• Agar KPK tidak menganaktirikan kasus dugaan skandal pajak Presiden SBY.
  •  KPK Jilid III harus kembali lagi mengulangi sejarah gemilang KPK Jilid II di bawah kepemimpinan Antasari Azhar, yang berani memenjarakan besan presiden.

Gedung KPK_823754626432JAKARTA, Berita HUKUM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan skandal pajak keluarga Presiden SBY.

Menurut Direktur Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly, KPK selama ini terlihat ganas dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Untuk itu, Akbar meminta agar KPK tidak menganaktirikan kasus dugaan skandal pajak Presiden SBY.

“Baru-baru ini, Langkah KPK dalam melakukan tindakan tangkap tangan atas kasus suap daging impor yang diduga melibatkan salah satu petinggi partai berinisial LHI, sangat heboh,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (31/1).

“Pemberitaan begitu sangat besar, sehingga menggusur kasus besar lain yang tidak kalah menghebohkan, yaitu dugaan skandal pajak keluarga Cikeas (Presiden SBY, Agus Harimurti, dan Edi Baskoro),” imbuhnya.

Akbar meminta KPK jangan gentar mengusut dugaan kasus pajak keluarga SBY, kendati merupakan orang yang berkuasa di Indonesia.

“KPK Jilid III harus kembali lagi mengulangi sejarah gemilang KPK Jilid II di bawah kepemimpinan Antasari Azhar, yang berani memenjarakan besan presiden. KPK jangan pernah ragu dan takut akan ancaman yang sering muncul, bila KPK menangani kasus yang melibatkan orang yang berkuasa,” tuturnya.
Sebelumnya, Pihak Istana meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro.

Hal ini menurutnya Ditjen Pajak pantas mengklarifikasi mengenai hal itu. Supaya tidak menimbulkan tanya di masyarakat.

Ditjen pajak sudah seharusnya menjelaskan, yang paling berwenang dan pantas menjelaskan ditjen pajak,” ungkap Juru bicara Kepresidenan, Julian A Pasha, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (30/1).

Lebih lanjut terkait, SPT pajak Presiden SBY dan kedua anaknya, Julian menegaskan itu sudah diserahkan secara transparan tiap tahunnya kepada Ditjen Pajak.

“Hal yang biasa, secara transparan selalu menyerahkan SPT tahunan. Tiap tahun dilaporkan,” menurutnya.

Kata dia lagi, jika ternyata ada selisih atau perbedaan maupun kekurangan, semuanya diserahkan kepada Ditjen Pajak yang berwenang mengenai hal itu. Pasalnya Ditjen Pajaklah yang ditunjuk untuk menghitung baik atas nama presiden atau atas kedua anaknya.

Seperti diketahui, sebelumnya pelaporan pajak tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro, menimbulkan tanda tanya. Dalam dokumen yang menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya, yang berhasil didapatkan The Jakarta Post, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Keaslian dokumen itu dibenarkan oleh sejumlah sumber yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. SPT tahun 2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama tahun 2012 tertulis, SBY disebutkan memperoleh penghasilan Rp 1,37 miliar selama setahun sebagai presiden dan tambahan Rp 107 juta dari sejumlah royalti.

Dalam dokumen itu juga terungkap pada tahun 2011, SBY membuka sejumlah rekening bank yang total nilainya mencapai Rp 4,98 miliar dan 589.188 dollar AS atau sekitar Rp 5,7 miliar (kurs Rp 9.600 per dollar AS). Dalam SPT itu tak disebutkan detail dari mana sumber keuangan itu.

Sementara, Agus (34), dalam SPT tahun 2011 ia menyebutkan memperoleh penghasilan tahunan Rp 70,2 juta. Agus adalah seorang perwira di Kostrad di Jakarta. Dokumen pajak itu juga memperlihatkan, Agus membuka empat rekening bank berbeda dan sebuah akun deposito dengan total Rp 1,63 miliar. Tak ada informasi di dokumen mengenai sumber-sumber dana tersebut dan pada bagian pendapatan tambahan, termasuk istri Agus, Annisa Pohan, dibiarkan kosong.

Agus terdaftar sebagai pembayar pajak sejak tahun 2007 namun baru memasukkan SPT pada tahun 2011. Ibas memberikan penjelasan, berdasarkan undang-undang, hanya perwira tinggi militer yang wajib melaporkan sumber kekayaan mereka. “Mas Agus sekarang hanya seorang mayor,” katanya, dalam email.

Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009. “Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk memasukkan pelaporan pajak tahunan sesuai dengan aturan,” katanya.

Berdasarkan SPT tahun 2011, Ibas memperoleh pengasilan Rp 183 juta sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi sebesar Rp 900 juta di PT Yastra Capital, deposito sebesar Rp 1,59 miliar, dan uang tunai totalnya mencapai Rp 1,57 miliar.

Ibas tidak menyebutkan dalam SPT pendapatan lainnya seperti pembayaran dividen, donasi, saham ataupun jenis investasi lain. Ia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar seperti yang tertulis dalam SPT tahun 2010 termasuk sebuah Audi Q5 SUV dengan harga Rp 1,16 miliar.

Sebagai seorang anggota DPR, Ibas diharuskan melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana ia menyebutkan total aset pada tahun 2009 sebesar Rp 4,42 miliar. Dalam SPT tahun 2009, aset Ibas senilai Rp 5,18 miliar. Ia tidak menyebutkan adanya sumber pendapatan lain.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga mertua Ibas, memberikan penegasan. “Sebagai ayah dari mereka (Ibas dan Agus), saya memberikan kepastian kepada Anda jika tak ada perbedaan dari pelaporan pajak mereka,” katanya.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan seharusnya ada penjelasan rasional jika ada perbedaan data yang mencurigakan dari pembayaran pajak yang dilakukan keluarga presiden. “Mustahil jika keluarga presiden tidak mengisi SPT dengan benar. Mereka memiliki tim khusus yang menghitung semua kewajiban pajak mereka untuk memastikan akurasi,” katanya.

Fuad menambahkan, direktorat juga tak punya otoritas mempertanyakan ke pembayar pajak jika terdapat perbedaan antara akun bank dan penghasilan tahunan mereka.(dbs/bhc/opn) Thursday 31 Jan 2013 12:28:21

Kasus Pajak

KPK Diminta Usut Dugaan Skandal Pajak Keluarga SBY/ beritahukum.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 663 kali, 1 untuk hari ini)