Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Mahasiswa PMII Sidoarjo dan Pasuruan Jatim Unjuk Rasa dengan Tahlilan

  • PMII Magelang Aksi Tutup Mulut dan Menyegel Gedung DPRD

Silakan simak ini.

***

Tolak Omnibus Law, PMII Pasuruan Gelar Tahlilan

 
 

 


PMII Pasuruan Jatim Gelar Tahlilan Kematian Demokrasi. Tahlilan ini sebagai  manifestasi matinya hati nurani  para wakil rakyat. / foto Ikilhojatim


Pasuruan,– Gelombang penolakan Omnibuslow UU cipta kerja terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat, seperti organisasi lainnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pasuruan juga turun aksi untuk menolak Omnibuslow, Jumat, (09/10/2020). Ini membuktikan bahwasannya kelahiran undang -undang ini tidak diharapkan oleh masyarakat.

Ketua DPRD Kab. Pasuruan Sudiono Fauzan yang hadir di tengah massa aksi mengatakan, akan meneruskan ke.pemerintah pusat apa yang telah menjadi tuntutan massa aksi. 

“Saya berharap sahabat-sahabat PMII tidak berhenti sampai disini, kita berjuang bersama  untuk menolak Omnibus Law, Saya sarankan kepada sahabat PMII untuk juga berjuang melalui langkah – langkah Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi atau menekan Presiden untuk menerbitkan Perpu pengganti undang-undang” ungkapnya.

Ada yang berbeda dalam aksi kali ini, selain berorasi massa juga gelar Tahlilan, Tahlilan ini sebagai  manifestasi matinya hati nurani  para wakil rakyat. (ndra/sm).

Ikilhojatim, 9 Oktober 2020

***

 

Mahasiswa di Sidoarjo Tolak Omnibus Law dengan Tahlilan Bersama Dewan


Mahasiswa demo omnibus law (Foto: Suparno/detikcom)

Sidoarjo – 

Unjukrasa Omnibus Law UU Cipta Kerja terus berlanjut. Kali ini, puluhan mahasiswa mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo turun ke jalan. Kegiatan aksi berlangsung damai, dengan mengajak anggota dewan dan polisi melakukan doa bersama.

Massa tiba di depan gedung DPRD Sidoarjo sekitar pukul 16.05 WIB, Kamis (15/10/2020). Mereka berorasi selama 15 menit, yang intinya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak memihak rakyat.

Saat mereka berorasi, tiba-tiba Ketua DPRD Sidoarjo M Usman dan Ketua Komisi D Dhamroni Khudori mengajak mahasiswa masuk halaman lobi kantor dewan. Mereka melakukan doa bersama dipimpin Ketua PMII Sidoarjo Burhanul Muklasoni.

 

Dalam doa itu mereka mengharapkan agar Indonesia diselamatkan dari pandemi COVID-19 dan DPR RI membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Kedatangan kami ini mengajak para mahasiswa beserta anggota dewan dan petugas yabg terlibat penjagaan untuk melakukan doa bersama. Demi keselamatan negeri di tengah pandemi, dan semoga anggota DPR RI membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Muklasoni kepada wartawan dilokasi, Kamis (15/10/2020).

Muklasoni menambahkan, pihaknya ingin kegiatan ini tidak berlangsung anarkis. Sehingga kegiatan wajib dilakukan dengan tertib.

“Omnibus Law banyak yang menolak, sementara pemerintah tetap bersikukuh untuk menetapkan. Dengan doa ini semoga Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan,” tambah Muklasoni.

 

“Di masa pandemi seperti ini kita harus mematuhi protokol kesehatan, namun pihak pemerintah tetap memaksakan UU itu. Para mahasiswa berharap presiden harus membatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut,” tambahnya.

Pihaknya berharap tuntutan perwakilan dari buruh dan mahasiswa ini diamini oleh DPRD setempat.

 

“Tuntutan ini kami harap diperhatikan oleh anggota dewan kita. Bila tidak, kami akan datang dengan jumlah yang banyak,” jelas Muklasoni.

 

Ketua DPRD M Usman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa Sidoarjo. Apalagi dilakukan dengan tertib. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi ini akan teruskan ke DPR RI dan Presiden Jokowi.

 

“Kami sangat Aspiratif, karena demo yang menolak UU Omnibus Law ini paling tertib, ini baru pertama kali di Indonesia. Sementara itu aspirasi terkait penolakan ini kami sudah menyiapkan surat pernyataan kemudian akan dikirimkan ke Presiden Jokowi dan DPR RI,” tandas Usman.

