Presiden Joko Widodo memilih I Dewa Gede Palguna, Dosen Tata Negara di Fak Hukum Universitas Udayana sekaligus mantan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi baru.

Kabar dan gambar I Dewa Gede Palguna terkait dengan terpilihnya ia menjadi orang yang gantikan Hamdam Zoelva

Saat mengikuti tahap seleksi wawancara di Gedung Sekretaris Negara 30 Desember 2014 lalu, Palguna berpendapat bahwa nikah beda agama dapat dilakukan di Indonesia, seperti halnya di Belanda.

“Pernikahan beda agama itu boleh, kalau menurut saya,” kata Palguna. Ia menjawab pertanyaan Franz Magnis Suseno, tamu penyeleksi calon Hakim MK.

Franz Magnis Suseno sendiri merupakan tokoh Katolik yang setuju nikah beda agama.

Franz saat itu meminta pendapat Palguna tentang kewajiban negara dalam menyelesaikan perdebatan pernikahan beda agama.

Dengan lantang, Palguna menjawab boleh nikah beda agama. Kontroversi pernikahan beda agama kata Palguna akibat tidak tegasnya UU perkawinan.

Menurutnya, UU tersebut tidak konsisten karena kewajiban pernikahan dicatat oleh negara, tapi di sisi lain tidak dapat tercatat secara resmi jika beda agama.

Hal itu dinilai oleh Palguna sebagai ketidakkonsistenan UU pernikahan di Indonesia. “Harusnya nikah itu dicatat saja, sekalipun beda agama.”

“Berkeyakinan adalah hak individu, itu mendasar, maka menurut saya, itu yang harus diatur negara,” ujar Palguna.

Bukan hanya setuju pernikahan beda agama, Palguna pun setuju bila Kolom Agama dihapus di KTP. Jadi, KTP gak usah ada kolom agama, katanya.

“Tidak ada kolom itu juga tidak ada masalah,” kata Palguna dengan enteng menjawabnya dalam fit and proper test.

http://silontong.com/…/aduh-hakim-mk-pilihan-jokowi-setuju…/

https://www.facebook.com/BlogSpesial/posts/642097099246893:0

***

Wajib Ditolak! Hakim MK Pilihan Jokowi Setuju Nikah Beda Agama dan Penghapusan Kolom Agama di KTP

JAKARTA (voa-islam.com) – Isu tentang pernikahan beda agama dan penghapusan kolom agama ternyata menjadi bahan pertanyaan saat wawancara seleksi Hakim Mahkamah Kostitusi (MK) baru.

Namun dalam hal ini, kita sebagai umat Islam wajib terkejut. Pasalnya, Hakim MK pilihan presiden Jokowi dari mantan PDIP Perjuangan I Dewa Gede Palguna, setuju atas program dua hal tersebut.

Kita tunggu saja apa yang akan direalisasikan dari semua program yang ada, yang jelas umat Iislam akan selalu membela haknya agar umat Islam tidak didholimi. [bbs/protonema/voa-islam.com]

***

Tolak Legalisasi Perkawinan Beda Agama

Jakarta (SI Online) – Mahkamah Konstitusi diminta untuk menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh sejumlah mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gugatan itu terkait permintaan legalisasi perkawinan beda agama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan keinginan agar pernikahan berbeda agama dilegalkan di Indonesia sangat sulit direalisasikan.

“Masyarakat Indonesia sangat religius, sangat menjunjung tinggi nilai agama. Di negara mana pun, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dan ritual pernikahan tidak bisa lepas dari nilai-nilai religiositas dari yang menjalani,” ucap Lukman seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/9/2014).

Lukman mengatakan, apabila pernikahan beda agama dilegalkan, maka masalah lain yang akan muncul pun tak kalah sulitnya. “Ketika menikah beda agama, maka pakai agama yang mana? Apakah laki-laki atau perempuan? Ini jadi persoalan,” ucap dia.

Setiap agama, kata Lukman, meyakini bahwa aturan yang diterapkannya adalah yang terbaik. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyatukan cara pandang antar-agama.

“Fondasi suatu pernikahan berbeda karena cara pandang setiap agama berbeda. Itulah kenapa alasannya perkawinan beda agama tidak ditoleransi,” ucap politisi PPP itu.

MK Harus Menolak

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub juga mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Menurut Ali, alasan gugatan yang dilayangkan oleh mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia itu bertentangan dengan UUD 1945.

“MK harus menolak karena menyalahi UUD 1945, yang mana disebutkan negara menjamin warganya untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau pasal (2 ayat 1 UU No 1/1974) itu dibatalkan, maka bertentangan dengan UU 45,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/9/2014).

Selain itu, dari pandangan secara hukum Islam, Ali juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Ia merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah mengharamkan pernikahan beda agama.

Bila ada pihak-pihak yang telah ataupun ingin melakukan pernikahan beda agama, Ali mempersilakan untuk dikembalikan ke pribadi masing-masing. “Kalau secara Islam MUI kan sudah fatwa haram. Kalau tidak ditaati, ya silakan tanggung akibatnya di akhirat,” ucap Ali.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Anbar Jayadi, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 ke MK. Pasal tersebut berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”/ si online.

***

Semakin jelas, pemerintahan Jokowi ini mengarah kepada penghapusan agama (Islam). Dan itu lebih hina dibanding “pemerintahan” Badui Cibeo Banten yang menolak Islam dengan cara melarang warganya untuk sekolah atau belajar. Dalihnya, kalau sampai mereka dibolehkan sekolah maka akan berakibat jadi penipu. Dalih bahwa bila sekolah atau belajar itu akan jadi penipu hanyalah akal-akalan karena khawatir kalau mereka belajar maka akan ada yang masuk Islam. Pemerintahan Jokowi dalam hal ingin menghapus agama (Islam) caranya dengan mau menghapus kolom agama di KTP, menghapus UU Perkawinan dan membolehkan nikah beda agama dengan merancang UU yang akan melindungi aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, Syiah, LDII, Inkar Sunnah dan sebagainya dengan dalih sebagai UU yang menjamin Umat Beragama. Juga ada menteri yang melarang tenaga luar menjadu pengajar agama dan teologi, dengan dalih akan timbulkan radikalisme. Itu lebih buruk dari sikap Badui yang emoh Islam sampai sekarang wainitanya masih mengumbar aurat tanpa berpakaian yang menutup dada, yang melarang belajar tersebut dengan dalih karena belajar itu akan mengakibatkan jadi penipu.

(Lihat: Phobia terhadap Islam, dari Mau Hapus Kolom Agama hingga Tenaga Luar Dilarang Ajar Agama

By nahimunkar.com on 10 January 2015

Upaya Penghapusan Agama Pemerintahan Jokowi Lebih Hina dari Upaya Badui Cibeo https://www.nahimunkar.org/phobia-terhadap-islam-dari-mau-hapus-kolom-agama-hingga-tenaga-luar-dilarang-ajar-agama/ ).

Ancaman terhadap orang-orang yang mau menghapus agama Allah

{ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [آل عمران: 54]

  1. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya

[Al ‘Imran54]

   {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [الصف: 8]

  1. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya”

[As Saff8]

{ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} [النساء: 138، 139]

  1. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih
  2. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah

[An Nisa”,138-139]

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 731 kali, 1 untuk hari ini)