberi peluang orang yang jadi calon dalam pilkada untuk berbuat kejahatan, dan nantinya tidak diproses (sementara) karena akan adanya pilkada. Seandainya ada calon dalam pilkada melakukan korupsi triliunan rupiah, kemudian tidak diproses hukum karena alasan netralitas menghadapi pilkada, lalu terduga penjahat korupsi itu lari kabur ke luar negeri sebelum pilkada berlangsung, maka itu merupakan kesempatan yang telah diberikan oleh pihak penegak hukum demi kepentingan penjahat.

Kalau keadaannya seperti itu, penegak hukum bukannya berfungsi mengamankan bangsa dan negara namun justru merusaknya secara sistematis dan licik.

Apakah memang itu yang sedang ditempuh?

Kalau jawabnya tidak, maka bagaimanapun, Ahok mesti diproses secara hukum. Kecuali kalau memang ada agenda sebusuk yang tersebut itu, maka negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini justru dirusak oleh manusia-manusia di barisan depannya.  Dan itu tinggal menunggu ancaman telak yang sangat dahsyat yang teah difirmankan oleh Allah Ta’ala:

{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا } [الإسراء: 16]

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya [Al Isra”16]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.586 kali, 1 untuk hari ini)