Puluhan santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Desa Cangkring, Kabupaten Jember, Jawa Timur hingga Rabu (28/02) pagi masih dirawat di klinik pesantren dan puskesmas Jenggawah karena mengalami dehidrasi setelah diimunisasi difteri oleh petugas Dinas Kesehatan setempat.

“Alhamdulillah kondisi puluhan santri mulai membaik, namun sebanyak 21 santri masih dirawat di klinik pesantren dan satu orang di Puskesmas Jenggawah sudah diperbolehkan pulang,” ujar Pengasuh Pesanrten Madinatul Ulum di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Sebanyak 600 lebih santri di Ponpes Madinatul Ulum mendapatkan vaksin difteri pada Selasa (27/2) dan setelah seharian beraktivitas, sebanyak 73 santri mengalami dehidrasi, mengeluh pusing, mual dan lemas, sehingga dirawat di klinik pesantren dan puskesmas pada Selasa (27/2) malam.

“Imunisasi difteri tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah dan ratusan santri diimunisasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan yang mendapat imunisasi adalah ratusan santri tingkat SMP, sedangkan santri SMA akan menyusul karena masih ada ujian sekolah,” tuturnya.

Menurutnya para santri sebagian tidak sarapan dulu sebelum disuntik vaksin difteri dan memang ada santri yang kondisinya kurang sehat, serta para santri bermain sepak bola setelah disuntik vaksin difteri, sehingga hal tersebut yang menyebabkan puluhan santri mengalami dehidrasi, mual, pusing, demam, dan lemas.

Sumber: eramuslim.com / zahid

***

Vaksin Difteri Belum Kantungi Sertifikasi Halal MUI

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak MUI belum pernah menerima pendaftaran vaksin Difteri. Pernyataan ini dikatakan Waketum MUI kepada Panjimas pada hari Selasa (12/12) kemarin, pasca banyaknya pertanyaan masyarakat terkait dengan kehalalan vaksin tersebut.

“Sampai saat ini LPPOM MUI belum pernah menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin Difteri dari pihak manapun. Sehingga MUI sampai saat ini belum pernah menerbitkan sertifikasi halal terhadap vaksin Difteri tersebut,” jelas Zainut.

MUI juga menyatakan bahwa pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan sebuah kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun walau begitu, vaksin yang digunakan dalam imunisasi haruslah selalu halal dan suci.

“Ketentuan hukum pada butir nomor 2 dikecualikan jika digunakan pada kondisi darurat yaitu suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi dapat mengancam jiwa manusia (mudarat) atau kondisi hajat yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang,” kata Zainut lagi.

Ketentuan tersebut di atas harus dipastikan bahwa memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci.Dengan didukung keterangan tenaga ahli yang berkompeten dan memang dapat dipercaya orangnya.

“Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal,” pungkasnya kepada Panjimas. (Pm/Ram)

Sumber: eramuslim.com / zahid

(nahimunkar.org)

(Dibaca 268 kali, 1 untuk hari ini)