ANTARA/Jessica Wuysang/ TEMPO Interaktif,

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Intelijen telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI kemarin (11 Oktober 2011). Namun, reaksi perlawanan terus bergaung dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka bahkan berencana mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Ada beberapa pasal yang kami nilai bertentangan dengan konstitusi,” ujar anggota Imparsial, Al A’raf, di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2011.

A’raf menjelaskan, gugatan akan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi RUU Intelejen. Organisasi massa yang tergabung dalam koalisi ini adalah Imparsial, Kontras, ADSPS, Elsam, The RIDep Institute, Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Praxis, Infid, Yayasan SET, KRHN, Leip, IKOHI, Foker Papua, PSHK, MAPPi, MediaLink, PBHI Jakarta dan Bambang Widodo Umar.

Menurut A’raf, keberadaan UU Intelijen berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi. Potensi pelanggaran itu terlihat dari pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan politik luar negeri. “Pasal ini sangat karet, membuka ruang penafsiran yang luas,” katanya.

A’raf mengaku belum mengetahui secara pasti kapan rencana gugatan tersebut diajukan. Tim koalisi hingga kini masih melakukan kajian untuk merumuskan materi gugatan yang tepat. “Mudah-mudahan akhir bulan ini materi gugatan sudah kami daftarkan ke MK,” ujarnya. Anggota Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi, mendukung langkah tersebut. Menurut dia, keberadaan UU itu juga mengancam kerja-kerja jurnalistik dan prinsip kebebasan pers.

RIKY FERDIANTO/ RABU, 12 OKTOBER 2011 | 16:42 WIB

TEMPO Interaktif

***

UU Intelijen Masih Menyisakan Persoalan?

Jakarta – UU Intelijen Negara telah disahkan DPR melalui rapat paripurna. Namun UU Intelijen Negara itu masih jauh dari harapan penegakan HAM. Bahkan RUU ini meninggalkan banyak permasalahan.

Sejumlah isu krusial dalam UU Intelijen Negara itu di antaranya soal penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian terhadap informasi, kelembagaan, kode etik, pengawasan, masa retensi, rahasia intelijen dan pemidanaan.

“UU ini jauh dari harapan untuk menjadikan intelijen kita sebagai intelijen reformis,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, kemarin. Imparsial menilai, ada 19 materi yang dinilai berpotensi melanggar hukum dan HAM di antaranya RUU Intelijen masih setengah hati mengakomodasi persoalan HAM, masih definisi yang multitafsir, seperti definisi intelijen yang tak jelas.

Selain itu, subjektivitasnya masih sangat tinggi dan yang paling mengkhawatirkan adalah masih dicantumkannya fungsi pendalaman dan pelibatan intelijen dalam penyidikan. Poengky berpendapat pemberian kewenangan pada intelijen untuk melakukan “penggalian informasi” bekerja sama dengan aparat hukum sebagai ganti dari istilah “interogasi” akan merusak “Criminal Justice System” karena melanggar KUHAP dan HAM.

Upaya yang dilakukan Imparsial dan sejumlah LSM pemerhati HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil terkait pengesahan RUU Intelijen Negara menjadi UU itu adalah mengajukan “Judicial Review” (peninjauan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami akan menyiapkan materi ‘Judicial Review’ terkait pasal yang berpotensi melanggar HAM,” tandas Poengky.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI, Selasa (2/10) di Jakarta, sepakat mengesahkan RUU tentang Intelijen Negara menjadi UU setelah sembilan tahun terkatung-katung.. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso itu, seluruh fraksi yang ada di DPR menyatakan persetujuannya atas pengesahan RUU Intelijen Negara menjadi Undang-Undang.

Komisi I DPR menyatakan, RUU Intelijen Negara yang juga merupakan usul inisiatif DPR dalam Prolegnas 2010-2014 merupakan upaya memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia.

Dengan disahkannya RUU Intelijen Negara menjadi UU maka institusi intelijen negara harus melakukan berbagai penyesuaian diri, di antaranya perubahan atas visi, misi, paradigma, azas dan doktrin intelijen dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

Untuk itulah diperlukan adanya payung hukum yang memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas intelijen negara, menjadikan intelijen negara yang profesional, tetapi juga senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan atas HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja intelijen negara kepada masyarakat.

Sejumlah pasal krusial seperti kewenangan intelijen melakukan penyadapan lolos dalam UU baru ini.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai, UU Intelijen potensial mengancam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. Undang-undang ini terlalu prematur, dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang di masa lalu banyak melakukan praktik-praktik melanggar hak asasi dan merampas kebebasan warganegara.

Salah satu ketentuan di dalam UU Intelijen Negara yang memiliki potensi ancaman tinggi bagi perlindungan kebebasan warga negara, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak privasi, adalah munculnya pengaturan mengenai penyadapan-intersepsi komunikasi, yang tidak cukup memberikan batasan.

Ketentuan penyadapan yang diatur di dalam Pasal 32 UU Intelijen Negara, meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi intelijen, dalam menggunakan kewenangan penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warganegara.

Secara prinsipil, menurut Elsam, dilihat dari fungsi dan kewenangannya, lembaga intelijen negara sepatutnya diberikan wewenang untuk melakukan intersepsi komunikasi atau penyadapan. Namun aturan yang muncul di dalam UU justru memiliki potensi terjadinya pelanggaran HAM. Bagaimana ini? Semoga ada koreksi kembali. [mdr] Oleh: Herdi Sahrasad

Nasional – Rabu, 12 Oktober 2011 | 20:10 WIB INILAH.COM

(nahimunkar.com)

(Dibaca 255 kali, 1 untuk hari ini)