UU Cipta Kerja: Diusulkan Jokowi, Dikerjakan Senyap oleh DPR, Disahkan saat Tengah Malam

  • Rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Senin malam, 5 Oktober 2020. Sidang sempat diwarnai ketegangan ketika fraksi Demokrat melontarkan interupsi berulang-ulang. 

 

  • Bahkan Fraksi Demokrat memutuskan untuk walk out dalam sidang tersebut.

     

  • Sementara itu fraksi PKS sejak awal konsisten menolak pengesahan RUU tersebut.

     

     


 

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) lewat Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin.

 

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

 

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-19.

 

Padahal jika dilihat dari jumlah Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, pasal-pasal di RUU Cipta Kerja yang dibahas jumlahnya jauh lebih banyak.

 

Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah masa reses dan pandemi.

 

Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu.

 

Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

 

Gerak cepat pemerintah

 

Jauh sebelum disahkan, pemerintah bergerak cepat meloloskan RUU Cipta Kerja. Pada Februari 2020, pemerintah mengklaim telah melakukan roadshow omnibus law RUU Cipta Kerja di 18 kota di Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat.

 

“Untuk menyerap aspirasi dari teman-teman maka seluruh stakeholder ekonomi akan dilibatkan, justru Bapak Presiden memerintahkan untuk menyerap aspirasi semuanya,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono kala itu.

 

Segera setelah draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja rampung pada awal tahun 2020, pemerintah langsung mengirimkan draf RUU ke DPR. Sehingga draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

 

Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Sebagai informasi, pemerintah menyusun 11 klaster pembahasan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

 

Klaster tersebut terdiri dari, penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi.

 

Sampai 64 rapat

 

RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Selama di parlemen, proses pembahasannya relatif berjalan mulus.

 

Untuk meloloskan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, anggota dewan sampai rela melakukan rapat maraton.

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengatakan, pada bab-bab terakhir pembahasan RUU tersebut bahkan dilakukan di akhir pekan. Secara keseluruhan, Baleg DPR RI dan pemerintah telah melakukan 64 kali rapat.

 

“Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali timus timsin, mulai Senin-Minggu, dari pagi sampai malam dini hari, bahkan reses melakukan rapat di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

Disahkan malam hari

 

Rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Senin malam, 5 Oktober 2020. Sidang sempat diwarnai ketegangan ketika fraksi Demokrat melontarkan interupsi berulang-ulang. 

 

Bahkan Fraksi Demokrat memutuskan untuk walk out dalam sidang tersebut. Sementara fraksi PKS sejak awal konsisten menolak pengesahan RUU tersebut. []

 

Admin 
CMBC Indonesia – HEADLINE – 10/07/2020

(nahimunkar.org)

***

PKS Tegas Menolak Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

loading…

F-PKS dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat untuk menjadi UU. Foto/SINDOnews

A+ A-

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat menjadi UU.

(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)

Perwakilan Fraksi PKS DPR RI, Amin AK mengatakan, PKS tidak menginginkan produk UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat. 

“Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang,” kata Amin, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Ngotot Sahkan RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Tak Peka terhadap Penderitaan Rakyat)


“Dengan demikian, F-PKS menyadari substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama,” papar Amin.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengatakan, F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi 

“Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS”, ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Amin menambahkan, setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara.

“Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan Menolak RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang,” tutup Amin dengan tegas.

(maf)

Mohammad Atik Fajardin

SINDOnews

Selasa, 06 Oktober 2020 – 01:35 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 203 kali, 1 untuk hari ini)