HM Aru Syeif Assadullah
Pemimpin Redaksi Tabloid Suara Islam

Tatkala  Pilpres (Pemilihan Presiden) 9 Juli 2014 dimulai penghitungan suaranya  di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Jakarta sejak pukul 13.00 WIB., satu setengah jam kemudian  sejumlah lembaga survei sudah mengumumkan  pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla unggul atas Prabowo –Hatta.

Pengumuman ini disambut Megawati Soekarnoputri di kediamannya Kebagusan, Jakarta Selatan  di mana Mega ikut memantau  quick-count di layar televisi didampingi Joko Widodo. Mega pun memberikan ucapan selamat dan menyalami Joko Widodo. Pernyataan Megawati  kemudian di depan wartawan saat itu dianggap sebagai pidato kemenangan.

Beberapa jam kemudian penulis menerima SMS tak jelas siapa pengirimnya yang mengkhawatirkan kekalahan kubu Prabowo akan mewujudkan kembali era awal Orde Baru di bawah rezim Soeharto di mana umat Islam dipojokkan, dipinggirkan bahkan dipasung, dalam seluruh kehidupan politik, ekonomi, sosial-budayanya bahkan kehidupan keagamaannya yang paling mendasar dan asasi. Sungguh membuat tercenung peringatan atau ancaman itu bagi siapa saja yang pernah mengalami sendiri era yang paling kelam di awal Orde Baru itu. SMS ini ternyata beredar luas sampai beberapa hari kemudian dan diterima ribuan bahkan mungkin ratusan ribu umat Islam di seluruh Indonesia.

Mencoba tidak meremehkan  peringatan SMS di atas, ada baik merunut kilas balik dan memutar kembali fakta yang disampaikan, bagaimana posisi umat Islam di awal Orde Baru itu. Umat Islam khususnya tokoh-tokoh politik dan ulamanya pada 1967 pasca Pemberontakan G30S/PKI, dengan dibubarkannya PKI dan tumbangnya rezim Soekarno yang cenderung mendukung PKI, suasana nyaman berhembus dan mewarnai kehidupan umat Islam, dan disusul antusias menyongsong era baru yakni Orde Baru di bawah Pd (Pejabat) Presiden Soeharto. Prakarsa rehabilitasi Masyumi yang telah diberangus rezim Soekarno pada 1960 bersama Partai Sosialis Indonesia pun digelar. Tokoh Masyumi, Mr. Mohamad Roem pun didaulat agar memimpin Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang akan menggantikan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Muktamar Parmusi yang pertama di Malang tidak disangka diintervensi rezim Soeharto yang mengganjal pencalonan Mr. Roem sebagai Ketua Umum Parmusi. Pemerintah Soeharto merekayasa untuk mendudukkan Mintardja sebagai Ketua Umum Parmusi.

Umat Islam baru menyadari belakangan rezim Soeharto yang pada awalnya sangat bersahabat dengan kalangan Islam itu, ternyata dalam waktu singkat berubah haluan menjadi phobi bahkan menjelang pelaksanaan Pemilu pertama di era Orde Baru, pada 1971, Soeharto malah membentuk Opsus (Operasi Khusus) di komando pembantu dekatnya (Aspri, asisten pribadi) Ali Moertopo, dan bertindak “membuldozer” kekuatan politik umat Islam, seraya di sisi lain membesarkan Sekber Golkar dan memaksa semua kalangan dan rakyat luas untuk memilih Golkar pada Pemilu 1971 itu. Umat Islam yang diwakili Parmusi, NU, Perti dan PSII pun kalah telak juga partai nasionalis sekuler lainnya seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI. Golkar memenangi Pemilu 1971 dengan 62% suara lebih.

Kenapa Soeharto tiba-tiba dalam waktu singkat berubah memusuhi kalangan Islam?

