Reklamasi pantai ilegal yang mengundang penderitaan masyarakat nelayan di pesisir pantai utara itu pada akhirnya terungkap. Dimana dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan, Bagaimana penguasa DKI baik dari legeslatif maupun eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dengan pendekatan bisnis..? dari uang yang diberikan Ariesman sebagai  Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land kepada Sanusi sebesar Rp 2 miliar, melalui perantara secara bertahap, masing-masing Rp 1 miliar menunjukkan Arogansi yang memiskin rakyat Jakarta.

Padahal jika pemerintah jernih melihat Reklamasi pantai akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi masyarakat antara lain :

  1. Campur tangan manusia terhadap alam akan berimbas kepada ekosistem yang ada di laut sebelumnya, maka perlu dilakukannya pencegahan dampak meluas akibat reklamasi ini.
  2. Air dan Energy akan dibutuhkan di daerah pengembangan termasuk juga di daerah reklamasi, dari sini perencana harus memperhitungkan betul dari mana sumber energy dan listrik.
  3. Pengembangan akan berdampak pada arus transportasi di daerah akan meningkat, didaerah utama dan daerah reklamasi.
  4. Hal ini merupakan syarat utama dari ketahanan struktur. Kekuatan lahan reklamasi terhadap abrasi dan beban bangunan diatasnya harus diperhitungkan agar tidak terjadi kerugian yang besar.

Jika memperhatikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh reklamasi bagi masyarakat nelayan pesisir pantai utara, namun juga akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat penghuni hasil Reklamasi pantai.

Proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai utara Jakarta. Hanya untuk keuntungan bisnis dan merugikan masyarakat banyak, merupakan penindasan secara terang-terangan yang dilakukan penguasa dalam menjalankan pemerintahan dengan melanggar konstitusi. Sebagai rakyat indonesia yang bertanggung jawab menjaga tanah air kita harus bergerak dan mengambil bagian dalam melawan segala bentuk penindasan secara terang-terangan yang dilakukan penguasa dalam menjalankan pemerintahan.

Kemudian dari itu kita sebagai rakyat yang cinta tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap dan mengadili setiap orang yang terlibat praktek Korupsi dalam meloloskan Rekalamasi pantai illegal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jakarta. Apalagi dalam praktek korupsi tersebut yang berinisial “S” patut diduga Sunny Tanuwidjaja merupakan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama.

Berdasakan kemukinan masalah yang akan timbul dan Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jakarta yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, maka kami Badan Relawan Nusantara Provinsi DKI Jakarta menutut sebagai berikut :

  1. Tangkap dan adili AHOK.
  2. Tangkap dan Adili Sunny Widjaja Sebagai Penyuap pejabat.
  3. Tolak Reklamasi Pantai Ilegal.
  4. Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia

Demikian pers release ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta 05 April 2016
Badan Relawan Nusantara
Provinsi DKI Jakarta
Laode Kamaludin

Laporan : Yusri Usman

By Administrator – repelita.com, April 6, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.265 kali, 1 untuk hari ini)