Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut uang 100 juta yang dilaporkan oleh PP Muhammadiyah terkait kasus Siyono bukan korupsi. KPK menjelaskan bahwa korupsi itu bernilai lebih dari satu miliar dan merugikan negara.

Dalam hal ini ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafi’i berpandangan lain. Menurutnya uang 100 juta tersebut masuk dalam ranah gratifikasi.

“Mungkin bisa jadi bukan korupsi, tapi bisa juga kan gratifikasi,” ujarnya kepada Kiblat.net, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/05).

Pria yang akrab disapa Romo Syafi’i itu juga masih mempertanyakan status uang yang diberikan kepada keluarga Siyono tersebut, terkait asal muasal dan motif pemberian.

“Karena itu jika tidak dari keuangan internal Densus 88, kan harus tau dari mana, untuk apa, dari siapa, dan kenapa dia kasih. Nggak menutup kemungkinan di balik pemberian itu ada ikutannya (maksudnya),” tuturnya.

Ia tidak ambil pusing dengan pernyataan KPK yang mengatakan bukan termasuk korupsi. Namun ia menegaskan kembali bahwa di dalamnya mungkin ada unsur gratifikasi.

“Jadi jika KPK bilang itu bukan termasuk korupsi silahkan, tapi kalau gratifikasi kan masih mungkin,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Maret lalu isteri Siyono mendatangi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta untuk mengadukan perihal kematian suaminya yang ia nilai tidak wajar. Selain meminta pendampingan hukum, ia menyerahkan uang damai dua gepok yang diterimanya dari Densus 88. Belakangan diketahui bahwa uang tersebut berjumlah 100 juta rupiah.

Lalu, pada Kamis 19 Mei lalu PP Muhammadiyah bersama ICW, KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, juga ketua tim pengacara dari UMY mendatangi kantor KPK untuk melaporkan uang 100 juta yang diberikan kepada Suratmi dari Densus 88 tersebut, karena diduga mengandung unsur gratifikasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12B ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor, pelaku gratifikasi dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta mendapat denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sumber : kiblat.net/tribunislam.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 564 kali, 1 untuk hari ini)