Pertanyaan besar itu dalam waktu singkat terkuak dengan gamblang tatkala Presiden Soeharto melalui hasil Pemilu 1971 itu membentuk kabinet dengan menempatkan–makin meneguhkan posisinya sejak 1967– orang-orang Nasrani untuk menguasai pos vital di bidang ekonomi-perdagangan juga pertahanan. Tokoh-tokoh Nasrani dan sekuler kemudian secara tetap menguasai kabinet pada pos-pos vital itu sejak awal kekuasaan Soeharto pada 1967 dan baru berakhir pada 1987, ketika Soeharto menyadari kekeliruan fatal yang dilakukan sepanjang dua dasawarsa. Di balik penempatan tokoh-tokoh Nasrani dan sekuler itu tak lain karena rekayasa lembaga tink-tank CSIS (Centre for Strategic And International Studies) yang sangat dipercaya Soeharto. Pemrakarsa inti CSIS adalah Pater Beek seorang pastur radikal keturunan Belanda yang belakangan jatidirinya justru dibongkar oleh aktifis CSIS sendiri yakni George Junus Aditjondro. Pater Beek meyakini pasca hancurnya PKI pada 1965 musuh besar Katolik di Indonesia adalah apa yang dia yakini sebagai Lesser evil theory (Teori Setan Kecil) dan setan besar. Dua-dua setan itu sama-sama hijaunya, yakni tentara (ABRI) dan Islam. ABRI hanyalah setan kecil tetapi Islam merupakan Setan Besar. Beek pun meyakinkan kepada para kadernya untuk mengadu kedua setan itu. Inilah maknanya sepanjang dua puluh tahun Orde Baru, ABRI selalu memusuhi dan berusaha menghancurkan kekuatan Islam. George Aditjondro pun membeberkan peranan berbagai tokoh yang “menukangi” CSIS, setelah Pater Beek antara lain Ali Moertopo sampai Benny Moerdani, Harry Tjan Silalahi, Soedjati Djiwandono, Hadi Soesastro, Liem Bian Koen dan kakaknya Liem Bian Kie, Daoed Josoef dan serenceng nama lainnya. Pos strategis pada empat kali kabinet yang disusun Soeharto (1967—pra Pemilu I–1971, 1977, 1982 telah menempatkan tokoh-tokoh sekuler dan Nasrani mulai Frans Seda, Sumarlin, Radius Prawiro, Ali Wardhana sampai Wijoyo Nitisastro, hingga Adrianus Mooy, dan Soedradjad Djiwandono, dan Cosmas Batubara. Di tubuh ABRI pun dicengkeram panjang oleh ABRI Nasrani sejak dikuasai Mareden Panggabean, Sudomo sampai Benny Moerdani. Sementara di tubuh Golkar yang menguasai mutlak politik di Indonesia, duduklah tokoh Nasrani dan sekuler yang berseberangan dengan Islam, seperti Jacob Tobing, Midian Sirait, David Napitupulu, hingga Rachmat Witoelar.

Sepanjang penguasaan rezim Soeharto oleh rekayasa tink-tank CSIS itu, posisi umat Islam betul-betul dilecehkan habis-habisan bahkan diperhinakan sepanjang 20 tahun (1967-1987). Umat Islam selalu dicurigai tidak setia kepada Dasar Negara Pancasila, dan difitnah selalu merencanakan hendak menegakkan Negara Islam, seraya membongkar-bongkar isu lama yakni masalah Piagam Jakarta yang dianggap dosa besar kelompok Islam di awal Proklamasi. “Buldozer” Ali Moertopo pun toh terus menggilas apa yang tersisa dari kekuatan politik Islam. Partai-partai Islam pun dipaksa berfusi menjadi satu nama Partai Persatuan  Pembangunan (PPP), tapi dilarang memakai gambar Ka’bah yang tetap menakutkan rezim Soeharto dan diyakini akan menjadi alat pemersatu ampuh umat Islam.

Belum cukup, secara menyakitkan sepanjang waktu, umat Islam selalu dituduh sebagai tidak mempunyai Wawasan Kebangsaan, Anti Pancasila, tidak memiliki toleransi dan selalu menindas kalangan minoritas. Belum lagi produk-produk undang-undang di DPR yang didominasi Golkar selalu diterbitkan UU yang selalu berlawanan dengan aspirasi Islam. Ingat saja berbagai sikap pemerintah yang anti jilbab pada 1980, UU Perkawinan 1974, lalu sengaja membuat peraturan anak-anak sekolah untuk Hormat Bendera ketika memasuki kelas yang sengaja dipakai alat untuk mengejek dan melecehkan umat Islam karena bagi umat Islam, kegiatan Hormat Bendera bagai kegiatan Penjajah Jepang dengan Sekere-nya tiap pagi memaksa rakyat Indonesia menghadap matahari dan memberi hormat matahari. Pada 1975 pegawai negeri saat itu tidak berani terang-terangan shalat Jumat di jeda istirahat kantor, ingat pula pada masa itu mubaligh tidak leluasa berkhutbah jika mereka tidak memiliki SIM (bukan SIM motor tapi Surat Ijin Mubaligh). Ingat pula AM Fatwa sepulang khutbah Idul Fitri dilukai senjata tajam oleh oknum militer mencederai pipinya. Protes-protes Sjafruddin Prawiranegara dalam khutbah dan ceramahnya yang berani tidak digubris rezim Soeharto. Inilah fakta ketertindasan umat Islam dalam sejarah Orde Baru.

