Tolong Pak Jokowi, Banyak Mafia Tanah di Tangerang Tak Tersentuh Hukum

Ilustrasi/Net

Reformasi agraria yang digadang-gadang pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik. Praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

Demikian disampaikan Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr Darwin Ginting dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT) secara daring belum lama ini.

Menurut Darwin, pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantaran mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi Pertanahan.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Wakil Ketua Tim Pakar Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini belum ada satupun pelaku pun yang tersentuh hukum.

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

Adib menambahkan, konflik agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang berlarut-larut meski masyarakat telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik mafia tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tuturnya.

Editor: Idham Anhari

Laporan: Idham Anhari

rmol.id, 01 Agustus 2021, 03:39 WIB

***

Ancaman keras bagi penyerobot tanah

Sejengkal tanah pun bila diambil tanpa sah maka kelak di hari Qiyamat akan dikalungkang di leher penyerobotnya sampai tujuh lapis bumi.

Dalam hadits ditegaskan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الارْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

Dari Said bin Zaid r.a. katanya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ” Sesiapa yang mengambil tanah orang lain barang sejengkal dengan cara yang zalim (tidak sah) akan dikalungkan oleh Allah dikuduknya di hari kiamat tujuh lapis bumi.” Hadis sahih riwayat Muslim

Ada pemimpin yang menyatakan bahwa adanya adalah ganti untung (untuk tanah-tanah yang dipakai untuk apa yang disebut infrastruktur). Tapi kenyataannya sangat menyedihkan./ Yang Katanya Ganti Untung Jadi Buntung, Ibu Ini Sampai Pingsan karena Belum Dibayar Ganti Rugi

Posted on 9 Maret 2019

by Nahimunkar.org/ Lampungtv

 

(nahimunkar.org)

 

 

(Dibaca 76 kali, 1 untuk hari ini)