Tim Advokasi 6 Laskar FPI: Komnas HAM Jangan Jadi Humas Pelanggar HAM!

  • Komnas HAM dinilai sudah berubah fungsi menjadi juru bicara dan bagian dari Humas para pelaku Pelanggaran HAM (terhadap 6 Laskar FPI) yang masih berkeliaran bebas
  • … Bahkan kami sudah memberikan informasi PELANGGARAN HAM BERAT tersebut ke dalam level Internasional, karena terbukti sistem hukum Indonesia telah UNWILLING dan sekaligus UNABLE untuk memutus mata rantai Pelanggaran HAM Berat yang para pelakunya hingga detik ini masih terus berkeliaran mengancam nyawa penduduk sipil di Indonesia.
  •  


Anggota Laskar FPI yang menjadi korban penembakan polisi (Tribunnews)

Jakarta, – Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 menyebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah berubah fungsi menjadi juru bicara dan bagian dari Humas para pelaku Pelanggaran HAM terhadap 6 Laskar FPI yang masih berkeliaran bebas.

Salah seorang Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020, Hariadi Nasution mengatakan, mandat Komnas HAM baik secara kelembagaan maupun secara kompetensi personal komisioner Komnas HAM seharusnya adalah menghentikan berbagai bentuk Impunitas Circle dan lingkaran kekerasan yang terus menerus terjadi terhadap penduduk sipil.

Hal itu dia sampaikan sebagai tanggapan dari pernyataan Ketua Komnas HAM di kantor Menkopolhukam, dalam sessi acara penyerahan Laporan Hasil Investigasi kepada Presiden Jokowi.

“Berbagai peristiwa kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan struktural yang terus menerus dilakukan oleh rezim penguasa sudah menjadi pola dalam penyelenggaraan negara dengan cover menegakkan sosial order. Sungguh menjadi sebuah tragedi sejarah dan merupakan signal kehancuran peradaban, bila mandat Komnas HAM tersebut dijalankan oleh komisioner yang tidak berkompeten dan mengkhianati mandat yang diamanahkan ke pundaknya” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Kata dia, secara substansial dengan mata telanjang, unsur PELANGGARAN HAM BERAT, dari peristiwa pembunuhan 6 orang penduduk sipil yang terjadi pada tgl 7 Desember 2020 yang lalu, sangat mudah ditemukan bila Komnas HAM dan Komisionernya istiqomah pada amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab.

Menurut dia, unsur sistematis atau meluas dari peristiwa pembunuhan penduduk sipil tgl 7 Desember 2020
dapat ditelusuri dari :
1. Operasi Black Propaganda dengan Target Habib Rizieq dan FPI;
2. Operasi penggalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk menolak keberadaan FPI dan Hb Rizieq;
3. Operasi pemasangan berbagai spanduk untuk menolak FPI dan Hb Rizieq;
4. Operasi kriminalisasi terhadap HB Rizieq dan tokoh tokoh oposisi kritis;
5. Operasi Survaillance terhadap Hb Rizieq dan beberapa tokoh oposisi kritis, yang berujung kepada pembunuhan terhadap 6 orang pengawal Hb Rizieq;
6. Bahkan Komnas HAM sendiri menyatakan dalam laporannya ada pihak lain yang bukan dari aparat Kepolisian yang melakukan operasi survaillance;
7. Operasi pembekuan rekening milik FPI dan para pengurusnya;
8. Operasi pelarangan kegiatan FPI melalui SKB 6 institusi Pemerintah;
9. Adanya pimpinan yang bertindak sebagai komandan operasi yang menggunakan kendaraan land cruiser hitam, yang mengarahkan operasi pada dini hari tgl. 7 Des 2020, yang berujung pada hilangnya nyawa 6 orang penduduk sipil;
10.Adanya konferensi pers dari pihak yang mengakui sebagai pembunuh 6 orang penduduk sipil sebagai sarana untuk mengalihkan issue ini menjadi issue pemberantasan kriminalitas;
11.Penghilangan rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak;
12.Menghilangkan bukti bukti pembunuhan seperti penghapusan noda darah pada lokasi TKP;
13.Memaksa warga untuk menghapus seluruh rekaman peristiwa dari HP masing masing warga;
14.Memaksa penghapusan konten materi terkait FPI diseluruh media sosial dan media mainstream

“Keseluruhan hal tersebut di atas harusnya menjadi pintu masuk untuk investigasi lebih mendalam upaya untuk memutus mata rantai impunitas yang hingga hari ini masih terus berlangsung sebagai sistem penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, pola dan sistem kekerasan ini juga terjadi pada peristiwa 21-22 Mei 2019 yang hingga hari ini tidak pernah dijadikan oleh Komnas HAM sebagai titik tolak untuk menghentikan kekerasan yang berlanjut oleh penyelenggara negara.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan keadilan dan memutus mata rantai impunitas dalam skala yang sangat mengerikan di negeri ini. Bahkan kami sudah memberikan informasi PELANGGARAN HAM BERAT tersebut ke dalam level Internasional, karena terbukti sistem hukum Indonesia telah UNWILLING dan sekaligus UNABLE untuk memutus mata rantai Pelanggaran HAM Berat yang para pelakunya hingga detik ini masih terus berkeliaran mengancam nyawa penduduk sipil di Indonesia.

(Annisa\Editor)

law-justice.co Jum’at, 15/01/2021 09:58 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 122 kali, 1 untuk hari ini)