Ketika Pasung Dilepas

Kabarnya pasca Peristiwa Tanjung Priok September 1984, Soeharto diberi informasi kalangan ABRI sendiri bahwa laporan Pangab Jendral Benny Moerdani tentang latar belakang kasus Tanjung Priok dimanipulasi, dan merugikan presiden, khususnya dengan opsi membantai umat Islam. Soeharto pun marah besar dan konon menyadarkan kebijakan politik yang ditempuh dua puluh tahun terakhir sejak 1967 sungguh-sungguh meleset. Konon Soeharto segera memutuskan mengubah drastis kebijakan politiknya. Dengan dalih memenuhi asas proporsional, ia mengoreksi anggota Golkar, khususnya yang duduk di DPR-MPR RI yang di dominasi kalangan non-Islam. Mulai Pemilu 1987 Soeharto menempatkan politisi Islam khususnya dari kader HMI. Begitu halnya jajaran kabinet diganti ekonom Islam. Dan menjelang Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1988 yang anggotanya hasil Pemilu April 1987, Presiden Soeharto tiba-tiba akhir Februari 1988 memberhentikan Panglima ABRI Jendral Benny Moerdany—yang konon saat itu ada di luar negeri dan membuatnya marah besar—walau pada susunan kabinet yang diumumkan bulan berikutnya Benny diangkat sebagai Menhankam.

Dengan kebijakan politiknya yang sangat drastis dan kontroversial itu, umat Islam merasa Soeharto menebus dosanya kepada umat Islam. Apalagi kemudian komitmen dukungannya kepada aspirasi Islam ditunjukkan Soeharto lagi dengan inisiatif mengajukan RUUPA (Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama) setelah ia menugaskan pakar hukum Islam melakukan kodifikasi hukum Islam. Ketika UU Peradilan agama disahkan DPR 1989, maka pengadilan agama di Indonesia pun disahkan pula sebagai hukum positif di negeri ini mendampingi sistem peradilan yang ada, yakni : Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Militer. Derajat atau sistem kepangkatan hakim agama pun dinaikkan sejajar dengan hakim di pengadilan negeri.  Keberpihakan Soeharto kepada Islam lebih jauh lagi ketika ia segera meresmikan Bank Muamalat di halaman Istana Bogor pada 1989, disusul ia mendorong berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), juga pada 1989. Dan tahun berikutnya 1990, Presiden Soeharto dengan keluarga besarnya ramai-ramai menunaikan ibadah haji.

Umat Islam merasa semakin nyaman dengan kebijakan politik Soeharto yang cenderung  berbalik pro-Islam. Tapi sebaliknya kalangan Nasrani dan sekuler yang disingkirkan sejak 1987 itu, tidak bisa menahan diri berketerusan. Sikap perlawanan pun segera dilancarkan menjelang Pemilu 1992. Ketika hasil Pemilu 1992 makin menegaskan keberpihakan Soeharto kepada Islam, maka kalangan Nasrani dan sekuler nekat “menuduh” pemerintahan-ABRI-DPR sudah menjadi Ijo-Royo-Royo, dan disinisi harian Kompas sebagai “Ijo Loyo-Loyo “ jika diucapkan oleh seorang yang cadel. Konsolidasi kalangan Nasrani dan sekuler pun sejak 1992 digencarkan dan diarahkan untuk menumbangkan rejim Soeharto. Kerja keras mereka membuahkan hasil sehingga Soeharto pun tumbang pada Mei 1998. Kalangan Nasrani dan sekuler tetap memanipulasi kekuatan Islam untuk meruntuhkan Soeharto. Sehingga rezim reformasi yang lahir pun perlu diirekayasa dengan tekun sepanjang 14 tahun terakhir untuk menyingkirkan Setan Besar : Islam.

SMS yang disinggung pada awal laporan ini menyimpulkan di balik kemenangan Joko Widodo, otak dan perancangnya adalah perancang yang sama ketika mereka menukangi Presiden Soeharto, sejak 1967-1987 untuk memenuhi  ambisi mereka menyingkirkan kekuatan dominan Islam di Indonesia. Sangat kentara sinyalemen SMS itu mengusung bukti-bukti nyata. Jika direnungkan usaha mereka sungguh luar biasa gigih sekaligus sabar dan julig karena diperjuangkan sejak 1987, hingga mencapai titik keberhasilan baru pada Juli 2014, praktis sepanjang 27 tahun. Wallahu a’lam bissawab!/ (suara-islam.com)
***
Doa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, Laknat Allah atas pemimpin yang menyulitkan Umat Islam

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (أحمد ، ومسلم عن عائشة)

“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit  urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah).

{ وَمَنْ وَلِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَهْلَةُ اللَّهِ قَالَ : لَعْنَةُ اللَّهِ } رَوَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحِهِ

“Dan barangsiapa memimpin mereka dalam suatu urusan lalu menyulitkan mereka maka semoga bahlatullah atasnya. Maka para sahabat  bertanya, ya RasulAllah, apa bahlatullah itu? Beliau menjawab: La’nat Allah.” (HR Abu ‘Awanah dalam shahihnya. Terdapat di Subulus Salam syarah hadits nomor 1401).
Amien ya Rabbal ‘alamien.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.357 kali, 1 untuk hari ini)