Suparno – detikNews

Kamis, 15 Okt 2020 19:17 WIB

 

**

Mahasiswa PMII Magelang Segel Kantor DPRD

Mahasiswa Magelang dari PMII menyegel kantor DPRD Kota Magelang sebagai bentuk protes atas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.



 

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Magelang menyegel gedung kantor DPRD Kota Magelang, Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Solikhah Ambar Pratiwi)

Magelang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Magelang menyegel kantor DPRD Kota Magelang, Kamis, 15 Oktober 2020. Aksi mahasiswa ini buntut pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

Dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di kompleks kantor DPRD Kota Magelang tersebut, mahasiswa tampak memasang dua spanduk panjang. Spanduk dibentangkan hingga menutup pagar pintu masuk kompleks kantor di Jalan Sarwo Edhie Wibowo itu.

Spanduk yang dipasang bertuliskan Gedung Ini Disegel Oleh Rakyat #PMIIMagelang dan DPR Tak Lagi Menampung Aspirasi.

Maksud dan tujuan (gedung DPRD) disegel ini terkait dengan DPR yang sekarang sudah tidak bisa menampung aspirasi teman-teman mahasiswa, rakyat, buruh.

Ketua PMII Cabang Magelang, Awan Lukesasi mengatakan penyegelan dilakukan karena DPR dinilai sudah tidak bisa menampung aspirasi.

“Maksud dan tujuan (gedung DPRD) disegel ini terkait dengan DPR yang sekarang sudah tidak bisa menampung aspirasi teman-teman mahasiswa, rakyat, buruh. Yang itu merupakan sumber dari aspirasi UU (Cipta Kerja) tersebut,” katanya di sela aksi.

Awan menambahkan, PMII berharap agar para anggota dewan sadar akan kesalahan mereka dengan penyegelan tersebut. Selama kegiatan, para mahasiswa tersebut juga melakukan aksi tutup mulut. Tampak mereka menempelkan lakban pada mulut sebagai wujud aspirasi yang tidak tersalurkan.

“Maka dari itu kami PMII menyegel gedung ini agar mereka sadar apa yang salah, apa yang harus dibenarkan terkait dengan persoalan UU Omnibus Law,” ujarnya.

Aksi penyegelan akan dilakukan selama dua hari. “Kalau sampai dua hari tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan PMII, kami akan melakukan kegiatan aksi yang lebih besar dan juga kegiatan aksi di lapangan langsung,” ucap dia.

Sebelum menyegel kantor DPRD, PMII Cabang Magelang juga menggelar ziarah ke makam pahlawan. Kegiatan itu sebagar bentuk pengaduan kepada pahlawan bangsa atas kondisi memprihatinkan yang terjadi saat ini terkait pengesahan UU Omnibus Law.

“Ketika aksi demonstrasi yang saat ini berjalan adalah dengan kegiatan yang perusakan atau kerusuhan, teman-teman PMII bergerak dengan bidang lain. Untuk berdoa mengetuk pintu langit dengan membuka pikiran wawasan sahabat-sahabat untuk berziarah dan juga berdoa bersama,” tuturnya.

Selama menyuarakan aspirasinya, aksi mahasiswa dijaga ketat aparat kepolisian. Usai melakukan penyegelan gedung kantor DPRD, massa dari PMII Cabang Magelang kemudian membubarkan diri. []

 

Agus Joko Mulyono

tagar.id, 15 October 2020 | 16:50 WIB

***

Mahasiswa PMII yang cikal bakal berdirinya dari NU (Nahdlatul Ulama) itu tampaknya masih menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bahkan sepertinya menonjolkan aksinya dengan amaliah Aswaja NU, yang mereka sebut Tahlilan atas kematian apa yang mereka sebut hati nurani para wakil rakyat.

Belum diperoleh keterangan, apakah PMII akan tampak berubah seperti fenomena pentolan PBNU dalam soal penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu, atau tetap istiqomah.

Secara tidak langsung, bila pentolan PBNU pun mengamini disahkannya UU Cilaka itu, berarti tahlilan macam itu juga simbolisasi kematian hati nurani pentolan PBNU. Logikanya boleh jadi begitu.

(nahimunkar.org)

(Dibaca 93 kali, 1 untuk hari ini)