.

Musuh Islam tampaknya semakin arogan. Hak-hak Umat Islam pun diinjak-injak. Hingga di Bali saja ada larangan jilbab di 4 Kabuaten/ Kota.

Kasus pelarangan jilbab di sekolah di Provinsi Bali rupanya tidak hanya terjadi di Denpasar. Ketua Tim Advokasi Jilbab Hilmi mengatakan kasus lain juga ditemukan di Kabupaten Buleleng, Badung dan Singaraja.
Terhadap kejahatan musuh-musuh Islam itu Allah Ta’ala telah menegaskan :

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٢٠)

120. orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS Al-Baqarah: 120).

{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [المائدة: 82]

82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS AL-MAAIDAH: 82.)

Umat Islam tidak boleh merunduk kepada musuh-musuh durjana itu.

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } [محمد: 34، 35]

34. Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam Keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

35. janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. (QS Muhammad/47: 34, 35).

Umat Islam Bali dan di manapun tentu menolak arogansi dan kesombongan musuh-musuh Islam itu.

Inilah di antara beritanya.

***

Muslim Bali Tolak Larangan Berjilbab

 

DENPASAR — Sudah sepuluh hari Tim Advokasi Pembelaan Hak Pelajar Muslim Bali menggalang dukungan ummat, akhirnya para Ulama di Bali menyeru persatuan ummat untuk mendukung gerakan Tim Advokasi memperjuangkan hak pelajar muslimah menggunakan jilbab di Pulau Dewata.

“Jama’ah rahimakumullah! kini ada sekelompok pemuda yang sedang berjuang di Bali, memperjuangkan pelajar muslimah untuk bisa memakai jilbab secara bebas di lingkungan sekolah, kita selaku masyarakat muslim Bali harus mendukungnya”. Hal itu disampaikan oleh KH. Taufiq Ketua MUI Provinsi Bali dalam Khotbah jum’atnya di masjid Baitul Makmur (10/1).

Isi khutbah tersebut membuat jama’ah tergugah atas peristiwa larangan siswi berjilbab di sekolah negeri Bali. Masyarakat diajak untuk membuka matanya atas persoalan yang sedang dihadapi Umat Muslim khususnya generasi muda.

“Saya terharu atas seruan khotib, telah menyadarkan saya sebagai warga yang seharusnya lebih bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan ummat yang terjadi di Bali” ungkap Muhammad Dimaz salah seorang jama’ah usai Shalat jum’at.

Di daerah yang berbeda, telah beredar buletin al-Muhajirin yang mengangkat permasalahan larangan jilbab di sekolah. Hal itu terungkap ketika Ustadz Harun salah satu jama’ah ketika masuk masjid untuk Shalat Jum’at.

“Banyak masyarakat di Tabanan yang kini tersadarkan atas permasalahan larangan jilbab tersebut”. ujar Ustad Harun yang juga selaku anggota Jami’atul Quro wal Hufadz Kabupaten Tabanan melalui pesan singkatnya kepada Musollin anggota Tim Advokasi Pembelaan Hak Pelajar Muslim Bali.

Sebelumnya telah terjadi larangan berjilbab oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar kepada Anita Whardani siswi kelas XII IPA 1 yang kini masih belum bisa memakai jilbab, sekalipun sudah ada ancaman sanksi dari Wamendikbud RI kepada Kepala Sekolah yang melarang jilbab beberapa waktu lalu.

Di lain tempat, Tim Advokasi menemui Ustaz Royhan, Sekretaris FKUB Provinsi Bali, dalam diskusinya bahwa FKUB tidak memiliki wewenang dalam perkara larangan jilbab di sekolah, karena FKUB lebih mengurusi persoalan sosial kemasyarakatan.

“Urusan pengaturan jilbab itu bisa dimusyawarahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dan para orang tua beserta  murid harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak sekolah jika ingin menggunakan seragam khas” tegas Ustadz Royhan yang juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Provinsi Bali ketika ditemui di kantor MUI./ REPUBLIKA.CO.ID, Sabtu, 11 Januari 2014, 10:33 WIB

Oleh Helmi Al Djufri

***

Larangan Jilbab Ganggu Psikologis Siswi di Sekolah

Rabu, 08 Januari 2014 20:05 wib | Rohmat – Okezone

 

DENPASAR – Peristiwa yang menimpa Anita kelas XI SMA 2 Denpasar, Bali yang dilarang mengenakan jilbab saat sekolah bukan kali pertama terjadi bahkan hal itu banyak dialami siswa lainnya.

