.

 

SOLO, muslimdaily.net, – Ribuan umat Islam menggelar aksi mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk membatalkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berindikasi melegalkan peredaran miras.

Umat Islam Surakarta menggelar aksi dengan melakukan long-march dari Stadion Manahan menuju gedung DPRD Surakarta yang berjarak sekitar 1 km setelah shalat Jumat. Setelah itu umat Islam Surakarta menggelar orasi menentang raperda miras di depan DPRD kota Surakarta.

Sejumlah elemen umat Islam di Surakarta nampak bersatu dalam aksi tersebut,  seperti Nahdlatul Ulama (NU), Laskar Umat Islam Solo (LUIS), Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Dewan Syariah Kota Solo (DSKS), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama long-march, massa terus meneriakkan yel-yel anti minuman keras.

Sejumlah tokoh bergantian melakukan orasi setiba di halaman gedung DPRD Solo yang terletak di Jalan Adi Sucipto tersebut.

Orator yang pertama adalah Ustadz Nur Hadi dari Elemen Umat Islam Surakarta (Elmusa) yang juga koordinator aksi. Menurut Nur Hadi, selain bertentangan dengan syariah Islam, pelegalan peredaran miras yang terdapat dalam raperda tersebut merusak masyarakat khususnya generasi muda. Dia juga meminta agar DPRD berdiskusi dengan elemen umat Islam dalam merancang perda miras.

Sementara itu Dr. Muinudinillah, ketua Dewan Syariah Kota Solo (DSKS), menyebut wakil rakyat yang menjadi anggota DPRD akan mengkhianati rakyat bila meloloskan raperda miras yang melegalkan peredaran miras.

“Miras merusak bangsa dan diharamkan oleh syariat. Para wakil rakyat mengkhianati negara apabila melegalkan miras karena bertentangan dengan UU negara ini yang Berketuhanan Yang Maha Esa,” kata Dr. Muin.

Dalam aksi tersebut juga dibacakan pernyataan sikap umat Islam menentang Raperda Miras, sebagai berikut:
1. Umat Islam Surakarta menolak raperda miras
2. Meminta agar disusun raperda anti miras
3. Mengajak lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif untuk taubatan nasuha
4. Kalau himbaun tidak diindahkan maka akan difatwakan haram memilih partai yang mendukung kemaksiatan

Dari sejumlah partai yang masuk di DPRD Surakarta, PKS, PAN, Gerindra dam Hanura yang menolak raperda miras ini.

Diposting Jum’at, 21-02-2014 | 21:28:46 WIB

***

MUI dan Ormas Islam Solo Tolak Raperda Yang Legalkan Miras

Diposting Kamis, 06-02-2014 | 21:33:12 WIB

SURAKARTA, muslimdaily.net, – Menyikapi rencana pengesahan RAPERDA Minuman Keras oleh DPRD Kota Surakarta, yang berisi pelegalan beberapa jenis minuman beralkohol, MUI Surakarta menggelar pertemuan sejumlah pengurus, tokoh-tokoh dan elemen umat Islam di kantor MUI.

Dalam pertemuan pada hari Rabu 5 Februari tersebut, menghasilkan sejumlah keputusan yang pada intinya menolak RAPERDA yang melegalkan peredaran beberapa jenis minuman beralkohol.

Berikut ini hasil pertemuan tersebut yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahu wabarokaatuh.

Hasil pertemuan tokoh tokoh dan elemen umat Islam yang difasilitasi MUI surakarta bertempat di kantor MUI SKA untuk mengsikapi raperda miras, di hasilkan kesepakatan sebagai berikut:
1. MUI dan elemen Islam menolak bentuk pengaturan miras dan mendukung pelarangan miras.
2. Semua golongan miras sebagai mana yang di maksud dalam peraturan yaitu gol A (alkohol 5 %) gol B (5-20 % ) dan gol C ( 20- 55 %alkohol ) adalah haram.
3. MUI dan elemen umat Islam akan melakukan audiensi dengan DPRD Surakarta guna menyampaikan sikap penolakan umat Islam.
4. MUI dan ormas Islam akan menempuh jalur hukum melalui YUdisial review terhadap peraturan presiden yang menjadi landasan perda miras.
5. MUI dan elemen Islam menyebut ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan perda miras ini untuk kepentingan sesaat pada tahun politik 2014. Maka MUI menyerukan umat untuk membaikot parpol yang turut serta mengesahkan pembolehan miras di badan legislatif.
6. MUI dan elemen Islam sudah menempuh jalur persuasif dan pendekatan hukum manakala langkah tersebut tidak diindahkan oleh pihak pihak legislatif dan pemerintah, maka MUI tidak bertanggung jawab tindakan liar yang di lakukan oleh masyarakat umum untuk mengekspresikan penolakan raperda miras tersebut.

Demikian hasil pertemuan yang di hadiri oleh MUI (komisi fatwa, komisi hukum dan komisi ukhuwah), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta), MTA, LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), perwakilan dari pemerintah kota, dan perwakilan dari legislatif serta ketua elemen umat Islam Surakarta (Elmusa).

TTD Aris Munandar.

Komisi Fatwa MUI Surakarta.

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 361 kali, 1 untuk hari ini)