JAKARTASATU– Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus menggunung di mana pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar USD 357,5 miliar atau setara Rp5.107,14 triliun. Kita juga mengetahui di saat bersamaan, nilai tukar Rupiah juga terus anjlok. Bahkan hingga sempat menyentuh angka Rp 13.800 per USD.

Pemerintah tidak boleh menutupi, rakyat harus mengetahui kondisi sesungguhnya, dimana kenaikan ULN saat pelemahan Rupiah akan menambah resiko kewajiban pembayaran utang Pemerintah. Di mana, saat ini, Pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo di 2018 mencapai USD 9,1 miliar.

Ini semua juga disebabkan oleh pertumbuhan ULN tidak terkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai lima persen. Ditambah pertumbuhan penerimaan pajak yang hanya tumbuh empat persen dari rata-rata dua tahun terakhir dan rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga utang terhadap penerimaan pajak pada 2017 yang sudah mencapai 31 persen, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26 persen. Yang harus segera disadari adalah utang yang digunakan untuk mengejar pembangunan infrastruktur pun ditunggu tiga tahun belum ada hasilnya. Bahkan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi 2016 juga anjlok 230 ribu orang. Jadi harus sangat diakui bahwa perlu adanya evaluasi dari bertambahnya utang yang kurang produktif ini.

Jika kita ingin menghitung menggunakan kurs Rp13.400, maka pemerintah wajib membayar Rp121,9 triliun. Sementara, dengan kurs Rp13.700 menjadi Rp124,6 triliun. Ada selisih pembengkakan akibat currency missmatch sebesar Rp2,7 triliun. Kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di 2018 mencapai US$9,1 Miliar yang terbagi menjadi US$5,2 miliar pokok dan US$3,8 Miliar bunga.

Jika kondisi pelemahan Rupiah berlanjut, implikasi lebih jauhnya dapat menyebabkan pihak swasta gagal membayar utang, seperti pada saat krisis 98. Di mana, dalam porsi total ULN yang sebesar US$357,5 miliar, utang swasta mencapai US$174,2 miliar. Risiko bagi swasta juga perlu dicermati mengingat tidak semua ULN swasta di hedging. Rupiah terdepresiasi, bisa sebabkan kinerja keuangan swasta terganggu, karena kewajiban pembayaran utang jadi lebih berat.

Rakyat harus sadar bahwa besaran ULN Pemerintah untuk tahun ini sudah perlu di waspadai atau dalam tahap hati-hati, mengingat tren Rupiah akan terus melemah hingga akhir tahun. Dan yang paling penting harus kita pikirkan adalah risiko krisis keuangan bukan hal yang tidak mungkin bisa kembali terjadi. Apalagi, jika nilai tukar rupiah terus melemah hingga akhir tahun atau mencapai Rp14.000 per dolar AS. RI

Sumber: jakartasatu.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 493 kali, 1 untuk hari ini)