Oleh Hartono Ahmad Jaiz

Ust.Hartono AJ_843652378420

MESKI umat Islam di Indonesia ini mayoritas, ternyata menurut pandangan ustadz Hartono Ahmad Jaiz, nasibnya bagai anak yatim piatu, tak punya ibu-bapak, yang membela akidahnya dari rongrongan aliran dan paham sesat.

Sebelum reformasi bergulir, menurut ustadz Hartono, Kejakasaan Agung punya kewenangan melarang keberadaan serta ajaran dari kelompok aliran dan paham sesat di seluruh wilayah Indonesia. Kini kewenangan itu tidak ada lagi. Tetapi, merupakan kewenangan presiden.

Cilakanya, presiden lebih condong dengan urusan memenangkan partainya, yang berarti membutuhkan dukungan suara sebanyak-banyaknya. Termasuk, suara dari kalangan yang dikategorikan sesat menurut Islam.

Hal itu disampaikan ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam sebuah acara Madrasah Dhuha bertajuk “Kesesatan Merancukan Pemahaman Islam” yang berlangsug Ahad pagi taggal 17 Februari 2013 di Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL), jalan Tebet Utara I no. 40, Jakarta Selatan.

Dengan demikian, menurut ustadz Hartono, bisa ditebak, seorang presiden tidak akan berani menggunakan kewenangannya melarang keberadaan aliran sesat, karena hal itu akan bertentangan dengan misinya menangguk suara sebanyak-banyaknya.

Jangankan presiden, seorang menteri saja, yang secara bersamaan menjabat sebagai ketua partai politik, meski ia membidangi agama yang seharusya menjaga akidah umat Islam, ia malahan terlihat membela-bela aliran dan paham sesat seperti Ahmadiyah, Syi’ah, termasuk NII KW9 Al-Zaytun.

Menurut pengamatan penulis buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (2002) ini, puncak keemasan aliran dan paham sesat terjadi pada masa Gus Dur menjadi presiden RI ketiga. Bahkan ulama istiqomah yang secara gigih melawan gerakan aliran dan paham sesat justru diposisikan sebagai pemecah-belah umat. (tede/nahimunkar.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 656 kali, 1 untuk hari ini)