Utang Membengkak Bisa Tembus 10.000 Triliun, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Demo Turunkan Jokowi

  • Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi – Ma’ruf sudah gagal total, tidak menguntungkan bagi masyarakat,” kata  Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan, dalam orasinya di Makassar, Selasa (6/7).



Desak Turunkan Jokowi – Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar berunjuk rasa di depan kampus mereka Jl Sultan Alauddin, Kecamatan Rappicini, Makassar, Selasa (6/7/2021) sore. Mahasiwa Unismuh demo turunkan Jokowi gara-gara utang, berapa total utang Indonesia sekarang? / tribun-timur.com/muslimin emba

 

MAKASSAR – Para demonstran dari Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Kota Makassar, Sulsel, mendesak agar Presiden Jokowi diturunkan.

Salah satu alasannya, jumlah utang luar negeri di era Jokowi terus membengkak.

Mahasiswa khawatir utang menembus Rp 10.000 triliun dan membebani pemimpin berikutnya.

Aksi berlangsung di tengah pengetatan pembatasan karena Covid-19.

Namun mahasiswa beralasan, menurunkan Jokowi lebih penting saat ini.

Desakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma’ruf Amin mundur disuarakan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Desakan itu disuarakan saat berunjukrasa di depan kampus mereka Jl Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Makassar, Selasa (6/7/2021) sore.

Unjuk rasa itu dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam ‘Aliansi Unismuh Satu’ yang didalamnya tergabung tujuh fakultas.

Yakni Fakultas Ekonomi Bisnis, Agama Islam, Pertanian, Kedokteran, Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisni Unismuh, Darmawan yang juga Koordinator Lapangan mengatakan desakan itu disuarakan bukan tanpa alasan.

Bermuara pada sekelumit persoalan negeri yang dinilainya Jokowi-Ma’ruf tidak dapat lagi menjalankan roda pemerintahan secara baik.

Seperti Rancangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang dianggap bakal mengenakan atau menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan atau sekolah. 

Menurutnya, rencana kebijakan itu tidak sepatutnya dibahas atau diusulkan di masa pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat akibat wabah Pandemi Covid-19 tidak dalam kondisi normal.

Ia pun menganggap RUU itu dimunculkan hanya untuk membayar utang negara yang kian menumpuk.

“Rancangan undang-undang PPN ini adalah rancangan untuk membayar utang negara yang dipungut langsung dari rakyat itu sendiri,” katanya.

Dugaan itu kata dia diperkuat oleh data utang negara yang nyaris menembus angka Rp 7000 triliun.

“Utang negara berdasarkan data kurang lebih Rp 6.723 triliun, itu berdasarkan BPS Tahun 2021 bulan Mei kemarin. Sekarang, sudah hampir tembus Rp 7.000 triliun,” ujarnya.

“Bisa jadi diakhiri periode Jokowi itu tembus Rp 10 ribu triliun dan ini mengindikasikan bahwa memang Joko Widodo itu gagal dengan membebankan utang ke pemimpin berikutnya,” lanjutnya.

Pantauan tribun-timur.com di lokasi, pengunjuk rasa mulanya mendesak pemerintah memberlakukan kuliah tatap muka.

Alasannya, mereka sudah terlalu lama melaksanakan kuliah daring yang dianggap kurang efektif.

Selain itu, kuliah daring itu juga dianggap melemahkan pergerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya roda pemerintahan yang ada.

Namun, di antara spanduk yang dibentangkan, juga terdapat spanduk bertuliskan ‘Jokowi-Ma’ruf Gagal Total, Mundur Maki!’.

Unjuk rasa yang berlangsung sekitar pukul 15.30 Wita itu diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan.

Blokade dilakukan dengan memalang truk kontainer yang dijadikan sebagai panggung orasi.

Akibatnya, kemacetan panjang pun tidak terhindarkan di sepanjang Jalan Sultan Alauddin.

Lebih kurang dua jam berorasi, tepatnya jelang azan Magrib berkumandang, pengunjuk rasa membubarkan diri.(*)

Editor: Mansur AM

TRIBUN-TIMUR.COM, Rabu, 7 Juli 2021 07:08

***

Demo, Mahasiswa Muhammadiyah Anggap Jokowi Gagal Total

Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.

Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma’aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat,” kata  Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).

Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin untuk turun dari jabatannya.

CNN Indonesia | Selasa, 06/07/2021 20:50 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 134 kali, 1 untuk hari ini)