KIBLAT.NET, Jakarta – Ulama Jawa Timur, Habib Zein Al-Kaff di hadapan pimpinan Komisi VIII DPR-RI menyampaikan kekecewaannya terhadap Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Machasin.

Selama ini, Dirjen Bimas Islam dikenal sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membela alisan sesat, khususnya Ahmadiyah dan Syiah.

“Kesesatan syiah itu sudah diketahui anak-anak kita di tingkat ibtidaiyah, tapi malah tidak diketahui Dirjen Bimas Islam,” ujar pengurus NU Jawa Timur ini.

Habib Zein Al-Kaff juga menyatakan hal ini sangat mencoreng wajah umat Islam, ketika lembaga resmi seperti MUI sudah menyatakan sikapnya terhadap aliran sesat, Dirjen Bimas Islam malah mengaku tidak paham.

“Memalukan sekali Dirjen Bimas Islam ini, kesesatan Syiah itu sudah jelas,” tambah beliau.

Kedatangan Habib Zein Al-Kaff bersama tokoh-tokoh Islam lainnya merupakan agenda resmi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Hari ini, (04/02), sejumlah tokoh dari berbagai daerah dan dari sejumlah elemen ormas menyampaikan aspirasi di Komisi VIII DPR-RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Senayan Jakarta.

Sejumlah isu yang dibawa ANNAS ialah terkait RUU Perlindungan Umat Beragama, antisipasi perkembangan Syiah, dan keprihatinan terhadap kemerosotan moral bangsa terutama di bidang agama.

Reporter: Imam Suroso

Editor: Fajar Shadiq/ 4/2 2015

***

Baru Kali Ini Kementerian Agama Menentang Fatwa MUI, NU dan Ulama Sedunia

 Senin, 24 November 2014  NASIONAL

Ahmadiyah sudah dinyatakan sebagai aliran sesat, baik olef Fatwa MUI, Keputusan Muhammadiyah dan sikap resmi PBNU.

Muhammadiyah sudah menganggap Ahmadiyah sesat sejak 1926, MUI pada 1980 di bawah pimpinan Buya Hamka dan diperbarui pada 2005 sudah mengeluarkan Fatwa Ahmadiyah Sesat, dan sikap resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang aliran Ahmadiyah yang dikeluarkan tahun 2005 menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat dan keluar dari Islam (Baca: Sikap PBNU Tentang Ahmadiyah)

Bahkan Fatwa Ulama Internasional  yang tergabung dalam Rabithah Alam Al Islami, sebuah lembaga fatwa yang terdiri dari ulama-ulama negara OKI yang berjumlah 144 negara, juga sudah tegas menyatakan Ahmadiyah sesat. (Baca: Fatwa Internasional Juga Tegaskan Ahmadiyah Sesat)

Sikap Ahmadiyah selama ini adalah bentuk menodai agama Islam karena mereka mengaku masih Islam tapi mempercayai ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.

Tapi anehnya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Machasi bahwa Ahmadiyah tidak menodai Islam.

Machasin menganggap umat Ahmadiyah bukan bermaksud menodai Islam, tapi memang begitulah mereka meyakininya. “Dan memakai keyakinan itu untuk mereka sendiri,” ungkapnya, Ahad (23/11). Dan Kemenag pun akan merevisi UU no 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pendapat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin dinilai tidak sesuai dengan wewenang.

“Yang menilai sesat atau tidaknya kan bukan pemerintah,” kata Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Luthfie Hakim saat dihubungi, ROL, Ahad (23/11). Menurutnya, pihak yang memiliki hak untuk menilai sesat atau tidaknya itu majelis ulama.

Luthfie meminta Machasin untuk mempelajari kembali fatwa-fatwa kesesatan Ahmadiyah. Selain itu, Machasin juga diminta untuk mempelajari  Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB3). Ini dilakukan, kata Luthfie, agar pendapat Machasin tidak tersesat.

“Nabi terakhir jelas-jelas Muhammad SAW,” ungkap Luthfie. Ahmadiyah sudah jelas-jelas menodai Islam.

Untuk itu Luthfie merasa pendapat Machasin sudah masuk ke dalam penodaan agama. Menurutnya, sangat disayangkan sekali pendapat yang dinyatakan Machasin. Apalagi, mengingat Machasin merupakan orang yang beragama Islam dan tahu tentang ajaran Islam.

pkspiyungan.org

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.950 kali, 2 untuk hari ini)