• Telah keluar izin Amdal dan rekomendasi dari Pemko dan DPRK Banda Aceh untuk  Pembangunan hotel berbintang lima dan mal berlantai 14 setinggi 45 meter dengan investasi senilai Rp200 miliar di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
  • Ulama dan Ummat Islam menolaknya. Jika terus dilanjutkan pembangunannya oleh investor, pembangunan hotel tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat, merusak landmark Kota Banda Aceh, mematikan usaha pedagang kecil, mengganggu keindahan kawasan Masjid Raya Baiturrahman, serta berpeluang besar memunculkan pelanggaran syariat Islam.
  • Mempertanyakan alasan pihak Pemko yang menyatakan di sekitar Masjidil Haram, Mekkah juga banyak hotel berbintang.
  • “Hotel di Mekkah itu fokus untuk menampung jamaah haji, dan mereka tidak akan berani berbuat maksiat. Orang yang pergi ke Masjidil Haram adalah murni ingin beribadah. Jadi jangan samakan dengan kondisi di Aceh.”
  • Rencana pembangunan hotel dan mal itu ternyata menyalahi aturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Dalam pasal 10, poin c, membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan sekitar Masjid Raya Baiturrahman untuk mempertahankan nilai-nilai historis dan mendorong Masjid Raya Baiturrahman sebagai landmark Kota.

Inilah beritanya.

***

Elemen Sipil Tolak Pembangunan Hotel dan Mal Depan Masjid Raya

Banda Aceh, (Analisa). Berbagai elemen masyarakat sipil menolak rencana pembangunan hotel berbintang lima dan mal berlantai 14 setinggi 45 meter dengan investasi senilai Rp200 miliar di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, meskipun telah keluar izin Amdal dan rekomendasi dari Pemko dan DPRK Banda Aceh.

Elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh itu terdiri dari kalangan ulama, akademisi, pegiat LSM, aktivis peduli lingkungan, budayawan, pedagang dan sejumlah politisi di parlemen lokal.

Jika terus dilanjutkan pembangunannya oleh investor, pembangunan hotel tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat, merusak landmark Kota Banda Aceh, mematikan usaha pedagang kecil, mengganggu keindahan kawasan Masjid Raya Baiturrahman, serta berpeluang besar memunculkan pelanggaran syariat Islam.

“Kami menolak pembangunan hotel dan mal mewah di depan Masjid Raya Baiturrahman, karena dikhawatirkan bisa berpotensi memunculkan gejolak sosial masyarakat yang terus melakukan penolakan dan berpengaruh pada suasana damai di Aceh,” kata Juru Bicara Koalisi Tgk Faisal Aly kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/1).

Beberapa tokoh juga melakukan pertemuan untuk membicarakan rencana penolakan pembangunan hotel di areal bekas bangunan “Geunta Plaza” atau sekitar 50 meter dari kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Pertemuan berlangsung di Kantor Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh, itu dihadiri antara lain Fuad Mardhatillah (akademisi), Adie Usman Musa (akademisi), TM Zulfikar (Walhi), Aliasuddin, Hasbi Amiruddin (akademisi), Adli Abdullah (sejarawan) dan Adie Usman Musa (akademisi).

Landmark Kota

Menurut mereka, pembangunan hotel dan mal yang izin prinsipnya telah dikeluarkan Pemko Banda Aceh itu akan merusak keberadaan masjid sebagai landmark kota berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa tersebut.

Selain itu, ditinjau dari daya dukung dan tampung lingkungan di sekitar Masjid Raya untuk saat ini juga sudah tidak memungkinkan pembangunan hotel dan mal.

Faisal Aly yang juga Ketua PWNU Aceh dan Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menegaskan, pihaknya telah mengkaji dan tidak mendukung rencana Pemko Banda Aceh membangun hotel dan mal, karena di lokasi berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman tidak sesuai dengan konteks ke-Acehan. Ia juga mempertanyakan alasan pihak Pemko yang menyatakan di sekitar Masjidil Haram, Mekkah juga banyak hotel berbintang.

“Hotel di Mekkah itu fokus untuk menampung jamaah haji, dan mereka tidak akan berani berbuat maksiat. Orang yang pergi ke Masjidil Haram adalah murni ingin beribadah. Jadi jangan samakan dengan kondisi di Aceh,” terangnya.

Soal alasan salat tahajjud di Masjid Raya Baiturrahman yang ingin dilakukan para turis datang ke Banda Aceh, itu kan hanya alasan untuk pembenaran saja. Tahajjud bisa dilaksanakan di rumah atau masjid lainnya yang banyak tersebar di kota ini, atau hotel menyediakan transportasi khusus bagi tamunya yang ingin tahajjud ke masjid raya,” terangnya.

Faisal juga mempertanyakan soal alasan mengapa hanya kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang sudah keluar, itu yang menjadi bahan kajian. Namun kajian adat istiadat, kajian syariat justru tidak menjadi pertimbangan Pemko dan DPRK.

Ganggu Kehormatan Masjid

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA mengatakan, rencana pembangunan hotel dan mal di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman dapat mengganggu kehormatan masjid kebanggaan masyarakat Aceh tersebut.

“Kehormatan Masjid Raya Baiturrahman akan terganggu dalam konteks sangat luas, jika benar-benar dibangun hotel dan mal yang diperkirakan mencapai tinggi 12 lantai itu,” kata Muslim Ibrahim.

Untuk itu, MPU Aceh menyarankan untuk meneliti lebih jauh efek yang timbul di tengah-tengah masyarakat. “Lacak lebih jauh. Jangan-jangan belum ada apa-apa kita sudah ribut dan sudah terjadi baru terkejut. Jangan timbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Pada prinsipnya, tambah Muslim, tidak melarang dibangun hotel, tetapi jangan daerah lingkungan masjid dan rumah ibadah lain, yang dapat mengganggu kehormatan, apalagi Masjid Raya Baiturrahman.

Sementara Akademisi Unsyiah, Adli Abdullah mengatakan sejumlah tokoh masyarakat sudah menyatakan menolak rencana pemerintah untuk membangun hotel dan mal di sekitar lokasi Masjid Raya Baiturrahman. Sehingga jika tuntutan tersebut ditolak maka akan dibawa ke jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi, rencana pembangunan hotel dan mal itu ternyata menyalahi aturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Dalam pasal 10, poin c, membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan sekitar Masjid Raya Baiturrahman untuk mempertahankan nilai-nilai historis dan mendorong Masjid Raya Baiturrahman sebagai landmark Kota.

“Kesalahan pemberian izin pembangunan hotel sudah jelas sekali. Saya kira, poin (c) tersebut merupakan bentuk proteksi terhadap Masjid Raya Baiturrahman sebagai cagar budaya dan agama,” jelasnya.(mhd/irn) – Kamis, 05 Jan 2012 02:06 WIB (Analisa)

Ilustrasi oleh: indonesiabox.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 701 kali, 1 untuk hari ini)