Kemenag Ambil Alih Penyelenggaraan Umrah, DPR Curiga, Motivasinya Cari Uang

Inilah beritanya.

***

Haji Masih Amburadul, Kemenag Ambil Alih Penyelenggaraan Umroh

Keputusan pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh sudah final, meskipun dalam pelaksanaannya tidak sekaligus.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Ahda Barori mengatakan, pemerintah tetap akan mengambil-alih penyelenggaraan umroh, meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh.

Dia yakin, penyelenggaraan umroh diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jemaah dapat menunaikan ibadahnya di Tanah Suci, Arab Saudi.

Tekad pemerintah untuk mengambil alih penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) sudah bulat. Bukan lagi wacana. Terlebih, dari sisi dukungan dari Kementerian PAN dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personilnya saja.

“Jadi, tekad kita sudah bulat,” ungkap Ahda, Jumat (11/12/2015).

“Nanti, kita punya Direktur penyelenggara ibadah umroh,” tambahnya.

Latar-belakang pentingnya penyelenggaraan umroh diambil alih oleh pemerintah, ia menjelaskan, adalah karena fakta di lapangan banyak jemaah umroh terlantar. Bukan saja di dalam negeri tidak terangkut bahkan ada yang terbengkalai tak diurus PPIU bersangkutan di negara lain.

“Kemenag juga mendapat desakan dari masyarakat. Pemerintah harus ambil alih penyelenggaraan umroh,” katanya.

266 PPIU Jumlah PPIU yang tercatat di Ditjen PHU, katanya, sekitar 266 perusahaan. Tahun lalu sebanyak 14 PPIU dibekukan dan dicabut izinnya karena menelantarkan anggota jemaah umrohnya.

“Hampir tiap tahun selalu saja ada yang menelantarkan jemaah umroh,” ia menegaskan.

Dia menambahkan, meski Ditjen PHU pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kepolisian untuk memberantas PPIU ilegal dan menelantarkan anggota jemaah umroh, menurut dia, tetap saja kasus-kasus menelantarkan anggota jemaah umroh terjadi.

Bukan hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerahjuga kerap kali berulang.

Sumber Antara/ Rimanews 11 DES 2015

***

 

Ambil Alih Penyelenggaraan Umrah, DPR Curiga Kemenag Cari Uang

JAKARTA – Komisi VIII DPR menuding Kementerian Agama (Kemenag) mencari lahan baru dalam mengeruk uang negara lantaran mulai tahun 2016 masalah keuangan ibadah haji sudah dilimpahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid curiga pengambilalihan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) oleh swasta bertujuan agar Kemenag bisa meraup keuntungan.

“Sepertinya Kementerian Agama kehilangan uang dari haji, kan sekarang ini haji sudah diambil alih BPKH, kalau ini alasannya akan sangat naif,” ujar Sodik kepada Okezone, Senin (14/12/2015).

Oleh karenanya, lanjut Sodik, Komisi VIII DPR dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, untuk menanyakan terkait pengambilalihan penyelenggaran umrah tersebut.

“Kami (Komisi VIII) akan mengundang mereka (Kemenag) akan dibahas di dalam rapat dan akan beradu argumentasi nanti nanya alasannya apa,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Ahda Barori mengatakan, pihaknya telah memutuskan akan mengambil alih penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari pihak swasta. Pengambilalihan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umrah. Menurutnya, penyelenggaraan umrah yang diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jamaah dapat menunaikan ibadah.

(sus) http://news.okezone.com, Gunawan Wibisono, Jurnalis Senin, 14 Desember 2015 – 12:07 wib

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.092 kali, 1 untuk hari ini)