Cakupan vaksin MR. (Ist)/klikbalikpapan


Inilah beritanya

***

Karena Agama dan Keamanan Warga Tegas Menolak, Cakupan Vaksin MR di Aceh Hanya 6,7 Persen

Senin, 03 September 2018 Jam: 07:08:09 WIB

KLIKBALIKPAPAN.CO – Paska MUI mengeluarkan fatwa haram vaksin MR atau rubella, meski dibolehkan bagi orangtua yang menganggap kondisi anaknya darurat, warga Aceh tetap tegas menolak.

Akibatnya, menurut data yang diperoleh KLIK, per 1 September 2018 pukul 18.00 WIB, cakupan imunisasi MR di Aceh hanya menyentuh angka 4,7 persen.

Alasan warga menolak bermacam-macam. Ada yang bersandar pada hukum dasar vaksin yang mengandung babi dan organ tubuh manusia haram. Abdul Halim, misalnya. Ketika dihubungi KLIK, Minggu, 2/8/2018, membenarkan warga di Aceh banyak yang menolak vaksin MR.

“Benar. Di sini sebagian besar menolak karena sudah jelas haram. Agama bagi kami nomor satu. Anak-anak kan juga sehat, jadi gugur kondisi darurat. Kalau anak saya sekarat dan tidak ada lagi obat halal, baru saya izinkan. Anak saya sehat lalu ngapain saya kasih yang jelas haram. Apa tanggung jawab saya nanti di akhirat,” tutur Warga Banda Aceh, ini.

Menurut Abdul, meski MUI membolehkan tapi ia tetap menolaknya. “Ingat loh bolehnya kan dengan catatan. MUI juga meminta agar tidak memaksakan. Menyerahkan semua ke orangtua karena hukum dasarnya haram,” tegasnya.

Ia mengatakan selain haram dan tidak ada kondisi darurat warga di sekitarnya juga menolak dengan alasan beragam. Kata Abdul, ada yang lantaran media massa nasional dan media sejumlah daerah mengabarkan jatuhnya korban sakit, lumpuh dan meninggal dunia usai vaksin MR.

Ada pula yang mengikuti anjuran Ulama agar menghindari keharaman vaksin yang difatwakan MUI. “Macam-macam. Terutama dari sisi keharaman dan keamanan vaksin itu sendiri. Kan anak kami sehat. Untuk apalagi disuntik. Kecuali sekarat,” ujarnya.

Penolakan juga menyeruak di sosial media. Meliani, warga Aceh ini mengaku menolak lantaran anjuran ulama setempat. “Ulama kami sudah dari dulu larang vaksin. Status mutanajis, bersinggungan dengan babi. Jadi jangan vaksin,” tuturnya.

Begitu pula dengan Yanti, yang bahkan sampai dipaksa-paksa. Namun, ia tetap menolak. “Saya tinggal di Aceh dan waktu ada vaksinasi di sekolah saya nolak. Begitu ibu-ibu yang lain yang kemudian membawa kabur anaknya,” kisahnya.

Terpisah, Kabiro Humas Kemenkes RI, drg. Widyawati, mengingatkan agar pelaksanaan vaksin MR tidak boleh dipaksakan. “Bagi masyarakat yang tidak menginginkan diimunisasi diperbolehkan. Bagi yang mau melanjutkan silakan.”

Pelaksanaan vaksinasi MR, sesuai jadwal Kemenkes dilakukan dua bulan. Yakni, bulan Agustus dan September. Untuk Agustus dilakukan di sekolah-sekolah, sedangkan September di Posyandu, Puskesmas dan posko lain.

Wakil Sekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain, juga mengingatkan pada Ulama dan pemerintah daerah agar yang mau melanjutkan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Segala keputusan diserahkan pada masyarakat dalam hal ini masing-masing orangtua.

“Karena dasar hukumnya haram. Boleh bagi yang menganggap darurat. Boleh itu artinya bukan Sunnah, bukan juga wajib. Jadi yang mau menerima silakan, yang menolak silakan. Jangan dipaksakan, (kalau memaksakan vaksin MR, red) nanti bisa dipidanakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan vaksin MR dilakukan wajib dengan izin orangtua. Bagi yang melakukan tanpa izin orangtua bisa dipidanakan lantaran hal ini terkait keyakinan beragama dan hak asasi manusia.

Menurut data yang diperoleh KLIK, cakupan MR di Luar Jawa, dari 28 provinsi tertinggi adalah wilayah mayoritas non Muslim, yakni Papua Barat dengan cakupan 76,19 persen, Bali dengan 66,19 persen, dan Nusa Tenggara Timur dengan cakupan 60,3 persen.

Sedangkan terendah didominasi wilayah mayoritas Muslim, yakni Aceh dengan prosesntase 6,7 persen, terendah kedua Riau cakupannya sebesar 15,7, lalu Sumbar dengan angka cakupan 19,0 persen. Untuk Kaltim berada di urutan ke-8 terendah, dengan angka 32,0 persen

Sumber : klikbalikpapan.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 987 kali, 2 untuk hari ini)