Jakarta–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Sitomoran ke ke Bareskrim Mabes Polri, lantaran ucapannya yang menyudutkan kader HMI.

“Saya kira kita di HMI secara tegas melaporkan yang bersangkutan (Saut) agar polisi mengusutnya, melakukan proses hukum,” kata Ketua Umum PB HMI Muhammad Fauzi usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Pihaknya pun menolak untuk dilakukan proses damai. Alasannya, ucapnya Saut tersebut sudah berlebihan.

“Sekira ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi silakan, kami akan support dari KPK ketika ada oknum-oknum yang melakukan korupsi,” ujarnya.

Meskipun Saut akan menyampaikan permohonan maaf, pihaknya belum bisa membukanya. Sebab, ketika pihaknya melakukan somasi di beberapa media. selama 2 x 24 jam, ternyata pernyataan PB HMI di media tidak direspons oleh Saut. Sehingga pihaknya menempuh jalur hukum.

“Tidak ada respons sama sekali. Tidak ada itikad baik, jadi seolah pernyataan ini dibenarkan dan ini sistematis. Ini tidak boleh dianggap biasa karena tidak ada itikad baik. Sekiranya ada permintaan maaf dari Saut kami bisa memaklumi. Tapi karena 2 x 24 jam yang telah kita beri waktu kita beri respons,” ungkapnya.

Apalagi kata dia, pernyataan Saut atau statementnya sudah over generalisasi, dan ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Karena banyak kader dan alumni terluka karena ucapan ini.

“Karena kalau oknum silakan, kita akan support KPK. Disamping ke sini kita juga akan ke komite etik untuk melaporkan pelanggaran etik. Saya kira bisa diproses secara etik,” ucap dia.

Dalam laporan itu, Saut di polisikan berdasarkan tanda bukti lapor TLB/337/V/2016/Bareskrim dan nomor LP/479/V/2016/Bareskrim Saut dilaporkan atas Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dokumen juga sudah kita masukkan di laporan, ada video. Statement jelas perkaderan HMI itu seolah melahirkan kader korup. Padahal dia hanya melihat dari satu sisi, dari satu oknum. Kader HMI itu besar ada dari banyak profesi. Mestinya banyak, dari ketua KPK, akademisi, saya kira banyak, tidak boleh dilakukan generalisir, karena itu kita dari PB HMI akan tegas.”

Pihaknya juga menghimbau agat kader HMI se Indonesia tetap tertib demonstrasi dan tidak anarkis, sebab, PB HMI akan menempuh jalur hukum. (Edo/Dwi)

Sumber: pitunews.com/Monday 09 May 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 988 kali, 1 untuk hari ini)