Perlakuan yang dialami Anita oleh pihak sekolah yang melarangnya mengenakan pakaian muslimah jilbab, disesalkan banyak pihak sebagai sikap berlebihan dari sekolah.

Menurut Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Bali, Titik Suhariyati, kejadian serupa banyak dilaporkan oleh siswa kepada lembaganya dan terus berulang di mana sekolah tidak mau belajar dari kasus sebelumnya.

“Ya tentu sangat disesalkan, perlakuan tidak simpatik dari sekolah itu jelas akan memengaruhi kondisi psikologis si anak,” jelas Titik di Denpasar, Rabu (8/1/2014).

Tindakan sekolah dengan membuat aturan tersendiri sangat berlebihan karena mestinya mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang berlaku secara nasional.

Dalam aturan itu, sekolah memberikan kebebasan siswanya untuk menjalankan keyakinan sesuai agama yang dianutnya dalam hal ini adalah cara berseragam dengan pakaian sesuai disyariatkan dalam agamanya.

Belum lagi, siswa tersebut akan mengalami dampak secara sosial karena merasa tidak nyaman dan akan dipinggirkan di lingkungan sekolahnya.

Menyoal cara berpakaian siswa yang sebenarnya hendak mengacu sesuai ajaran agama yang diyakininya dengan dalih tidak mencerminkan kearifan lokal, dinilai berlebihan.

Dengan susana ketidaknyamanan di lingkungan sekolah, seperti meminta si anak pindah ke sekolah lain, jika tetap mengenakan jilbab maka hal itu sangat mengganggu psikolgis anak.

Bagi siswa tentu konsekuensinya ada dua jika tetap di sekolah itu maka dia harus menanggalkan jilbab, sebaliknya jika keukeuh pada pendiriannya maka harus pindah ke sekolah Islam.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota diminta lebih memperhatikan semangat dari aturan di atasnya yang memberi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Titik, Undang-undang menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan ajaran sesuai agama yang diyakininya termasuk dalam hal berpakaian siswa di sekolah. (put)/ Okezone

***

Ada Larangan Jilbab di 4 Kabupaten/Kota di Bali

Diposkan oleh Admin BeDa pada Selasa, 07 Januari 2014 | 16.40 WIB

Kasus pelarangan jilbab di sekolah di Provinsi Bali rupanya tidak hanya terjadi di Denpasar. Ketua Tim Advokasi Jilbab Hilmi mengatakan kasus lain juga ditemukan di Kabupaten Buleleng, Badung dan Singaraja.

“Tim Advokasi bukan hanya menangani kasus Anita, tapi beberapa kasus juga yang terjadi di luar Denpasar seperti Buleleng, Badung dan Singaraja. Kasus di daerah-daerah tersebut sama yang terjadi pada Anita,” kata Hilmi kepadahidayatullah.com, Senin (6/1).

Anita Wardhani adalah seorang siswi kelas XII SMA Negeri 2 Denpasar yang sudah tiga tahun berjuang memperoleh hak asasinya berjilbab di sekolah. Seperti diberitakan sebelumnya, Anita mengaku dipersulit pihak sekolah ketika mengajukan permohonan memakai jilbab sebagai bagian dari seragam sekolahnya sehari-hari. Bukannya dikabulkan, sang Kepala Sekolah malah menyuruhnya pindah ke sekolah lain jika dia bersikeras untuk mengenakan jilbab. Tak puas dengan tanggapan sang Kepala Sekolah, Anita lantas mengadukan kasus tersebut ke sejumlah lembaga advokasi dan bantuan hukum.

Menurut Hilmi, fokus Tim Advokasi saat ini adalah menguatkan mental siswi-siswi yang sedang berjuang mendapatkan haknya memakai jilbab di sekolah. Termasuk setiap anak akan didampingi kakak-kakak relawan yang ada di setiap daerah.

“Sekarang kami lakukan adalah mendampingi menguatkan mental adik-adik siswa yang sedang berjuang mendapatkan haknya untuk memakai jilbab,” tambahnya.

Kasus Anita telah mendapatkan tanggapan dari Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim.

Dengan tegas, Musliar menyampaikan himbauannya terkait kasus tersebut. “Tidak boleh ada larangan berjilbab di sekolah manapun!” Ungkapnya ketika dihubungi Republika, Senin (6/1).

Musliar melanjutkan, jika sekolah yang bersangkutan tidak segera menyelesaikan problem tersebut, Kemendikbud akan segera mengambil tindakan. “Kalau tidak mau mengikuti arahan Kemendikbud, sekolah tersebut akan kami beri sanksi,” tandasnya. [IK/Hidayatullah/RoL/Bersamadakwah]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.499 kali, 1 untuk hari ini)